Baca Koran Harian Rakyat Bengkulu - Pilihan Utama

Distribusi BBM Rawan Gangguan, Pertamina Diminta Siaga Total Hadapi Nataru

ANTRE: Kondisi salah satu SPBU di Kota Bengkulu saat mengalami krisis minyak beberapa waktu lalu.--RENO/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Selatan diminta memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bengkulu.

Kelangkaan BBM pada saat Nataru menjadi momok yang menakutkan, dinilai sebagai sinyal gangguan stabilitas pasokan dan distribusi yang bisa berdampak serius pada aktivitas ekonomi. 

Pakar ekonomi Universitas Dehasen (Unived) Bengkulu, Dr. Anzori Tawakal menilai, fenomena kelangkaan BBM bukan semata persoalan stok, tetapi kombinasi antara lonjakan permintaan, ketidaksiapan distribusi, serta lemahnya mitigasi dari hulu hingga hilir.

Menurutnya setiap memasuki Desember konsumsi BBM mengalami kenaikan.

BACA JUGA:Misi Kemanusiaan Bengkulu Bergerak, Ribuan Paket Bantuan dan 100 Ambulans Meluncur ke Lokasi Bencana

Namun pola ini selalu diprediksi tanpa dibarengi skema antisipasi yang kuat. 

“Secara geografis, Bengkulu tidak memiliki kilang atau pusat pasokan besar.

Seluruh distribusi BBM bergantung pada jalur laut dan darat yang rentan terganggu cuaca ekstrem akhir tahun,” paparnya.

Ia menilai pemerintah daerah harus menagih kepastian realisasi suplai dari Pertamina sekaligus mengaktifkan sistem monitoring harian untuk mencegah panic buying.

BACA JUGA:Terus Mangkir, Tersangka Tambahan Tipikor RSUD Bakal Dijemput Paksa

Kelangkaan BBM berpotensi memicu kenaikan biaya logistik, terutama di sektor perikanan, transportasi barang, dan mobilitas masyarakat. 

Jika dibiarkan, efek domino ini akan memicu kenaikan harga sembako dalam 7 hingga 10 hari.

Untuk menahan spekulasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah, ia menegaskan ada beberap formulasi yang bisa dilakukan, seperti meningkatkan pasokan sementara 10 hingga 20 persen sampai puncak libur Nataru 2026.

Mengaktifkan Satgas BBM yang melibatkan Pemprov, Pertamina, kepolisian, dan BPH Migas dengan pemantauan real time, menerapkan pembatasan untuk pembelian dalam jeriken yang selama ini menjadi celah penimbunan.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan