Kontraktor Wajib Melunasi Jamsostek, Bila Tak Mau Pencairan Dana Proyek Ditunda

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 02 Feb 2024 - 20:00

WAJIB : Seluruh perusahaan yang akan mengerjakan konstruksi di Kabupaten Lebong, wajib melunasi premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi seluruh tukang yang dipekerjakan. (Muharista Delda/RB)--

Mengingat fungsinya yang begitu besar terhadap keselamatan kerja setiap buruh atau pekerja bidang konstruksi, makanya Pemkab Lebong jadikan sebagai syarat pengajuan pencairan proyek.

Pemkab Lebong tidak mau mengambil resiko jalannya pekerjaan konstruksi terganggu karena pihak ketiga tidak bayar premi Jamsostek bagi pekerjanya.

Pemungutan premi Jamsostek kepada rekanan pelaksana pekerjaan kontruksi sudah dilakukan sejak tahap awal pencairan dana proyek.

Setiap rekanan harus menyertakan bukti setoran pembayaran premi Jamsostek sebagai syarat pengajuan pencairan dana proyek.

''Bagi perusahaan pelaksana konstruksi yang tidak membayarkan Jamsostek pekerjanya, tidak akan kami akomodir pengajuan pencairan dananya,’’ tandas Erik.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagaan Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong, Benny Kodratullah, MM mengingatkan seluruh rekanan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan konstruksi di Lebong tahun ini, menjamin keselamatan para pekerjanya.

Yakni dengan cara mengasuransikan seluruh pekerja konstruksi melalui program Jamsostek.

''Perusahaan atau kontraktor yang tidak memberikan asuransi K3 (keselamatan dan kesehatan kerja, red) bagi pekerjanya, bisa kami pidanakan,’’ tegas Benny.

Sengaja diingatkannya agar tidak ada alasan kontraktor lupa atau tidak tahu.

Termasuk masyarakat, jika mengetahui ada pekerja konstruksi yang tidak dijamin kesehatan dan keselamatannya oleh perusahaan atau kontraktor dimintanya melapor ke Disnakertrans.

Di sisi lain, Disnakertrans juga akan koordinasi ke BKD guna memastikan tidak ada perusahaan atau rekanan pelaksana proyek di Kabupaten Lebong yang tidak mengasuransikan K3 kepada setiap pekerjanya.

Diharapnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis kegiatan sudah menyosialisasikan kewajiban mengasuransikan K3 kepada pekerja itu sejak awal tahapan proyek dimulai.

kontraktor wajib melunasi jamsostek, bila tak mau pencairan dana proyek ditunda                            tubei, koranrb.id - seluruh perusahaan yang akan mengerjakan konstruksi di kabupaten lebong, wajib melunasi premi jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi seluruh tukang yang dipekerjakan.
bukti setor iuran badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan atau tanda perusahaan sudah melunasi jamsostek menjadi salah satu syarat pengajuan pencairan dana proyek. 
kewajiban setiap perusahaan pelaksana konstruksi melunasi jamsostek itu sudah diatur melalui peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 196 tahun 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 
bahkan bukti perusahaan konstruksi sudah melunasi jamsostek akan diminta sebagai syarat ketika para rekanan pelaksana kegiatan hendak mengajukan proses pencairan dana proyek ke badan keuangan daerah (bkd). 
baca juga:mau daftar beasiswa lpdp 2024? perhatikan detail ini
‘’kalau bukti perusahaan konstruksi sudah melunasi jamsostek tidak disertakan, jangan berkecil hati pengajuan pencairan proyeknya ditunda,'' ujar sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si.
pembayaran premi jamsostek berkaitan dengan jaminan terhadap keselamatan kerja setiap buruh atau pekerja bidang konstruksi.
justru itu setiap perusahaan konstruksi diwajibkan melunasi jamsostek agar tidak ada pekerjaan fisik di kabupaten lebong yang tertunda. 
‘’yang paling penting di balik kewajiban perusahaan konstruksi melunasi jamsostek untuk pekerjaanya adalah bukti bahwa perusahaan benar-benar menjalankan tanggung jawab sosial kepada pekerjanya,’’ terang mustarani.
baca juga:menurut primbon jawa, ini 4 arti kedutan di tangan kiri
selain itu, komitmen perusahaan konstruksi terhadap kewajibannya melunasi jamsostek juga akan dipertanyakan saat perusahaan bersangkutan mengikuti proses lelang atau tender di layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (lpse). 
terpisah, kepala bkd kabupaten lebong, erik rosadi, s.stp, m.si mengatakan, besaran jamsostek yang harus dibayarkan perusahaan ditetapkan 0,24 persen dari nilai kontrak proyek.
sesuai peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 196 tahun 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 
‘’sebenarnya aturan itu sudah mulai kami berlakukan untuk seluruh proyek pembangunan bidang konstruksi yang dicanangkan pemkab lebong sejak tahun 2017,'' terang erik. 
baca juga:jangan usir! menurut primbon jawa, ini 4 arti didatangi kucing
mengingat fungsinya yang begitu besar terhadap keselamatan kerja setiap buruh atau pekerja bidang konstruksi, makanya pemkab lebong jadikan sebagai syarat pengajuan pencairan proyek.
pemkab lebong tidak mau mengambil resiko jalannya pekerjaan konstruksi terganggu karena pihak ketiga tidak bayar premi jamsostek bagi pekerjanya. 
pemungutan premi jamsostek kepada rekanan pelaksana pekerjaan kontruksi sudah dilakukan sejak tahap awal pencairan dana proyek.
setiap rekanan harus menyertakan bukti setoran pembayaran premi jamsostek sebagai syarat pengajuan pencairan dana proyek. 
baca juga:asal mula nama enggano ternyata dari negaranya ronaldo! ini nama penemunya
''bagi perusahaan pelaksana konstruksi yang tidak membayarkan jamsostek pekerjanya, tidak akan kami akomodir pengajuan pencairan dananya,’’ tandas erik. 
sementara pelaksana tugas (plt) kepala dinas ketenagaan kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm mengingatkan seluruh rekanan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan konstruksi di lebong tahun ini, menjamin keselamatan para pekerjanya.
yakni dengan cara mengasuransikan seluruh pekerja konstruksi melalui program jamsostek.
''perusahaan atau kontraktor yang tidak memberikan asuransi k3 (keselamatan dan kesehatan kerja, red) bagi pekerjanya, bisa kami pidanakan,’’ tegas benny. 
baca juga:10 rekomendasi game petualangan seru di ps3
sengaja diingatkannya agar tidak ada alasan kontraktor lupa atau tidak tahu.
termasuk masyarakat, jika mengetahui ada pekerja konstruksi yang tidak dijamin kesehatan dan keselamatannya oleh perusahaan atau kontraktor dimintanya melapor ke disnakertrans. 
di sisi lain, disnakertrans juga akan koordinasi ke bkd guna memastikan tidak ada perusahaan atau rekanan pelaksana proyek di kabupaten lebong yang tidak mengasuransikan k3 kepada setiap pekerjanya.
diharapnya, seluruh organisasi perangkat daerah (opd) pelaksana teknis kegiatan sudah menyosialisasikan kewajiban mengasuransikan k3 kepada pekerja itu sejak awal tahapan proyek dimulai. 
baca juga:hati-hati! ternyata ini arti kelabang masuk rumah, benarkah jadi syarat santet? 
''yakni ketika sudah ada pengumuman pemenang lelang di lpse kewajiban rekanan pelaksana konstruksi mengasuransikan pekerjanya sudah disampaikan,'' ungkap benny. 
sesuai pasal 186 undang- undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, perusahaan yang tidak menjamin k3 para pekerjaanya diancam pidana penjara 4 tahun serta denda rp 400 juta.
diperkuat kembali melalui peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 196 tahun 1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. 
dengan pemberlakuan kebijakan itu, diharap  tidak ada satupun kontraktor pelaksana proyek konstruksi di kabupaten lebong yang tidak membayar premi jamsostek.
baca juga:prediksi dan jadwal lengkap perempat final piala asia 2023, bakal ada kejutan!
apalagi dalam bekerja, pekerja konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. 
itu karena pekerja konstruksi berhubungan langsung dengan benda berat, tajam dan listrik.
ketika kecelakaan kerja terjadi maka dampak yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari dampak yang ringan hingga serius.
kenyataan ini mengakibatkan diperlukannya manajemen keselamatan kerja yang berperan penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 5 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan