2 Titik Rawan Kecurangan Saat Pencoblosan, Saksi TPS Punya Peran

2 titik rawan kecurangan saat pencoblosan, saksi tps punya peran kepahiang, koranrb.id - setidaknya ada 2 titik rawan kecurangan saat hari pencoblosan pemilu 2024.  yakni, saat proses penghitungan dan rekap perolehan suara di tingkat tps.  di sini, mengantisipasi kecurangan hingga bisa berujung pada munculnya sengketa pemilu, peran saksi di tps tak main-main. saksi tps memiliki peran penting yang bisa memperkuat sah atau tidaknya proses perhitungan suara di tingkat tps. baca juga:pemilu, pencairan dana kelurahan 2024 tersendat, begini penjelasan bagian pemerintahan karena hal ini pula, bawaslu kabupaten kepahiang melaksanakan penguatan kapasitas (tot) manajemen pengetahuan saksi peserta pemilu, senin 5 februari 2024.  anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menyampaikan dengan adanya pemberian materi yang dilakukan pihak berkompeten, para saksi yang nantinya bertugas di tps bisa mempunyai pedoman.  para saksi lanjutnya, dapat berperan menciptakan terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.  "peran saksi parpol yang bertugas di tps sangat penting. mereka juga kita beri pembekalan agar punya pegangan saat bertugas nanti," ujar asuan. baca juga:jangan khawatir, gaji pppk 2024 sudah disiapkan, segini jumlahnya saksi tps nantinya juga diharapkan mengikuti secara utuh prosesi penghitungan suara hingga selesai.  saksi harus memahami seluruh tahapan pelaksanaan dari awal hingga akhir, termasuk dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. "kegiatan yang kami lakukan hari ini (kemarin,red) salah satu tujuannya adalak menyamakan pemahaman agar pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan sura di tps bisa berjalan sesuai dengan harapan. dari sini diharapkan, dapat meminimalisir terjadinya sengketa pemilu 2024," jelasnya. baca juga:buku ke-10 gubernur rohidin segera terbit di ipusnas dalam upaya ikut mendukung pengawasan pemilu 2024, pihaknya meminta dukungan semua pihak.  termasuk pada saksi tps, baik dari caleg, parpol maupun dpd. karena dalam hal pengawasan, bawaslu sangat minim dalam hal kelengkapan sumber daya manusia.  sebagai gambaran, bawaslu kabupaten kepahiang hanya memiliki 3 komisioner, 24 panwascam dan 117 pengawas desa kelurahan (pdk), serta 526 pengawas tps.  

Tag

• # saksi parpol
• # saat pencoblosan
• # kecurangan
• # titik rawan

Share

• 
• 
• 
• 
•