ASN Dinkes Bagi Bahan Kampanye Caleg, Bawaslu Rekomendasikan ke KASN

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 24 Feb 2024 - 21:15

Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat--ABDI/RB

Dimana dalam Ayat (4) disebutkan 'Pelaksanaan Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kamapanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) Aparatur Sipil.

“Sangat banyak yang mengatur termasuk PKPU itu sendiri.

Jadi ini akan kita kaji berdasarkan semua regulasi yang mengatur,” kata Ahmad.

Adapun bahan kampanye yang dibagikan berupa kalender, kartu nama dan brosur kampanye ataupun barang yang bermuatan visi misi peserta pemilu.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini dilakukan oknum pejabat Dinkes pada saat jam kantor.

Diduga terjadi pada 16 Januari 2024 di Dinkes Kota Bengkulu.

“Ada dugaan pelanggaran pelanggaran, kita mendapatkan laporan 16 Januari 2024 lalu dan sudah kita laukan pemerosesan dari laporan tersebut,” tegas Ahmad.

Ahmad mengungkapkan terkait dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye di lingkungan Dinkes Kota Bengkulu tersebut, Bawaslu Kota Bengkulu telah memperoleh bukti saat dilakukan penelusuran oleh tim pengawas.

“Kita sudah tinggal menunggu 14 hari tahapan ini ya,” ujar Ahmad.

asn dinkes bagi bahan kampanye caleg, bawaslu rekomendasikan ke kasn                            bengkulu, koranrb.id – kasus dugaan pelanggaran netralitas dengan terlapor oknum asn yang bekerja di dinas kesehatan (dinkes) kota bengkulu berbuntut panjang.
bawaslu kota bengkulu merekomendasikan pelanggaran netralitas oknum asn dinkes yang membagikan bahan kampanye salah satu peserta pemilu itu ke komisi aparatur sipil negara (kasn).
hal tersebut dibeberkan, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat.
rekomendasi tersebut diserahkan setelah tim bawaslu kota bengkulu setelah melakukan proses penelusuran dalam upaya pembuktian.
baca juga:warga kaur tertimbun longsor akhirnya ditemukan, kondisinya memilukan
serta memanggil dan memeriksa oknum asn dan oknum caleg dprd provinsi bengkulu tersebut untuk dimintai klarifikasi.
“kita telah melakukan penelusuran dan pemanggilan, itu (pemanggilan, red) dilakukan sebelum pencoblosan. berdasarkan itu, kita telah melayangkan rekomendasi kepada asn,” sampai rahmat.
rahmat menegaskan, terkait rekomendasi pelanggaran netralitas asn tersebut, bawaslu kota bengkulu telah dipanggil oleh kasn.
bawaslu dimintai pandangan oleh kasn terkait dugaan pelanggaran netralitas asn itu.
baca juga:15 khasiat buah manggis untuk kesehatan tubuh, salah satunya meningkatkan fungsi otak
saat bawaslu kota bengkulu dipanggil oleh kasn untuk dimintai pendapat, proses penelusuraan dan pemanggilan belum usai dilaksanakan. 
masih terdapat beberapa bukti dalam penanganan tahapan penanganan pelanggaran.
sehingga, pihak bawaslu kota bengkulu dalam pemanggilan tersebut hanya memberikan pandangan terkait pelanggaran netralitas asn tersebut.
“kami telah memberikan pandangan pada kasn, namun kami belum menyelesaikan penelusuran dan pemanggilan saat itu,” ucap rahmat.
baca juga:tertarik jadi kepala desa? berikut besaran gaji dan tunjangan kades
rahmat menerangkan, selanjutnya untuk putusan atau penindakan apakah penyebaran bahan kampanye oleh oknum asn di dinkes kota bengkulu tersebut bersalah ataukah tidak, itu seluruhnya wewenang kasn.
pihaknya, hanya memberikan rekomendasi yang diperkuat dengan bukti, verifikasi serta pemanggilan terhadap oknum yang diduga melanggar netralitas tersebut.
“kita sudah menjalankan tugas selanjutnya, akan diputuskan sesuai dengan wewenang kasn sendiri,” ucap rahmat.
diberitakan sebelumnya, dalam peroses penelusuran sesuai dengan tahapan penanganan pelanggaran, bawaslu memanggil oknum asn, dan caleg dprd provinsi bengkulu daerah pemilihan (dapil) kota bengkulu.
baca juga:3 partai ini bisa usung calon sendiri di pilkada serentak 2024 kabupaten kepahiang, 
“kita telah panggil beberapa oknum di lingkungan dinkes kota bengkulu untuk dimintai klarifikasi.
lebih tepatnya yang menerima bahan kampanye tersebut,” ucap koordinator divisi penaganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri.
ahmad menerangkan dugaan pelanggaran tersebut, alan berpatokan pada peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023, pasal 74 ayat (1).
berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
baca juga:tidak hanya melatih kesabaran, ternyata ini 20 manfaat puasa ramadan bagi kesehatan
“kita akan gunakan aturan yang ada terkait netralitas asn ini, jadi kedepannya akan ada perkembangan setelah tahapan ini,” ujar ahmad.
kemudian, ahmad menjelaskan bentuk netralitas asn ini juga diatur dalam pasal 74 ayat (2) disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
“itu juga secara detail diatur pada pasal pasal 74 ayat (2) bagaimana spesifik bisa disebut dilanggar,” jelas ahmad.
selain itu juga, ahmad menyempaikan dugaan tersebut dapat diproses menggunakan pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara. 
baca juga:ini dia 5 tanaman pembersih udara di area rumah, tanaman nomor 4 sudah tidak asing lagi
dimana dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil.
“sangat banyak yang mengatur termasuk pkpu itu sendiri.
jadi ini akan kita kaji berdasarkan semua regulasi yang mengatur,” kata ahmad.
adapun bahan kampanye yang dibagikan berupa kalender, kartu nama dan brosur kampanye ataupun barang yang bermuatan visi misi peserta pemilu. 
baca juga:15 tips membimbing anak-anak mengenal ramadan, berikut penjelasannya
dugaan pelanggaran netralitas asn ini dilakukan oknum pejabat dinkes pada saat jam kantor.
diduga terjadi pada 16 januari 2024 di dinkes kota bengkulu. 
“ada dugaan pelanggaran pelanggaran, kita mendapatkan laporan 16 januari 2024 lalu dan sudah kita laukan pemerosesan dari laporan tersebut,” tegas ahmad.
ahmad mengungkapkan terkait dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye di lingkungan dinkes kota bengkulu tersebut, bawaslu kota bengkulu telah memperoleh bukti saat dilakukan penelusuran oleh tim pengawas.
“kita sudah tinggal menunggu 14 hari tahapan ini ya,” ujar ahmad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 25 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan