Camat di Lebong Diminta Maksimalkan Pemungutan PBB-P2

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 01 Feb 2024 - 23:17

EVALUASI : Para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong diingatkan lebih maksimal mengawasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di desa dan kelurahan.-foto: aris/koranrb.id-

Sementara terhitung tutup tahun 2023, progres PBB-P2 yang terpungut di Kabupaten Lebong menembus Rp 1,4 miliar.

Artinya tinggal menyisakan piutang Rp 100 juta sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tahun ini.

Dari nilai yang ditargetkan, sekitar Rp 800 jutaan merupakan sumbangsih PBB-P2 dari perusahaan yang ada di Lebong.

Semua perusahaan itu sudah menyetor lunas ke BKD.

Sedangkan PBB-P2 masyarakat umum berkisar Rp 600 jutaan.

Untuk realisasinya, Pemkab Lebong tidak akan memberi kelonggaran kepada masyarakat yang tidak patuh membayar PBB-P2 tahun ini.

Wajib pajak yang hingga jatuh tempo 31 Oktober belum juga membayar PBB-P2, siap-siap didatangi tim gabungan dari Pemkab Lebong.

Bahkan pidana siap menanti bagi oknum yang terbukti melakukan penyelewengan.

Konsekuensinya akan ditagih ke rumah bagi yang belum lunas seperti komitmen Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil, BKD.

Tidak terkecuali perangkat desa dan kelurahan yang ditugaskan menagih PBB-P2 di lapangan, juga akan didatangi tim penagih.

Intinya harus ada kejelasan mengapa PBB-P2 bisa menunggak.

Soalnya akhir September Pemkab Lebong akan menurunkan Bidang Pendapatan, BKD melakukan uji petik realisasi PBB-P2.

Sasarannya desa dan kelurahan yang realisasinya masih nihil sama sekali dan yang progresnya belum sampai 50 persen.

camat di lebong diminta maksimalkan pemungutan pbb-p2                            koranrb.id - para camat di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong diingatkan lebih maksimal mengawasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (pbb-p2) di desa dan kelurahan.
sesuai arahan badan pemeriksa keuangan (bpk) bengkulu seluruh daerah jangan sampai tinggalkan piutang pbb-p2. 
pemerintah kabupaten (pemkab) lebong akan mengevaluasi kinerja camat yang tinggalkan piutang pbb-p2.
bahkan untuk piutang pbb-p2 lama yang belum dilunasi harus segera ditagih karena dianggap sebagai pendapatan daerah yang bocor. 
sekretaris daerah kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengingatkan para camat, kepala desa (kades) dan lurah se kabupaten lebong lebih gencar lagi memungut pbb-p2 di 93 desa dan 11 kelurahan.
baca juga:122 ribu lebih cjh sudah lunas, catat jadwal pelunasan biaya haji 
termasuk maksimal dalam menagih piutang pbb-p2 tahun-tahun sebelumnya yang sudah hampir mencapai rp2 miliar. 
''kalau piutang pbb-p2 tidak lunas, add (alokasi dana desa, red) tidak akan kami bayarkan. apalagi sebelumnya sudah disepakati pbb-p2 harus lunas paling lambat 31 oktober,'' kata mustarani.
tidak boleh ada satupun wajib pajak yang meninggalkan piutang pbb-p2.
mengingat target pbb-p2 pasti ditetapkan berdasarkan potensi pajak yang ada di kabupaten lebong.
ia juga yakin target pasti bisa tercapai sepanjang memang ada keseriusan dari semua pihak untuk mematuhi kewajiban membayarnya. 
''seperti yang pernah disampaikan bupati kalau hingga akhir tahun masih ada desa atau kelurahan yang meninggalkan piutang pbb-p2, siap-siap camatnya dievaluasi,'' terang mustarani.
sementara kabid pendapatan dan bagi hasil, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, monginsidi, s.sos mengatakan, target pbb-p2 tahun ini diperkirakan di atas rp2 miliar. 
baca juga:9 pakta integritas opd, tuntaskan keluhan masyarakat 24 jam, pj walikota: kalau tidak mampu, harus dirotasi 
''kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan guna memastikan cara penyelesaian piutang pbb-p2 tahun-tahun sebelumnya agar tidak terus-terusan jadi temuan bpk (badan pemeriksa keuangan, red) sebagai pad (pendapatan asli daerah, red) yang bocor,'' tutur monginsidi. 
di sisi lain, monginsidi juga mengingatkan seluruh kecamatan yang belum mendata objek baru pbb-p2 segera menjalankan kewajibannya.
data itu harus segera disampaikan sebelum target pendapatan asli daerah (pad) sektor pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbd-p) ditetapkan. 
diakuinya, setiap tahun pasti ada penambahan op.
itu sesuai kondisi perkembangan wilayah seiring bertambahnya jumlah bangunan atau  perumahan yang dibangun masyarakat. 
saat ini bkd mulai mengirimkan formulir wajib pajak baru ke 11 kelurahan dan 93 desa melalui pihak kecamatan.
setelah formulir diisi, segera pihaknya turun ke lapangan melakukan verifikasi.
baca juga: bank bengkulu dan pemkot bengkulu jalin kerja sama, 5 manfaat diperoleh pemkot bengkulu  
target bkd maret daftar himpunan ketetapan pajak (dhkp) dan surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) sudah dibagikan ke objek pajak.
diprediksinya penambahan objek pajak baru di atas 15 persen dari jumlah wajib pajak 2023 yang mencapai 32 ribu objek. 
baik untuk bangunan milik badan usaha maupun perorangan.
kecil kemungkinan di kelurahan atau desa tidak ada penambangan bangunan baru. 
untuk penagihan, monginsidi akui tetap dilakukan secara kolektif melalui kelurahan dan desa.
namun bisa juga langsung disetorkan objek pajak ke bkd atau via perbankan yang ditunjuk.
''bagi yang membayar di atas 31 oktober tetap dikenakan penambahan denda dua persen dari nilai pajaknya,'' ungkap monginsidi.
baca juga: tingkat kerusakan hutan bengkulu capai 13 persen, jadi pemicu banjir, begini penjelasannya
sementara terhitung tutup tahun 2023, progres pbb-p2 yang terpungut di kabupaten lebong menembus rp 1,4 miliar.
artinya tinggal menyisakan piutang rp 100 juta sesuai target yang ditetapkan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong tahun ini. 
dari nilai yang ditargetkan, sekitar rp 800 jutaan merupakan sumbangsih pbb-p2 dari perusahaan yang ada di lebong.
semua perusahaan itu sudah menyetor lunas ke bkd.
sedangkan pbb-p2 masyarakat umum berkisar rp 600 jutaan. 
untuk realisasinya, pemkab lebong tidak akan memberi kelonggaran kepada masyarakat yang tidak patuh membayar pbb-p2 tahun ini.
wajib pajak yang hingga jatuh tempo 31 oktober belum juga membayar pbb-p2, siap-siap didatangi tim gabungan dari pemkab lebong. 
baca juga:perketat ppdb 2024, gubernur rohidin berikan 4 arahan kepada forum kepala sekolah 
bahkan pidana siap menanti bagi oknum yang terbukti melakukan penyelewengan.
konsekuensinya akan ditagih ke rumah bagi yang belum lunas seperti komitmen bidang pendapatan dan bagi hasil, bkd. 
tidak terkecuali perangkat desa dan kelurahan yang ditugaskan menagih pbb-p2 di lapangan, juga akan didatangi tim penagih.
intinya harus ada kejelasan mengapa pbb-p2 bisa menunggak. 
soalnya akhir september pemkab lebong akan menurunkan bidang pendapatan, bkd melakukan uji petik realisasi pbb-p2.
sasarannya desa dan kelurahan yang realisasinya masih nihil sama sekali dan yang progresnya belum sampai 50 persen. 
“ini berkaitan dengan pemberlakuan sanksi penundaan sekaligus pengurangan pagu alokasi dana desa (add) bagi desa yang minim kontribusi pbb-p2,” terang monginsidi.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan