Ingatkan Presiden Jokowi Wajib Cuti Bila Kampanye, KPU Beri Penjelasan Ini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 25 Jan 2024 - 22:49

Ketua KPU RI Hasyim Asyari--istimewa

"Surat izin yang diterbitkan presiden itu KPU selalu memdapatkan tembusan," imbuhnya.

Lantas, bagaimana untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan? Hasyim menerangkan, secara kewenangan pengawasan menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu bisa melakukan kajian terhadap kegiatan atau kebijakan yang disalahgunakan.

"Soal nanti bagaimana lapangan, faktanya menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi," terangnya.

Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merasa pernyataan Presiden Jokowi sangat merisaukan.

"Karena pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara," terangnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat.

Menurut UUD 1945, sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi harus berada di atas semua kelompok, di atas semua golongan, di atas semua suku, agama, dan partai politik.

Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, terhadap rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka.

Todung mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal itu dengan tegas disebutkan pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 45

ingatkan presiden jokowi wajib cuti bila kampanye, kpu beri penjelasan ini                             koranrb.id - kpu ri ingatkan presiden joko widodo wajib cuti bila kampanye.  
pernyataan presiden joko widodo yang secara terbuka mengatakan dirinya boleh berkampanye dan memihak dalam pemilihan presiden terus memantik polemik. 
dari sisi penyelenggara, kpu menekankan presiden wajib cuti bila kampanye.
ketua kpu ri hasyim asyari mengatakan, dari sisi norma, presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. 
baca juga:malam ini debat ketiga pemilihan presiden 2024
baca juga:diresmikan presiden soeharto, gaya arsitektur masjid at - taqwa kota bengkulu campuran corak turki dan yunani
tapi presiden wajib cuti bila kampanye
kpu beri penjelasan ini. 
apa yang disampaikan presiden jokowi sesuai dengan norma di uu 7 tahun 2017 tentang pemilu.
"uu-nya memang menyatakan begitu," kata hasyim di hotel merlynn park hotel.
baca juga:sejarah masjid agung arga makmur, pernah dipindah di era presiden soeharto
baca juga:presiden jokowi paparkan panduan azec hadapi perubahan iklim
yang jelas, lanjut hasyim, uu mewajibkan pejabat negara yang kampanye termasuk presiden untuk cuti. untuk menteri, izin cuti bisa disampaikan kepada presiden.
sementara bagi presiden, cuti disampaikan ke institusi istana.
"surat izin yang diterbitkan presiden itu kpu selalu memdapatkan tembusan," imbuhnya.
lantas, bagaimana untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan? hasyim menerangkan, secara kewenangan pengawasan menjadi tugas badan pengawas pemilu (bawaslu).
baca juga:presiden minta umkm kuasai pasar lokal tanpa lupakan pasar global
baca juga:1.527.616 surat suara untuk pemilihan presiden tiba di bengkulu, sebagian sudah dikirim ke kota dan kabupaten 
bawaslu bisa melakukan kajian terhadap kegiatan atau kebijakan yang disalahgunakan.
"soal nanti bagaimana lapangan, faktanya menggunakan fasilitas negara atau tidak, itu kan ada lembaga yang mengawasi," terangnya.
sementara itu, deputi hukum tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud, todung mulya lubis merasa pernyataan presiden jokowi sangat merisaukan.
"karena pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap sifat-sifat netral yang melekat pada diri presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara," terangnya saat konferensi pers di media center tpn ganjar-mahfud, jakarta pusat.
baca juga:undang sumbaga dampingi presiden ke amerika, jokowi ingin banyak pengusaha muda hipmi go international
baca juga:bawa hasil ktt oki ke presiden biden, jokowi berkunjung ke amerika serikat
menurut uud 1945, sebagai presiden dan kepala negara, jokowi harus berada di atas semua kelompok, di atas semua golongan, di atas semua suku, agama, dan partai politik.
ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, terhadap rakyat, tanpa membeda-bedakan mereka. 
todung mengatakan, indonesia adalah negara hukum. konsekuensi logis dari negara hukum adalah semua tindakan dan ucapan presiden harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
hal itu dengan tegas disebutkan pada pasal 4 ayat 1 uud 45
baca juga:presiden palestina titip pesan untuk amerika lewat jokowi
baca juga:tunggu penetapan paslon presiden dan wakil presiden
presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjelankan tugasnya.
jadi, kata todung, aneh jika jokowi mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, sebagaimana menteri juga boleh memihak, yang dilarang adalah kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
"selama ini tidak pernah ada pernyataan presiden seperti yang diucapkan oleh jokowi dalam setiap pilpres," bebernya.
terkait uu nomor 7/2017 tentang pemilu yang dijadikan alasan oleh jokowi untuk memihak dan berkampanye, todung menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam uu pemilu itu adalah ketika presiden maju sebagai incumbent atau running for the second term.
baca juga:2.096 aset randis pemkot nilainya capai rp132 miliar, ada yang dilelang cek disini 
baca juga:ukw pwi bersama bumn di bengkulu dibantu penuh bni dan asdp 
namun, dalam konteks sekarang ini, presiden jokowi jelas tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik dan tidak ada periode ketiga.
maka, jokowi seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik.
 "kalau dia (jokowi) dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, potensi conflict of interest, potensi benturan kepentingan akan sangat telanjang dan kasat mata," paparnya.
jika itu yang terjadi, maka pemilu akan berjalan tidak adil dan tidak fair. hal itu jelas tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin equality dan tidak ada diskriminasi.
baca juga:sekitar maret, 8 instansi buka pendaftaran sekolah kedinasan 2024
baca juga:para konglomerat merapat ke prabowo, anies: kita didukung rakyat 
padahal, ketika dilantik menjadi presiden, dia bersumpah akan melaksanakan konstitusi dan hukum.
todung menegaskan, kalau presiden tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bisa saja hal itu ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. jika disimpulkan sebagai perbuatan tercela, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk pemakzulan. 
"saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan, tapi ini yang saya baca dalam pasal 9 uud 45," tandasnya.
baca juga:kendaraan listrik bank bengkulu sudah beroperasi di tmii, gubernur rohidin sampaikan harapan
baca juga:rejang lebong belum bisa terapkan permendikbud no 6 tahun 2021
wakil ketua tim kampanye nasional (tkn) prabowo gibran ahmad muzani menilai, berlebihan kekhawatiran sejumlah pihak. padahal, yang disampaikan jokowi hanya norma dari uu pemilu. "lah wong presiden belum berkampanye hanya mengatakan boleh berkampanye," ujarnya di media center tkn kemarin.
kampanye bagi presiden, lanjut dia, bukan hal baru. bahkan, di 2019 presiden terlibat langsung memenangkan dirinya sendiri. prabowo kala itu, menerima konsekuensi itu sebagai penghormatan pada aturan.
bagi tkn sendiri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kampanye atau tidak kepada presiden. "jika beliau akan berkampanye kami akan dengan sangat bergembira dan senang sekali," ungkapnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan