Bawaslu Provinsi Bengkulu Minta Parpol dan Caleg Tertibkan APK

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:51

Bawaslu Provinsi Bengkulu minta parpol dan caleg tertibkan APK--Abdi/RB

Eko menjelaskan, semuan bentuk kampanye pada masa tenang ditiadakan karena hal tersebut telah diatur dalam keputusan KPU RI.

Jadi, Eko menginginkan kerja sama yang baik anatar stake holder dan parpol selaku peserta pemilu.

“Kita perlukan kerja sama yang baik, baik dari yang kita koordinasikan maupun parpol dan calegnya,” ujar Eko.

Eko menerangkan, secepatnya sebelum waktu yang menjadi waktu masuknya masa tenang Bawaslu dan pihak terkait akan menertibkan dan memastikan kepatuhan parpol dan caleg.

“Kita akan pastikan, bagaimana kerja sama yang baik dari mereka (Caleg dan Parrpol, red),” ujar Eko.

Apabila setelah ditertibkan masih ada parpol atau caleg yang masih nekat melakukan pelanggaran ini sanksinya.

Memasang alat peraga maka akan menjadi sebuah tindak pelanggaran dan bis menjadi temuan tim pengawas.

Adapun itu, Eko juga menjelaskan walaupun alat peraga tersebut dipasang pada tempat milik pribadi siapapun itu wajib untuk dilepas.

Penertiban tersebut tidak memilki toleransi.

“Kita tidak akan mentoleransi, apabila mereka nekat pasang lagi, kita akan proses karena itu pelanggaran,” tegas Eko.

Sebelumnya, Eko juga menyoroti potensi tindak money politic yang dapat terjadi selama masa tenang pemilihan umum.

bawaslu provinsi bengkulu minta parpol dan caleg tertibkan apk                            koranrb.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu meminta semua parpol dan caleg menertibkan alat peraga kampanye (apk) secara mandiri. 
bila tetap melanggar siap-siap sanksi ini 
ini disampaikan bawaslu provinsi bengkulu usai melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait.
bawaslu provinsi bengkulu juga bekerjasama untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye saat masa tenang pemilu.
baca juga:anies janjikan universitas, prabowo pulang kampung, ganjar apresiasi upaya pengelolaan sampah mandiri
baca juga:parpol dan calon anggota dpd ri wajib tahu batas lpsdk, catat tanggalnya 
serta memastikan tidak adanya apk baik berupapa baliho berbayar maupun tidak. termasuk apk yang terpasang pada media sosial dan bahan kampanye komersil. 
saat ini mendekati masuk dalam tahapan masa tenang pada 10 februari 2024.
koordinator divisi penaganan dan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto m.si mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi kepada satpol pp provinsi bengkulu, kejaksaan, inspektorat, kpi, kpid, dinas perhubungan provinsi bengkulu dan kesbangpol provinsi bengkulu.
koordinasi tersebut, berupaya untuk memastikan seluruh bentuk apk diberhentikan, pada masa tenang di provinsi bengkulu.
namun sebelumnya bawaslu provinsi bengkulu akan turut berkoordinasi dengan parpol untuk menertibkan apk nya sendiri baik itu komersil maupun tidak.
baca juga:masa tenang rawan politik uang, caleg terbukti bisa dibatalkan 
baca juga:muhaimin janji soal pupuk, gibran gelar sunmori, ganjar nikmati mi ayam 
“kita telah berkoordinasi, dan rapat tadi untuk memasuki masa tenang ini, kami memastikan bersama dengan stakeholder terkait tidak adanya bentuk alata peraga apapun pada masa tenang, kita akan imbau terlebih dulu pada parpol,” sampai eko senin 5 februari 2024. 
eko menjelaskan, semuan bentuk kampanye pada masa tenang ditiadakan karena hal tersebut telah diatur dalam keputusan kpu ri.
jadi, eko menginginkan kerja sama yang baik anatar stake holder dan parpol selaku peserta pemilu.
“kita perlukan kerja sama yang baik, baik dari yang kita koordinasikan maupun parpol dan calegnya,” ujar eko.
baca juga:daftar pemilih khusus cuma dilayani 1 jam di tps, ini syaratnya
baca juga:bawaslu keluarkan rekomendasi dugaan potensi pelanggaran kampanye prabowo, ini jadwalnya
eko menerangkan, secepatnya sebelum waktu yang menjadi waktu masuknya masa tenang bawaslu dan pihak terkait akan menertibkan dan memastikan kepatuhan parpol dan caleg.
“kita akan pastikan, bagaimana kerja sama yang baik dari mereka (caleg dan parrpol, red),” ujar eko.
apabila setelah ditertibkan masih ada parpol atau caleg yang masih nekat melakukan pelanggaran ini sanksinya.   
memasang alat peraga maka akan menjadi sebuah tindak pelanggaran dan bis menjadi temuan tim pengawas.
baca juga:bawaslu kaji laporan calon dpd ri bagi-bagi sembako
baca juga:pemilu serentak 2024, saat pencoblosan surat suara diizinkan bawa hp, tidak diizinkan foto
adapun itu, eko juga menjelaskan walaupun alat peraga tersebut dipasang pada tempat milik pribadi siapapun itu wajib untuk dilepas. 
penertiban tersebut tidak memilki toleransi.
“kita tidak akan mentoleransi, apabila mereka nekat pasang lagi, kita akan proses karena itu pelanggaran,” tegas eko.
sebelumnya, eko juga menyoroti potensi tindak money politic yang dapat terjadi selama masa tenang pemilihan umum.
baca juga:bawaslu panggil asn dinkes terima bahan kampanye calon anggota dprd provinsi bengkulu 
baca juga:rencana blud kir, metrologi dan laboratorium lingkungan terganjal, pemkab bengkulu utara akan datangi kemenkeu
bawaslu mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap upaya politik yang melibatkan transaksi finansial yang tidak etis.
"kami melihat adanya potensi tindakan money politik yang dapat merusak integritas dan keadilan pemilu. masyarakat dan para calon diminta untuk menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan etika demokrasi," sampai eko.
eko merangkan apabila caleg nekat menggunakan politik uang alias money politic.
larangan politik uang tersebut tertuang pada pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 undang undang (uu)  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 
seperti pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.
uu nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota dpd tertentu.
“itu diatur dalam uu pemilu (undang undang (uu)  nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, red),” terang eko.
eko menjelaskan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menerima uang atau gratifikasi dari calon legislatif (caleg) maupun pihak-pihak terkait. imbauan ini menjadi bagian dari upaya bawaslu untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.
"kami mengajak masyarakat bengkulu untuk bersama-sama menjaga integritas pemilu. tidak menerima uang dari caleg adalah langkah positif untuk memastikan bahwa pilihan mereka didasarkan pada visi, misi, dan program kerja calon, bukan pada insentif finansial yang tidak sehat," tambah eko.
sementara itu, ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu, fahamsyah mengajak masyarakat untuk aktif menjadi pengawas dan melaporkan tindak money politic yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. 
dalam upaya meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses politik, ketua bawaslu provinsi bengkulu, bersama jajaran anggotanya, menggencarkan kampanye untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya money politik.
“masyarakat harus ikut mengawasi, apabila ditawari uang untuk memilih caleg tersebut jangan terima uangnya lebih baik laporkan saja tapi harus memiliki bukti,” ucap fahamsyah.
fahamsyah menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai mata dan telinga yang dapat mengawasi keberlangsungan proses politik yang bersih. 
"kami mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam menjaga integritas pemilu dan memastikan proses politik berjalan dengan adil dan bebas dari praktik money politik," ujar fahamsyah.
fahamsyah mnyebutkan menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat. melalui platform digital dan nomor kontak khusus, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan indikasi money politik yang mereka temui. langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan langsung masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.
“kita menydiakan kontak pelaporan terhadap tindak pelanggaran, baik kami sendiri (bawaslu provinsi bengkulu, red) maupun bawaslu kabupaten/kota,” ucap fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan