Harusnya Dimulai 15 Februari, Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat PPK Belum juga Dimulai

BACA JUGA:Sales Frozen Food Dilapor ke Polisi, Gelapkan Barang Dagangan, Ini Kronologisnya

"Kami akan terus bekerja sama dengan instansi terkait demi menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu di Provinsi Bengkulu," pungkas Eko.

Eko juga menyoroti tentang banyaknya keterlambatan proses pungut hitung, Eko menilai menurut PKPU nomor 20 tahun 2023, bahwa surat suara serta penghitungannya harus diserahkan paling lambat 12 jam setelah dilakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS.

“Ini 15 Februari sore masih ada TPS yang melakukan penghitungan. Itukan tidak boleh dilakukan,” ujar Eko.

Eko sangat mengharapkan tidak adanya kecurangan yang dilakukan baik dari pihak penyelenggara, masyarakaat serta peserta Partai Politik (Parpol).

BACA JUGA:Kasus Pemukulan Petugas Linmas TPS Berakhir Damai, Begini Kronologisnya

Eko menambahkan, tentunya untuk menekan pelanggaran serta kecurangan harus ada kerja sama yang baik antara penyelenggara dan masyarakat sehingga, hal tersebut dapat ditekan.

“Kerjasama tentunya sangat dibutuhkan, baiki penyelenggara Pemilu dan masyarakat, Parpol juga,” ucap Eko.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah menegaskan tentu dengan adanya dugaan surat suara hilang. 

Menurutnya sangat disayangkan selaian sebagai tindak pelanggaran juga menghambat proses pemilihan yang terjadi kemarin.

BACA JUGA:Bawaslu Kota Bengkulu Temukan 9 Pelanggaran di TPS, 1 Pidana

“Itu tentu pelanggaran dan sangat mengganggu proses pemilihan, mungkin petugas sangat gelabakan saat menegtahui surat suara itu hilang,” tegas Fahamsyah.

Fahamsyah juga mengimbau, agar masyarakat untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di TPS kemarin.

Sehingga Bawaslu cepat dalam melakukan penanganan atau penelusuran.

“Kita minta untuk masyarakat untuk melaporkan kepada kamai Bawaslu untuk melakukan tindakan,” ucap Fahamsyah.