Data BPS Jadi Acuan Kebijakan Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah

Ia juga menegaskan beberapa tahun lalu kerap menjadi keluhan termasuk pemerintah soal tidak samanya antara data pemerintah dengan data BPS.

Namun, dengan diskusi-diskusi yang dilakukan BPS selama ini, satu data pemerintah yang dipegang BPS tersebut menjadi benar-benar penting dan benar-benar sudah menggambarkan masyarakat.

“Dari data BPS ini nantinya akan kita bahas di tingkat pemerintah dan untuk menentukan arah kebijakan ke depan sesuai dengan data tersebut agar terjadi perubahan di masyarakat,” jelas Sekda.

Selain itu, data tersebut juga memuat potensi daerah Bengkulu Utara yang juga akan dimanfaatkan oleh Pemkab Bengkulu Utara.

Data potensi wilayah sangat penting dan akan dijadikan dasar untuk membuka peluang investasi di Bengkulu Utara. 

“Bengkulu Utara memiliki potensi yang cukup besar dan bukan hanya sektor pertambangan. Harapan kita data ini bisa berdampak pada meningkatnya investasi Bengkulu Utara ke depan,” harap Sekda.

Selain data potensi wilayah, ada juga data kemiskinan, stunting hingga data kesehatan masyarakat.

BACA JUGA:Hadiri Puncak HPN Jokowi Sampaikan Ini, Salah Satunya Bicara Belanja Iklan Pemerintah

Setiap tahun angka kemiskinan di Bengkulu Utara konsisten menurun dan diharapkan tahun 2023 lalu juga terjadi penurunan yang akan tergambar dalam data Bengkulu Utara dalam Angka yang akan diterbitkan BPS. 

Ini sekaligus menjadi catatan pemerintah terkait dengan program pengentasan kemiskinan tahun 2024 dan 2025.

Sehingga langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

“Data tersebut juga akan kita gunakan untuk mengajukan berbagai program dan usulan ke pemerintah pusat. Sehingga program yang kita ajukan benar-benar menggunakan data yang menjadi acuan pemerintah yaitu data dari BPS,” beber Sekda.(**)