Mobil Dinas Tak Jelas Keberadaan, BPK Penilaian Aset

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 07 Feb 2024 - 01:53

MOBIL DINAS: Dewan Bengkulu Selatan soroti mobil dinas Pemkab Bengkulu Selatan yang tak jelas keberadaannya. Foto Rio Agustian/RB--

"Jangan sampai kendaraan dinas tidak tahu letakya. Karena kendaraan dinas dibeli menggunakan uang rakyat, artinya itu adalah milik bersama, milik semua masyarakat Bengkulu Selatan," pungkasnya.

Senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Holman SE, ia memastikan Pemkab Bengkulu Selatan bermasalah pada BPK RI Perwakilan Bengkulu apabila aset masih banyak yang belum tercatat dengan baik.

Mulai dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak seperti gedung dan bangunan.

Kepada OPD terkait, Holman berharap agar serius menata aset yang tidak jelas. Apalagi aset kendaraan dinas disetiap OPD. Apabila tidak, aparat penegak hukum harus bertindak. Minimal mengingatkan para pejabat.

"Saya kira harus ada ketegasan dari Bupati, atau minimal Sekda lah. Coba tegas dikit," kata Holman.

DPRD Bengkulu Selatan sambung Holman siap mendukung Pemkab Bengkulu Selatan mendapatkan WTP dari BPK RI tahun 2024. Namun penataan aset harus dibenahi dengan baik. Sehingga tidak ada keraguan untuk Bengkulu Selatan.

"Mudah-mudahan lah raih WTP tahun ini. Tapi kalau masih ada yang belum tertata, pesimis juga kita," lanjutnya.

Sebelumnya Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Hamdan Syarbaini S.Sos menerangkan, berulang kali meminta setiap pejabat yang pindah tempat kerja seperti mutasi, demosi ataupun promosi.

Maka kendaraan dinas milik yang bersangkutan harus ditinggalkan di OPD atau sekretariat terkait.

Dengan demikian tidak akan ada kendaraan dinas yang hilang atau tidak jelas keberadaannya.

Selain itu tidak sembarangan orang yang meminjam kendaraan dinas kalau peruntukannya tidak jelas.

"Kendaraan dinas harus berada di OPD terkait. Tidak boleh pejabat di OPD ini tapi kendaraan dinasnya milik OPD lain," ujar Hamdan.

Kalau terjadi sambung Hamdan, Inspektorat akan melakukan pendataan dan melaporkan hal tersebut ke atasan atau Bupati.

Sebab saat ini masih ada pejabat yang belum memelihara kendaraan dengan baik. "Tolong rawat kendaraan dinas masing-masing. Jangan asal," sampai Hamdan.

Selain itu, terkait pajak kendaraan dinas pun tak lupa diingatkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

mobil dinas tak jelas keberadaan, bpk penilaian aset                            kota manna, koranrb.id - dprd kabupaten bengkulu selatan (bs) menyoroti mobil dinas yang dipercayakan kepada pejabat bengkulu selatan yang dinilainya tak jelas keberadaannya. padahal penataan aset merupakan salah satu penilaian badan pemeriksa keuangan (bpk) ri. 
beberapa laporan menyebutkan mobil dinas pemkab bengkulu selatan banyak tak jelas. mulai dari tempatnya hingga pejabat yang memegang kendaraan tersebut. 
baca juga:pelantikan pejabat eselon ii tinggal rekomendasi kemendagri dan bkn
baca juga:ajukan pendanaan riset rp 699 miliar, ada 8 skema pendanaan riset brin + lpdp
oleh sebab itu, anggota dprd kabupaten bengkulu selatan drs. yunadi meminta, agar  pemkab bengkulu selatan benar-benar serius melakukan penataan aset kendaraan, sehingga tak ada lagi ungkapan mobil dinas tak jelas keberadaannya. 
disebutkan yunadi, amburadulnya penempatan kendaraan dinas milik pemerintah dinilai dapat menganggu kinerja pemerintahan. khususnya dalam penataan aset daerah berupa mobil dinas itu.
"harusnya ini disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah. jangan sampai data aset menjadi temuan bpk lantaran ada mobil dinas tak jelas keberadaan," kata yunadi.
kendaraan dinas sambung yunadi harus digunakan orang yang tepat. jangan sampai ada oknum atau bukan pejabat pemerintahan mendapatkan kendaraan dinas.
"penempatan aset ada aturannya, pada proses awal pengadaan kan sudah jelas kendaraan dinas tersebut diperuntukan untuk siapa atau posisi jabatan apa. jangan sampai amburadul," tambah yunadi. 
apabila berpedoman dengan aturan masih kata yunadi, harusnya aset kendaraan milik pemkab bengkulu selatan terta dengan baik. tidak ada kejadian kendaraan dinas tidak tau tempatnya.
baca juga: distribusi logistik pemilu ke daerah sulit ini, kpu hadapi tantangan dan rintangan 
baca juga:industri otomotif memuaskan, produsen ev diminta investasi pabrik baterai di ri 
"tarik saja kalau ada kendaraan dinas digunakan bukan pada tempatnya itu," tegasnya.
yunadi menyebutkan, jika kendaraan sesuai peruntukan, maka pengontrolan aset akan lebih mudah. dengan begitu, pemkab tidak akan kesulitan untuk memantau keberadaan aset.
"jangan sampai kendaraan dinas tidak tahu letakya. karena kendaraan dinas dibeli menggunakan uang rakyat, artinya itu adalah milik bersama, milik semua masyarakat bengkulu selatan," pungkasnya.
senada disampaikan ketua komisi ii dprd kabupaten bengkulu selatan holman se, ia memastikan pemkab bengkulu selatan bermasalah pada bpk ri perwakilan bengkulu apabila aset masih banyak yang belum tercatat dengan baik. 
mulai dari aset bergerak ataupun aset tidak bergerak seperti gedung dan bangunan. 
kepada opd terkait, holman berharap agar serius menata aset yang tidak jelas. apalagi aset kendaraan dinas disetiap opd. apabila tidak, aparat penegak hukum harus bertindak. minimal mengingatkan para pejabat. 
"saya kira harus ada ketegasan dari bupati, atau minimal sekda lah. coba tegas dikit," kata holman.
dprd bengkulu selatan sambung holman siap mendukung pemkab bengkulu selatan mendapatkan wtp dari bpk ri tahun 2024. namun penataan aset harus dibenahi dengan baik. sehingga tidak ada keraguan untuk bengkulu selatan. 
"mudah-mudahan lah raih wtp tahun ini. tapi kalau masih ada yang belum tertata, pesimis juga kita," lanjutnya.
sebelumnya inspektur inspektorat kabupaten bengkulu selatan hamdan syarbaini s.sos menerangkan, berulang kali meminta setiap pejabat yang pindah tempat kerja seperti mutasi, demosi ataupun promosi. 
maka kendaraan dinas milik yang bersangkutan harus ditinggalkan di opd atau sekretariat terkait. 
dengan demikian tidak akan ada kendaraan dinas yang hilang atau tidak jelas keberadaannya.
selain itu tidak sembarangan orang yang meminjam kendaraan dinas kalau peruntukannya tidak jelas. 
"kendaraan dinas harus berada di opd terkait. tidak boleh pejabat di opd ini tapi kendaraan dinasnya milik opd lain," ujar hamdan.
kalau terjadi sambung hamdan, inspektorat akan melakukan pendataan dan melaporkan hal tersebut ke atasan atau bupati. 
sebab saat ini masih ada pejabat yang belum memelihara kendaraan dengan baik. "tolong rawat kendaraan dinas masing-masing. jangan asal," sampai hamdan.
selain itu, terkait pajak kendaraan dinas pun tak lupa diingatkan oleh inspektorat kabupaten bengkulu selatan. 
sebab dara unit pelaksana teknis daerah pengelola pendapatan daerah (uptd ppd) samsat kabupaten bengkulu selatan masih banyak kendaraan dinas yang tidak taat pajak. 
"juga menjadi perhatian soal pajak kendaraan dinas, kami juga ingatkan. intinya soal aset kami perhatian," demikian hamdan.
sementara itu pantauan rb, ada 80 lebih kendaraan dinas milik pemkab bengkulu selatan. mulai dari kendaraan dinas milik bupati, wakil bupati, sekda, pejabat eselon ii, iii dan sekretariat setda bengkulu selatan serta sekretariat dprd bengkulu

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan