Mukomuko Segera Terima 2 Sertifikat Penghargaan dari Kemenkes RI

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade HR |

Jumat , 01 Mar 2024 - 22:44

PERIKSA: Agenda pemeriksaan rutin kepada masyarakat yang dilakukan Dinkes Mukomuko.--Humas Dinkes Mukomuko/RB

Namun secara sistem, Mukomuko tetap berhak mendapatkan 2 sertifikat tesebut.

"Kami juga menyarankan, tenaga kesehatan untuk meningkatkan SDM tata laksana medik sebagai salahsatu catatan penilaian tim Kementrian Kesehatan," ungkapnya.

Yang pastinya sudah lebih dari enam tahun tidak ada lagi kasus frambusia.

Meskipun tidak ada kasus frambusia, Dinas Kesehatan terus berupaya untuk mencegah penyakit kulit kronis dan menular yang disebabkan oleh status gizi dan sanitasi yang tidak baik.

Adapun sejumlah wilayah yang pernah ditemukan kasus ini yaitu, di wilayah Kecamatan Selagan Raya terutama di Desa Sungai Ipuh.

Yang mayoritas sering terjadi kasus frambusia, beberapa tahun yang lalu.

“Sebelumnya untuk Desa Sungai Ipuh memang pernah kita temukan kasus tersebut, dimana cukup banyak jumlahnya. Namun dari 2018 tidak pernah lagi kita temukan kasus penyakit tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, status ekonomi masyarakat yang kurang mampu, menjadi penyebab kurangnya gizi masyarakat termasuk kurang perhatiannya masyarakat terhadap sanitasi yang baik.

Untuk itu, sebagai upaya mencegah penyakit ini. Program – program peningkatan status gizi masyarakat dan peningkatan sanitasi di lingkungan masyarakat sudah mulai digalakan dari beberapa tahun yang lalu.

"Kami akan terus lakukan promosi kesehatan terkait status gizi, status lingkungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat," sampainya.

Lanjutnya Dinkes Kabupaten Mukomuko juga mulai melakukan kegiatan pemantauan.

Melalui sosialisasi dan Pemberian Obat Pencegah Massal (POPM) Penyakit Cacingan kepada anak-anak di 15 kecamatan di Mukomuko.

mukomuko segera terima 2 sertifikat penghargaan dari kemenkes ri                            mukomuko, koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko, akan menerima dua sertifikat penghargaan dari kementerian kesehatan (kemenkes).
yakni sertifikat bebas penyakit filariasis atau kaki gajah dan sertifikat bebas dari penyakit frambusia.
mukomuko sudah terbebas dari 2 penyakit tersebut dari tahun 2018 lalu. 
setelah itu hingga di awal tahun ini dinas kesehatan (dinkes) mukomuko tidak menemui adanya 2 penyakit tersebut. 
baca juga:sudah eranya, seberapa penting peran artificial intelligence (ai) di industri human resources?
"2 sertifikat eliminasi filariasis atau kaki gajah dan frambusia dari kementerian kesehatan (kemenkes) republik indonesia (ri) akan diterima pemkab mukomuko pada tanggal 6 maret 2024 mendatang,” kata kasi pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dinkes kabupaten mukomuko ruli herlindo s.km.
ia mengatakan, mukomuko ditetapkan bebas penyakit kaki gajah berdasarkan hasil pengecekan darah warga secara massal beberapa waktu yang lalu. 
untuk mendeteksi dini penderita penyakit filariasis atau kaki gajah yang dilakukan oleh tim kemenkes ri  sendiri.
dimana sebanyak 1.020 orang warga yang tersebar di 30 desa yang menjadi sasaran survei penyakit kaki gajah tersebut.
baca juga:produksi cpo naik, 2024 waspada ketidakpastian ekonomi global
“terakhir kami (dinkes) menemukan satu orang warga positif terkena penyakit filariasis atau kaki gajah pada tahun 2017 lalu. 
satu orang yang positif terkena penyakit kaki gajah itu warga desa tanah rekah, kecamatan kota mukomuko. meski warga yang berusia 35 tahun tersebut positif terkena penyakit kaki gajah, tingkat infeksi dalam tubuhnya belum begitu parah, sehingga masih bisa disembuhkan,” terangnya.
 kemudian barulah mukomuko ditetapkan sebagai daerah bebas dari penyakit frambusia atau infeksi kulit.
yang disebabkan oleh bakteri treponema pallidum pertenue sejak tahun 2018 sampai sekarang. 
tidak ada lagi kasus frambusia. 
baca juga:tuntutan warga, berpeluang eks jalinbar diserahkan kementerian pupr ke pemkab 
selain itu, tim dari kementerian kesehatan juga telah melakukan survei untuk memastikan mukomuko bebas dari frambusia.
meskipun tidak ada ada kasus frambusia.
namun dinkes terus berupaya untuk mencegah penyakit kulit kronis ini agar tidak menular.
yang disebabkan oleh status gizi dan sanitasi yang tidak baik.
baca juga: harga pangan turun, polisi dan kejari siap pengamanan 
“meskipun demikian kami masih terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dua penyakit tersebut.
sehingga mukomuko masih bisa tetap terbebas oleh dua penyakit tesebut,” sampainya.
meskipun demikian, dalam mempertahankan mukomuko terbebas dari dua penyakit tersebut. 
ada beberapa kendala yang dihadapi terutama, terkait pengetahuan sumber daya manusia (sdm) tata laksana medik. 
baca juga:tahapan akhir 21 pejabat pelamar jptp, ini yang harus dilakukan
hal tersebut berdasarkan catatan pihak kementerian ri. 
yang menjadi catatan tersebut dokter yang bertugas di puskesmas. 
sehingga ada evaluasi tambahan, beberapa waktu yang lalu, serta remedial dalam pelaksanaan ujian terkait tata laksana pelaksanaan frambusia. 
namun secara sistem, mukomuko tetap berhak mendapatkan 2 sertifikat tesebut.
baca juga:pileg dpr ri di kepahiang, golkar suara terbanyak
"kami juga menyarankan, tenaga kesehatan untuk meningkatkan sdm tata laksana medik sebagai salahsatu catatan penilaian tim kementrian kesehatan," ungkapnya.
yang pastinya sudah lebih dari enam tahun tidak ada lagi kasus frambusia. 
meskipun tidak ada kasus frambusia, dinas kesehatan terus berupaya untuk mencegah penyakit kulit kronis dan menular yang disebabkan oleh status gizi dan sanitasi yang tidak baik.
 adapun sejumlah wilayah yang pernah ditemukan kasus ini yaitu, di wilayah kecamatan selagan raya terutama di desa sungai ipuh. 
baca juga:ini nama 25 anggota dprd kaur 2024-2029, tinggal menunggu penetapan kpu
yang mayoritas sering terjadi kasus frambusia, beberapa tahun yang lalu. 
“sebelumnya untuk desa sungai ipuh memang pernah kita temukan kasus tersebut, dimana cukup banyak jumlahnya. namun dari 2018 tidak pernah lagi kita temukan kasus penyakit tersebut,” ujarnya.
lanjutnya, status ekonomi masyarakat yang kurang mampu, menjadi penyebab kurangnya gizi masyarakat termasuk kurang perhatiannya masyarakat terhadap sanitasi yang baik. 
untuk itu, sebagai upaya mencegah penyakit ini. program – program peningkatan status gizi masyarakat dan peningkatan sanitasi di lingkungan masyarakat sudah mulai digalakan dari beberapa tahun yang lalu.
baca juga:siswa “didongkrak” akhirnya dicoret dari pdss, dewan minta polisi segera proses!
"kami akan terus lakukan promosi kesehatan terkait status gizi, status lingkungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat," sampainya.
lanjutnya dinkes kabupaten mukomuko juga mulai melakukan kegiatan pemantauan. 
melalui sosialisasi dan pemberian obat pencegah massal (popm) penyakit cacingan kepada anak-anak di 15 kecamatan di mukomuko. 
agar terhindar dari penyakit cacingan. 
baca juga:rekayasa nilai pdss sman 5 kota bengkulu, pelaku bisa dijerat pasal berlapis
pelaksanaan kegiatan edukasi ini berbentuk penyuluhan tentang bahaya penyakit cacingan pada anak dan popm.
kegiatan ini berlangsung rutin satu bulan sekali di masing-masing kecamatan melalui petugas puskesmas.
ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah mencegah penyakit pada anak dan termasuk dalam mencegah terjadinya stunting di kabupaten mukomuko.
“kami sudah minta setiap puskesmas yang ada di kecamatan agar mempersiapkan agenda rutin turun ke desa di setiap kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
melakukan pemantauan tumbuh kembang anak dan pemberian obat pencegahaan penyakit cacingan sama seperti tahun lalu,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Sabtu, 2 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan