Cegah Perselisihan Tabat Desa, Dinas PMD Ambil Alih Kewenangan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 05 Mar 2024 - 21:25

PEMASANGAN: Tapal batas desa yang pernah dilakukan, selanjutnya akan diperbarui metode oleh Pemkab Mukomuko. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu--

Selain itu juga DPMD Kabupaten Mukomuko akan melakukan penyusunan penganggaran kegiatan penertiban tabat desa yang ada di Mukomuko.

Dengan harapan di tahun ini Dinas PMD bisa melaksanakan penertiban tabat desa meski belum seluruhnya. Setelah penertiban, baru nanti akan dibuat peta desa dan regulasi yang memperkuat hasil peta tersebut berupa peraturan bupati (Perbup).

Sebab, sambung Abdul Hadi, selama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko belum melaksanakan penerbitan regulasi tapal batas. Jika ada, maka perbup yang menetapkan tentang tabat desa pasti ada.

"Selama ini belum ada perbup yang mengatur tentang batas desa. Kita upayakan di tahun ini jika memungkinkan. Ada beberapa desa yang rawan konflik batas desa kita tertibkan dulu. Setelah titik koordinatnya ditetapkan, langsung kita usulkan untuk diperbupkan. Sehingga kemudian hari tidak ada lagi polemik yang sama soal batas desa,’’ jelasnya.

Terpisah Asisten l Pemkab Mukomuko bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Haryanto S.KM membenarkan, hingga saat ini belum seluruh desa yang tersebar di 15 kecamatan di Mukomuko memiliki batas administrasi desa dan kelurahan.

Maka dari itu Pemkab Mukomuko merencanakan akan melaksanakan penegasan dan penetapan semua batas desa dan kelurahan.

Dengan menerbitkan peta geografis dan juga peta desa, serta kelurahan yang telah diperbarui.

Namun berkaitan adanya perubahan kewenangan maka yang akan menjalaninya kembali ke Dinas PMD sebagai OPD teknis.

“Kami memang berencana akan memperbaharui berkaitan Tabat ini. Sebab belum keseluruhan desa yang sudah memiliki Tabat. Maka dari itu harapanya nanti dinas terkait bisa melaksanakan itu semua,” sampainya.

Batas wilayah ini sangat penting dimiliki oleh setiap Pemerintah Desa (Pemdes). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Kejelasan tabat desa akan dapat mencegah terjadinya perselisihan dalam pembaruan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan.

Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan. Kemudian, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

“Kemungkinan besar dalam pelaksanaannya, nanti akan dilakukan secara bertahap tidak secara serentak, tapi kita liat nanti berdasarkan rancangan Dinas PMD Mukomuko,” pungkasnya.

cegah perselisihan tabat desa, dinas pmd ambil alih kewenangan                             mukomuko, koranrb.id – setelah terjadi perubahan kewenangan di instansi pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu berkaitan tapal batas (tabat), dari sekretariat biro pemerintahan ke dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) provinsi, ikut mempengaruhi kewenangan di level kabupaten.
khususnya di kabupaten mukomuko, penentuan tabat desa akan diambil alih oleh dinas pmd kabupaten mukomuko. selama ini kewenangannya pada sekretariat kabupaten (setkab) mukomuko.
baca juga:21 peserta jptp tunggu pengumuman sesi wawancara jadi penutup 
baca juga:operasi keselamatan nala 2024, 7 pelanggaran ini tiada maaf, langsung ditindak 
“mulai tahun ini, penertiban tabat desa akan diambil alih dinas pmd. dikarenakan kita mendapatkana infromasi perubahan kewenangan di instansi pemprov,” kata pelaksana tugas (plt) kepala dinas pmd kabupaten mukomuko, abdul hadi, s.sos.
penertiban tapal batas desa sudah lama menjadi kewenangan bagian pemerintahan setkab mukomuko. namun karena ada surat edaran (se) dari gubernur bengkulu, berkaitan perubahan kewenangan tabat di jenjang pemprov, otomatis kabupaten harus juga mengikuti perubahan tersebut. ini menyesuaikan regulasi yang ada. 
"untuk penyesuaian regulasi, kami dari dinas pmd sudah komunikasi dengan bagian pemerintahan setkab mukomuko. secepatnya kami akan lakukan pembahasan bersama asisten dan sekretaris daerah (sekda) untuk membuat draf rancangan peraturan bupati (raperbup) yang sudah kami buat sebelumya,’’ jelas abdul. 
baca juga:astaga! siang bolong, bos percetakan garap karyawannya sendiri
baca juga:kasus tukar guling lahan mantan bupati, jaksa geledah 3 kantor di seluma 
setelah ada pembahasan bersama terkait regulasi, dinas pmd mukomuko akan melaksanakan planning action tentang batas desa. 
sebab berkaitan tabat desa ini akan memerlukan pembaruan. selain itu juga dinas pmd tidak tahu persis tabat desa yang ada di mukomuko. karena sebelumnya bukan menjadi kewenangannya. 
meskipun demikian, di tahun 2011 hingga tahun 2015 lalu, abdul mengaku pernah melakukan pelacakan batas desa waktu menjadi kabag pemerintahan. 
pada waktu itu setiap desa memiliki tim pelacakan batas desa. bahkan titik-titiknya itu sudah ditentukan oleh tim dan ditandatangani dengan diketahui oleh camat. 
"tapi memang waktu itu belum pakai titik koordinat dan sebagainya. nah nanti sesudah regulasi kita dapatkan, baru kita action plan, termasuk juga inventarisir dokumen yang pernah ada selama ini. dokumen yang dimiliki oleh tim pelacakan batas desa saat itu. kan sudah ada, yang pastinya harus segera kita perbarui,’’ sampainya.
selain itu juga dpmd kabupaten mukomuko akan melakukan penyusunan penganggaran kegiatan penertiban tabat desa yang ada di mukomuko. 
dengan harapan di tahun ini dinas pmd bisa melaksanakan penertiban tabat desa meski belum seluruhnya. setelah penertiban, baru nanti akan dibuat peta desa dan regulasi yang memperkuat hasil peta tersebut berupa peraturan bupati (perbup). 
sebab, sambung abdul hadi, selama ini pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko belum melaksanakan penerbitan regulasi tapal batas. jika ada, maka perbup yang menetapkan tentang tabat desa pasti ada. 
baca juga:cerita istri potong 'burung' suami di muba, sempat kasih jatah, ini pengakuan lengkapnya
baca juga:wow! ini 37 manfaat buah tin untuk kesehatan, salah satunya meningkatkan kesehatan jantung
"selama ini belum ada perbup yang mengatur tentang batas desa. kita upayakan di tahun ini jika memungkinkan. ada beberapa desa yang rawan konflik batas desa kita tertibkan dulu. setelah titik koordinatnya ditetapkan, langsung kita usulkan untuk diperbupkan. sehingga kemudian hari tidak ada lagi polemik yang sama soal batas desa,’’ jelasnya.
terpisah asisten l pemkab mukomuko bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat haryanto s.km membenarkan, hingga saat ini belum seluruh desa yang tersebar di 15 kecamatan di mukomuko memiliki batas administrasi desa dan kelurahan. 
maka dari itu pemkab mukomuko merencanakan akan melaksanakan penegasan dan penetapan semua batas desa dan kelurahan. 
dengan menerbitkan peta geografis dan juga peta desa, serta kelurahan yang telah diperbarui. 
namun berkaitan adanya perubahan kewenangan maka yang akan menjalaninya kembali ke dinas pmd sebagai opd teknis.
“kami memang berencana akan memperbaharui berkaitan tabat ini. sebab belum keseluruhan desa yang sudah memiliki tabat. maka dari itu harapanya nanti dinas terkait bisa melaksanakan itu semua,” sampainya.
batas wilayah ini sangat penting dimiliki oleh setiap pemerintah desa (pemdes). sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.
kejelasan tabat desa akan dapat mencegah terjadinya perselisihan dalam pembaruan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan.
selain itu juga bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan. kemudian, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. 
“kemungkinan besar dalam pelaksanaannya, nanti akan dilakukan secara bertahap tidak secara serentak, tapi kita liat nanti berdasarkan rancangan dinas pmd mukomuko,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan