Dugaan Korupsi Dinas PMD Kaur Tahap Penyidikan, Salah Satunya Anggaran Pilkades Serentak

dugaan korupsi dinas pmd kaur tahap penyidikan, salah satunya anggaran pilkades serentak bintuhan, koranrb.id – penyidikan dugaan korupsi di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kabupaten kaur ternyata sudah sampai ke tahap penyidikan. kajari kaur  kajari kaur muhammad yunus, sh, mh melalui kasi intel kejari kaur andi pebrianda sh, mh mengatakan anggaran yang mereka sidik adalah penggunaan apbd tahun anggaran 2020 dan 2021 di dinas pmd kaur tersebut. dia belum bisa membeberkan seluruh item dana yang disidik.  namun salah satunya adalah anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. baca juga:hasil uji kompetensi 41 pejabat diserahkan ke gubernur, ini tindak lanjutnya  “salah satunya adalah terkait dengan dana pilkades. kita belum bisa berbicara banyak, untuk kepentingan penyidikan," ujarnya. kemarin, 5 februari 2024  tim penyidik tindak pidana khusus kejaksaan negeri (kejari) kaur menggeledah kantor dinas pmd kabupaten kaur. untuk mencari dokuman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2020-2021 di dinas pmd kabupaten kaur tersebut. "penggeledahan yang kita lakukan adalah untuk mengambil beberapa dokumen terkait dengan penyaluran dana apbd tahun 2020-2021," katanya. baca juga:jangan tergiur travel umrah abal-abal, salah satu cirinya harga miring kasus ini sangat berpotensi untuk penetapan tersangka. pasalnya, saat dugaan korupsi ini masih dalam tahapan penyelidikan, penyidik sudah memanggil beberapa saksi. total sudah ada 9 orang saksi yang dipanggil terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban apbd tahun 2020-2021. "atas pengembangan pemanggilan saksi inilah kita lakukan penggeledahan. untuk mendapatkan dokumen yang belum kita dapatkan dari para saksi," sampainya. andi menjelaskan, penggeledahan yang mereka lakukan terbagi di dua lokasi. pertama di kantor lama dinas pmd kaur.   baca juga:bersiap, asesmen madrasah 2023/2024 di depan mata kemudian lokasi kedua di kantor baru dinas pmd kaur. karena saat ini diketahui kantor dinas pmd kaur sudah pindah ke kantor baru.  saat penggeledahan berhasil diamankan beberapa berkas terkait dengan penyaluran pelaksanaan apbd tahun 2020 dan 2021. "untuk berkas yang kita amankan cukup banyak, total ada dua bok kontainer penuh dengan berkas kita bawa ke kejari," terangnya. baca juga:2 titik rawan kecurangan saat pencoblosan, saksi tps punya peran dalam waktu dekat jaksa juga akan memanggil saksi yang lain.  “perkembangan selanjutnya, secepatnya pasti akan kita berikan ke awak media," pungkasnya. disisi lain, penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kejari ini  sempat membuat heboh. pasalnya, kasus korupsi yang terjadi di dinas pmd kaur sudah terjadi berulang kali.  baca juga:dkpp menjatuhkan sanksi peringatan terhadap kpu, status pencalonan prabowo-gibran masih aman sekda kabupaten kaur dr. drs. ersan syahfiri mm angkat bicara. dia mengatakan tahun 2020 yang lalu mantan kepala dinas pmd berinisial am juga telah terbukti melakukan tindak korupsi yakni pungli penerbitan nomor induk perangkat desa (nipd). kasus ini menyeret kabid di dinas pmd serta ketua apdesi kabupaten kaur.  kemudian, di tahun 2023 yang lalu mantan kepala dinas pmd berinisial as terseret kasus dugaan korupsi pengadaan jas untuk kepala desa dan perangkat desa yang saat ini masih berproses. baca juga:pemilu, pencairan dana kelurahan 2024 tersendat, begini penjelasan bagian pemerintahan sekda cukup menyayangkan tindak pidana korupsi itu bila memang terbukti terjadi. mengingat bukan satu dua kali dinas pmd kaur diterpa korupsi. karena itu sekda kaur meminta aparat penegak hukum (aph) untuk mengusut tuntas. ditegaskan ersan syahfiri, pemkab kaur tentu mendukung penuh upaya yang dilakukan aph.  baca juga:jangan khawatir, gaji pppk 2024 sudah disiapkan, segini jumlahnya dalam hal ini kejari kaur dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. ditegaskan ersan, pemkab kaur tentu mendukung penuh upaya yang dilakukan aph dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. ‘’upaya menegakkan hukum di wilayah kabupaten kaur sudah seharusnya kita dukung. terkait penggeledahan di dinas pmd kaur, silakan saja. itu semua wewenang aph. kita pemerintah daerah cukup mendukung tindakan tersebut," sebut sekda. baca juga:buku ke-10 gubernur rohidin segera terbit di ipusnas sekda kaur juga mengharapkan, dengan kejadian ini dapat menjadi catatan bagi para pejabat pemkab kaur. supaya benar-benar melakukan semua kegiatan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, sesuai aturan yang ada. "dengan berbagai kejadian ini, semoga dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat di pemkab kaur," sampai sekda. sementara itu, kepala dinas pmd kaur m. suhadi st, usai penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kejari mengatakan dirinya siap memfasilitasi apa saja berkas yang diperlukan oleh pihak kejari kaur untuk kepentingan penyidikan. "kita akan memfasilitasi, apa yang dibutuhkan oleh pihak kejari kaur untuk kepentingan penyidikan tentu akan kita sediakan," singkatnya.   

Tag

• # kejari kaur geledah
• # penyidikan korupsi
• # dinas pmd kaur
• # penyidikan

Share

• 
• 
• 
• 
•