Dua Tahun Penyidikan Tol Belum Ada Tersangka, Begini Kata Kasidik Kejati

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 27 Jan 2024 - 23:56

PENYIDIKAN: Kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan TOL Bengkulu, seksi Bengkulu-Taba Penanjung tahun anggaran 2019-2020, masih bergulir di Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. FIKI/RB--

Dalam hal ini, penyidik memadukan teknologi tersebut untuk mengungkap jumlah pohon di area lahan tol sebelum ditebangi.

Sementara, terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kasus ini belum diketahui, penyidik masih fokus pada teknis, dan memastikan penyidikan tetap berjalan.

Sekedar mengulas kembali, mens rea dalam kasus ini sudah didapatkan penyidik dengan unsur pidana dugaan adanya kelebihan bayar (Mark up)

dengan bermodus penambahanan biaya pada komponen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) dan Biaya Notaris.

Yang diestimasikan penyidik terakhir mencapai Rp 18 miliar. Namun, hasil tersebut, tetap akan dilakukan perhitungan oleh BPKP.

Kelebihan bayar ini terjadi akibat adanya komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan,

dalam prosesnya ternyata ada termuat komponen seperti BPHTP kemudian biaya notaris.

Sehingga dana pemerintah dengan nilai pembebasan lahan mencapai Rp 190 miliar, yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa di cairkan.

Hasil pembuktian ilmiah penyidik, memanggil penerima ganti rugi. Penerima ganti rugi pohon bervariasi, ratusan bahkan ribuan pohon per orang. Status kasus ini naik ke penyidikan pada 21 Juli 2022.

dua tahun penyidikan tol belum ada tersangka, begini kata kasidik kejati                            koranrb.id – kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol bengkulu, seksi bengkulu-taba penanjung tahun anggaran 2019-2020, masih bergulir di penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu. 
satatus kasus ini naik penyidikan, sejak 21 juli 2022 lalu. namun, sayangnya sampai saat ini, belum ada penetapan tersangka. 
kepala seksi penyidikan (kasidik) pidsus kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh, saat diwawancarai mengenai kasus ini mengatakan proses penanganan masih pada tahap penghitungan kerugian negara (kn). 
baca juga:dugaan salah bayar ganti rugi lahan di balai kota, pemilik lahan lapor ke polda
baca juga:kajari kaur 7 kali ditawarkan uang hampir rp1 miliar, untuk hentikan penyidikan dana bok
“(kasus, red) tol masih proses penghitungan kerugian negara,” singkat danang, saat diwawancarai di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengadilan negeri (pn) bengkulu.
artinya, proses tersebut belum berbeda dengan yang diberitakan sebelumnya.
sementara itu, pelapor dalam kasus ini, yakni tarmizi gumai, sh, mh mengatakan, dirinya melaporkan dugaan korupsi ganti rugi lahan tol seksi bengkulu-taba penanjung pada 2021 silam. 
“2021 itu sebagai pelapor. saya sudah diperiksa, dan beberapa saksi sepengetahuan saya sudah diperiksa dan perkara ini setahu saya sudah naik dik,” kata tarmizi gumai. 
baca juga:tabung gas distributor elpiji dicuri, aksi pencuri terekam cctv
baca juga:bumdes gardu mulai diaudit jaksa, ini bukti yang dikantongi
lanjut dia, kalau sudah naik penyidikan, alat bukti sudah cukup.
namun, dirinya merasa heran, kenapa dalam kasus ini belum juga ada tersangka yang ditetapkan penyidik pidsus kejati bengkulu. 
“ini saja untuk dik sudah dua tahun. masa dua tahun belum juga ada tersangka. kalau tidak ada tersangkanya, kenapa naik dik?,” tanya tarmizi.
untuk itu, dirinya meminta agar penyidik pidus kejati bengkulu, segera menetapkan tersangka. supaya kasus ini tidak liar kemana-mana. 
baca juga:dana samisake disalahgunakan, salah satunya untuk pribadi, begini penjelesan keempat terdakwa
baca juga: mantan ketua baznas bs belum ditahan, begini penjelasan kejari bs
“jangan sampai ada cerita liar di warung kopi, terlalu banyak asumsi.
kami minta dengan kajati yang baru untuk dapat meneliti kasus itu. kalau tidak cukup bukti kenapa naik dik, atau di sp3 (surat perintah pengehentian penyidikan, red) kan kasus itu,” tuturnya. 
sekedar mengulas, berkembangnya proses penyidikan yang dilakukan tim penyidik pidsus kejati bengkulu terhadap dugaan korupsi ganti rugi lahan area tol seksi ben-taba 2019-2020 membuat estimasi kerugian keungan negara semakin hari semakin bertambah.
pasalnya, tim penyidik perlu betul-betul cermat dalam penyidikan kasus ini, lantaran hasil temuan ahli dari ipb yang didatangkan masih perlu didiskusikan oleh penyidik untuk menuntaskan nilai kerugian keuangan negara nantinya.
oleh karena memang ada beberapa hal-hal yang baru (temuan penyidik, red) yang perlu didiskusikan antara saksi ahli dengan bpkp, sehingga nanti perhitungan kerugian negaranya menjadi valid.
progres penyidikan dengan menggunakan bukti ilmiah atau scientific evidence (se),
perkembangan terbaru yakni terkuak jenis pohon-pohon yang telah diganti rugi di area lahan tol tersebut,
sehingga memengaruhi nilai kerugian negara, yang awalnya diestimasikan rp18 miliar.
dari hasil pendalaman penyidik, mengerucut kepada enam desa yang ada di bengkulu tengah,
dan satu kelurahan di kota bengkulu, bukti ilmiah bisa menguak ratusan bahkan ribuan pohon di lahan tol tersebut. 
lokasi yang menjadi fokus ganti rugi ini dimulai dari pintu masuk tol hingga pintu keluar.
scientific evidence (se) memang kerap digunakan dalam pengungkapan seperti kebakaran hutan yang berskala nasional.
dalam hal ini, penyidik memadukan teknologi tersebut untuk mengungkap jumlah pohon di area lahan tol sebelum ditebangi.
sementara, terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kasus ini belum diketahui, penyidik masih fokus pada teknis, dan memastikan penyidikan tetap berjalan.
sekedar mengulas kembali, mens rea dalam kasus ini sudah didapatkan penyidik dengan unsur pidana dugaan adanya kelebihan bayar (mark up)
dengan bermodus penambahanan biaya pada komponen bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtp) dan biaya notaris.
yang diestimasikan penyidik terakhir mencapai rp 18 miliar. namun, hasil tersebut, tetap akan dilakukan perhitungan oleh bpkp. 
kelebihan bayar ini terjadi akibat adanya komponen yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen pembebasan lahan,
dalam prosesnya ternyata ada termuat komponen seperti bphtp kemudian biaya notaris.
sehingga dana pemerintah dengan nilai pembebasan lahan mencapai rp 190 miliar, yang seharusnya tidak mencairkan beberapa komponen itu ternyata bisa di cairkan.
hasil pembuktian ilmiah penyidik, memanggil penerima ganti rugi. penerima ganti rugi pohon bervariasi, ratusan bahkan ribuan pohon per orang. status kasus ini naik ke penyidikan pada 21 juli 2022.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 28 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan