Bawaslu Sebut KPU Mukomuko Buka Kotak Suara Tersegel, Ini Keterangan Lengkapnya

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 21 Feb 2024 - 21:42

Bawaslu Sebut KPU Mukomuko Buka Kotak Suara Tersegel, Ini Keterangan Lengkapnya --

Pukul 15.54 Wib dimulainya proses penghitungan suara sampai dengan pukul 03.02 Wib tanggal 15 Februari 2024.

TPS 02 Desa Sukamenanti Kecamatan Maje yang mana pada proses pengecekan surat suara diketehui bahwa tidak terdapatnya surat suara DPR RI di dalam kotak suara akan tetapi isi di dalam kotak DPR RI diketahui surat suara DPRD Provinsi maka terjadi kelebihan Surat Suara DPR Provinsi sebanyak 189 lembar.

TPS 02 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje yang mana terdapat kelebihan surat suara DPRD Kabupaten Sebanyak 206 lembar dan tidak terdapatnya surat suara DPRD Provinsi karena pada kotak surat suara DPRD Provinsi berisikan surat suara DPRD Kabupaten,

Terlapor, KPU Kabupaten Kaur, Ketua KPU Kaur Mukhlis, Kadiv Humas KPU Kaur Ujang, Kadiv Redatin Didi Suhadi, Kasubag Hukum Herman.

Pihak KPU Kabupaten Kaur menjawab, akibat kekurangan surat suara yang didapati maka dengan memedomi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemihan Umum.

KPU Kaur melibatkan pihak Bawaslu Kaur dan pihak pengamanan, pihaknya sebelumnya telah menginstruksikan pihak KPPS untuk meghitung jumlah surat suara berdasarkan DPT yang diawasi.

Atas yang dipaparkan terlapor, saat pihak KPU mencari solusi pada TPS yang kurang surat suara, sehingga menyebabkan timbulnya kegaduhan pada TPS tersebut.

Bersamaan itu, keputusan KPU Kaur dengan melakukan pengambilan surat suara pada TPS terdekat dengan memedomi Keputusan KPU Nomor 25 tahun 2023. (**)

bawaslu sebut kpu mukomuko buka kotak suara tersegel, ini keterangan lengkapnya                             koranrb.id – setelah ditemukan adanya temuan yaitu dugaan surat suara kurang dan hilang pada tempat pemungutan suara (tps) di daerah provinsi bengkulu, tepatnya kabupaten mukomuko dan kabupaten kaur. 
2 kpu kabupaten menghadiri sidang pemeriksaan administrasi pada rabu 21 februari 2024. 
ini teterangan lengkapnya, dalam persidangan bawaslu mukomuko sebut kpu mukomuko buka kotak suara tersegel. 
pembukaan kotak suara tersegel tersebut tanpa pemberitahuan ke bawaslu provinsi bengkulu
baca juga:bawaslu bengkulu tengah belum terima laporan pelanggaran dan kecurangan
baca juga:soal netralitas, dua berkas berangkat ke kasn, soal kecurangan pemilu bawaslu belum terima laporan 
sidang nomor: 001/tm/adm/bwsl.prov/07.00/ii/2024 dengan agenda pembacaan laporan oleh penemu dan jawaban terlapor di kantor bawaslu provinsi bengkulu pada rabu 21 februari 2024. 
jalannya sidang dilaksnakan berbeda waktu. 
kedua kpu kabupaten tersebut diduga melanggar undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
adapun sidang pertama dimulai oleh sidang administrasi kpu kabupaten mukomuko. 
baca juga:ojk dorong munculnya dua bus baru, industri bank syariah lebih sehat dan kompetitif
baca juga:kpu tanggapi santai soal temuan bawaslu
sidang dipimpin ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah selaku ketua majelis serta tiga anggota majelis pemeriksa, eko sugianto, debisi holdi, asmara wijaya yang ketiganya adalah anggota bawaslu provinsi bengkulu.
fahamsyah memipin jalannya sidang dengan meminta pihak penemu membacakan laporan temuan atas dugaan pelanggaran administrasi kpu kabupaten mukomuko dan meminta terlapor membacakan jawaban dari pihak penemu.
sedangkan, eko meminta pihak kpu kabupaten mukomuko melengkapi berkas jawaban. 
dikarenakan pada saat berjalannya sidang terjadi penambahan jawaban oleh pihak terlapor.
baca juga: ptps belum gajian, bawaslu: sabar
baca juga:bawaslu kembali terima pelanggaran di tps saat pemilu, apa saja? berikut temuannya
kemudian eko, meminta pada sidang lanjutan yang diagendakan pada kamis, 22 februari 2024 agar penemu dan terlapor menghadirkan saksi.
dalam sidang yang dipimpin fahmamsyah diawali dengan bacaan temuan oleh pihak penemu yakni ketua bawaslu mukomuko, tengku wibowo, kordiv ppps rustam effendi, kordiv hpph mansyur s.
tengku membacakan laporan, berdasarkan pengawasan pada 31 januari 2024 yang dilakukan pihaknya.  
adanya kekurangan dua persen surat suara tambahan untuk dprd kabupaten mukomuko dapil iii. diakibatkan dilakukan pemindahan surat suara dari 18 tps untuk memenuhi kekurangan surat suara pada tps 03 desa karya mulya, pondok suguh sebanyak 35 lembar.
baca juga:ada caleg bawa berkas pengaduan ke bawaslu, bakal psu? ini syaratnya
baca juga:bawaslu panggil kpu kepahiang, ada catatan surat suara kurang hingga berlebih di 60 tps
pada 29 – 30 januari 2024, telah terjadi di gudang 3 kpu kabupaten mukomuko membuka kotak suara yang tersegel oleh pihak kpu mukomuko tanpa memberikan surat pemberitahuan kepada bawaslu mukomuko.
dimana membuka kotak suara tersegel di dalamnya terdapat surat suara untuk memenuhi kekurangan surat suara di daerah pilih (dapil) iii, dprd kabupaten mukomuko. 
penemu, menyampaikan berdasarkaan pengawasan dari perbuatan terlapor bahwa pihak terlapor telah melakukan pelanggaram adaministrasi, pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur terhadap pemilu.
terlapor, ketua kpu mukomuko, deni setia budi, kordiv hukum kpu mukomuko, efra prima, kordiv data kpu mukomuko, mistamri.
baca juga:bawaslu kota bengkulu temukan 9 pelanggaran di tps, 1 pidana
baca juga:kejanggalan pemilu, silakan lapor ke posko pengaduan bawaslu, ini syaratnya 
terlapor menjawab, berdasarkan dugaan yang dibacakan penemu.
terhadap kejadian singkat berdasarkan pengawasan bawaslu kabaupaten mukomuko, 30 januari 2024.
pada tanggal 29 januari 2024 saat pengepakan logistik terakhir pada tps di kecamatan pondok suguh juga diawasi oleh bawaslu kabupaten mukomuko.
diketahui kekurangan surat suara tersebut dari kebutuhan dpt ditambahkan dua persen pada tps 3 karya mulya 271 pemilih.
baca juga:hari tenang, terus lakukan pengawasan bawaslu bengkulu utara belum terima laporan
surat suara yang tersedia 165 lembar, kekurangan 105 lembar.
tindak lanjut atas kekurangan tersebut, pihak kpu membuka kotak suara belum tersegel dan ditemui surat suara yang berlebih di beberapa kotak sebanyak 70 lembar dan disaksikan bawaslu mukomuko.
sehingga, dengan total 165 lembar surat suara yang ada pada tps 03 karya mulya ditambahkan 70 surat suara yang ditemukan maka pada tps 03 karya mulya masih kurang sebanya 35 surat suara.
kemudian, pada saat proses pengembalian surat suara kekotak tps asal pada 30 januari 2024. petugas menemukan kelebihan surat suara  sebanyak 37 lembar surat suara.
atas penjelasan tersebut, terlapor menyebutkan terdapat kekeliruan dari penemu yakni bawaslu kabupaten mukomuko.
adapun, pada sidang dugaan pelanggaran administratif kpu kaur. penemu, ketua bawaslu kabupaten kaur muslihuddin, kordiv hpph titi perda, kordiv ppps hendra gunawan.
penemu mendapatkan informasi bahwa terdapat di beberapa tps di kabupaten kaur seperti halnya di tps 01 desa tanjung bunga kecamatan tetap yang mana proses pemungutan surat suara dimulai pada pukul 07.00 wib. sedangkan pada pukul 11.00 proses pemungutan suara diberhentikan karena diketahui terdapat kelebihan surat suara dprd provinsi sebanyak 117 lembar dan kekurangan surat suara dpr ri sebanyak 117 lembar.
surat suara yang diambil dari tps di kecamatan tetap dan kecamatan maje dan selesai pada pukul 15.40 wib.
sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara di tps 01 desa tanjung bunga tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
pukul 15.54 wib dimulainya proses penghitungan suara sampai dengan pukul 03.02 wib tanggal 15 februari 2024.
tps 02 desa sukamenanti kecamatan maje yang mana pada proses pengecekan surat suara diketehui bahwa tidak terdapatnya surat suara dpr ri di dalam kotak suara akan tetapi isi di dalam kotak dpr ri diketahui surat suara dprd provinsi maka terjadi kelebihan surat suara dpr provinsi sebanyak 189 lembar.
tps 02 desa benteng harapan kecamatan maje yang mana terdapat kelebihan surat suara dprd kabupaten sebanyak 206 lembar dan tidak terdapatnya surat suara dprd provinsi karena pada kotak surat suara dprd provinsi berisikan surat suara dprd kabupaten,
terlapor, kpu kabupaten kaur, ketua kpu kaur mukhlis, kadiv humas kpu kaur ujang, kadiv redatin didi suhadi, kasubag hukum herman.
pihak kpu kabupaten kaur menjawab, akibat kekurangan surat suara yang didapati maka dengan memedomi uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemihan umum.
kpu kaur melibatkan pihak bawaslu kaur dan pihak pengamanan, pihaknya sebelumnya telah menginstruksikan pihak kpps untuk meghitung jumlah surat suara berdasarkan dpt yang diawasi. 
atas yang dipaparkan terlapor, saat pihak kpu mencari solusi pada tps yang kurang surat suara, sehingga menyebabkan timbulnya kegaduhan pada tps tersebut.
bersamaan itu, keputusan kpu kaur dengan melakukan pengambilan surat suara pada tps terdekat dengan memedomi keputusan kpu nomor 25 tahun 2023. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 22 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan