Rp500 Kerugian Negara Belum Pulih, JPU Hadirkan Lima Saksi Agenda Pembuktian, Termasuk Konstruksi Anggaran

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:50

KERUGIAN NEGARA: Hingga sidang perdana perkara dugaan korupsi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma tahun 2022 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma Senin 5 Februari 2024. Kerugian Negara (KN) yang belum pulih sekitar Rp500 juta--

Kemudian, Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Sofian Hadinata, Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, Alma Jumiarto.

Direktur CV. Permata Group, Sugito, Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Nusaryo, Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Gustian Efendi.

Terakhir, Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker, Emron Muklis, Wakil Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi, Cihonggi Freono dan Direktur CV. Defira, Suparman.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa Kalak BPBD Seluma Mirin Najib, H. Jani Hairin, SH mengungkapkan dana BTT yang menyeret kliennya, salah satunya digunakan untuk mengatasi bencana.

Maka, harus dilakukan dengan cepat. Sebab itulah proyek tersebut dilakukan penunjukan langsung.

Jani menilai, kliennya ditunjuk dan menerima petunjuk tersebut untuk mengerjakan proyek yang saat ini diduga bermasalah.

“Sebagai bawahan Mirin ditunjuk, dibikinkan kontrak,” ucapnya.

Diterangkannya, bahwa kliennya hanya selaku penentu kebijakan, bukan pelaksana teknis. Sehingga, dia menilai terkait pengawasan dalam proyek bukan tugas kliennya.

“Kalau sebuah kontrak sudah dibuat, maka kontrak tersebut dilimpahkan ke bagian teknis. pembuat kontrak (Kalak BPBD, red) tidak terlibat lagi disitu,” tuturnya.

Sehingga, ia berharap, agar nantinya ada saksi yang dihadirkan JPU bisa menerangkan penunjukan tersebut kepada kliennya.

“Seperti itu, biar kita tahu siapa yang menunjuk mereka (para terdakwa dan kliennya, red),” ujar Jani.

Diberitakan sebelumnya, Sidang perdana 12 terdakwa berlangsung Senin 5 Februari 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu membacakan surat dakwaan kepada 12 terdakwa dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim, Fauzi Israh, SH, MH.

rp500 kerugian negara belum pulih, jpu hadirkan lima saksi agenda pembuktian, termasuk konstruksi anggaran                            bengkulu, koranrb.id – hingga sidang perdana perkara dugaan korupsi dana belanja tidak terduga (btt) kabupaten seluma tahun 2022 di badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) seluma senin 5 februari 2024. kerugian negara (kn) yang belum pulih sekitar rp500 juta.
pasalnya, perkara yang menyeret 12 terdakwa ini menmbulkan kn sebesar rp1,5 miliar.
sisa pemulihan kn rp500 juta ini dikatkaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, rozano yudistira, sh, mh saat diwawancarai usai persidangan kemarin.
rozano menyebutkan, pemulihan kn dari para terdakwa sudah mencapai rp1 miliar. 
baca juga:16 jpu dikerahkan kawal perkara korupsi btt seluma, ini jadwal sidang perdana 12 terdakwa 
baca juga:terseret dugaan korupsi dana belanja tak terduga seluma rp1,5 miliar, 12 terdakwa jalani sidang perdana
“saat ini kn yang belum pulih itu sekitar rp500 juta lagi dari total kn rp 1,5 miliar,” katanya. 
dilanjutkan rozano, pasca surat dakwaan dibacakan senin 5 februari 2024, 12 terdakwa tidak satupun menyatakan eksepsi atas dakwaan jpu. sehingga agenda sidang selanjutnya, akan masuk agenda pembuktian.
ada lima saksi yang akan dihadirkan jpu ke persidangan pekan depan. salah satunya pihak yang berwenang dalam pengaturan konstruksi anggaran di pemerintah daerah (pemda) seluma. 
“kita lihat konstruksi keuangan btt-nya. pertama ini (agenda pekan depan, red) kita akan panggil konstruksi anggarannya dulu,” ujarnya.
seperti diketahui, perkara dugaan korupsi dana btt kabupaten seluma tahun 2022 di bpbd seluma menyeret 12 terdakwa ke persidangan.
baca juga:kerugian negara dugaan korupsi dana btt dicicil rp 402 juta
baca juga:dana btt bencana lebih kecil dari tahun lalu, segini jumlahnya
adapun deretan 12 terdakwa dalam perkara ini meliputi kepala pelaksana (kalak) bpbd seluma mirin najib, kabid rehabilitasi dan rekonstruksi bpbd seluma, pauzan aroni, direktur cv. dn racing konstruksi, decky irawan, direktur cv. atha buana consultan, nopian hadinata. 
kemudian, wakil direktur cv. azelia roza lestari, sofian hadinata, wakil direktur cv. seluma jaya konstruksi, alma jumiarto.
direktur cv. permata group, sugito,  wakil direktur cv. dn racing konstruksi, nusaryo, wakil direktur cv. dn racing konstruksi, gustian efendi.
terakhir, wakil direktur cv. fello putri paiker, emron muklis, wakil direktur cv. cahaya dharma konstruksi, cihonggi freono dan direktur cv. defira, suparman. 
penasihat hukum (ph) terdakwa kalak bpbd seluma mirin najib, h. jani hairin, sh mengungkapkan dana btt yang menyeret kliennya, salah satunya digunakan untuk mengatasi bencana. 
baca juga:dak dan btt untuk smkn 3 kota bengkulu, perbaikan diajukan rp5,5 miliar 
baca juga:kejati kembali teliti berkas 12 tsk dugaan korupsi btt bpbd seluma
maka, harus dilakukan dengan cepat. sebab itulah proyek tersebut dilakukan penunjukan langsung. 
jani menilai, kliennya ditunjuk dan menerima petunjuk tersebut untuk mengerjakan proyek yang saat ini diduga bermasalah. 
“sebagai bawahan mirin ditunjuk, dibikinkan kontrak,” ucapnya. 
diterangkannya, bahwa kliennya hanya selaku penentu kebijakan, bukan pelaksana teknis. sehingga, dia menilai terkait pengawasan dalam proyek bukan tugas kliennya. 
“kalau sebuah kontrak sudah dibuat, maka kontrak tersebut dilimpahkan ke bagian teknis. pembuat kontrak (kalak bpbd, red) tidak terlibat lagi disitu,” tuturnya.
sehingga, ia berharap, agar nantinya ada saksi yang dihadirkan jpu bisa menerangkan penunjukan tersebut kepada kliennya.
 “seperti itu, biar kita tahu siapa yang menunjuk mereka (para terdakwa dan kliennya, red),” ujar jani. 
diberitakan sebelumnya, sidang perdana 12 terdakwa berlangsung senin 5 februari 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu membacakan surat dakwaan kepada 12 terdakwa dalam persidangan yang diketuai majelis hakim, fauzi israh, sh, mh.
dalam surat dakwaan jpu, 12 terdakwa dijerat pasal berlapis. dakwaan primair pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidair pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) undang – undang nomor 31 tahun 1999
tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomoro 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
“para (12, red) terdakwa secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian negara,” ujar jpu kejati bengkulu, rozano yudistira, sh, mh. 
dikatakan rozano, berdasarkan hasil audit badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu, akibat perbuatan 12 terdakwa, timbul kn sebesar rp1,5 miliar. 
baca juga:lanjut disidangkan, 12 tsk btt seluma hari ini tahap 2
kn tersebut dalam dakwaan jpu berasal dari 8 item kegiatan di bpbd seluma dengan total pagu anggaran mencapai rp3,8 miliar. 
“karena para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan kita. minggu depan akan kita lanjut dengan sidang pembuktian,” tutupnya. 
sekadar mengulas, diduga ada 8 item proyek dan 1 pengawasan kasus ini merugikan negara mencapai rp1,8 miliar.
proyek tersebut meliputi pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. cahaya darma kontruksi merugikan negara sebesar rp228 juta.
pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk pembangunan pelapis tebing jalan dikerjakan cv. jaya seluma kontruksi merugikan negara sebesar rp83 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp935 juta.
pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (2) dikerjakan cv. fello putri paiker merugikan negara sebesar rp84 juta.
pembangunan jembatan gantung padang merbau dikerjakan cv. azelia roza lestari merugikan negara sebesar rp166 juta.
pembangunan jembatan gantung pagar banyu dikerjakan cv. permata grup merugikan negara rp102 juta.
pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu - riak siabun dikerjakan cv. dn racing kontruksi merugikan negara sebesar rp30 juta.
pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis) dikerjakan cv. defira merugikan negara rp55 juta.
pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 1, pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 2 dan pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat dikerjakan cv. atha buana consultant merugikan negara rp138 juta.
dari pagu anggaran dana btt di dpa skpd bkd kabupaten seluma sebesar rp4,7 miliar, sebesar rp3,8 miliar anggaran dikelola oleh bpbd seluma untuk mengerjakan 8 kegiatan.
sejak terkonfirmasi naik ke tahap penyidikan april lalu oleh ditreskrimsus polda bengkulu, penyidik telah memeriksa setidanya 44 saksi dalam kasus ini, termasuk bupati seluma.
sekadar mengingatkan, dugaan korupsi dana btt naik status dari penyelidikan kepada penyidikan disampaikan pada jumat 14 april 2023 lalu.
pelaksanaan kegiatan tanggap darurat pada penanganan bencana berupa pekerjaan fisik yang dikelola bpbd seluma tersebut, diduga atas keputusan bupati seluma tentang penetapan status tanggap darurat bencana penanganan bencana di kabupaten seluma. 
dalam pengelolaan kegiatan tersebut, diduga bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008,
permendagri nomor 77 tahun 2020, peraturan lembaga lkpp nomor 12 tahun 2021 dan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana bnpb tahun 2016.
disinyalir pekerjaan yang dilaksanakan bpbd seluma ini tidak sesuai dengan spesifikasi dan volume dalam kontrak sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan