Realisasi DAK Fisik Masih Nihil, Kepala DJPb Bengkulu Minta Pemda Lakukan Langkah Ini

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 12 Mar 2024 - 21:16

Realisasi DAK Fisik masih nihil, Kepala DJPb Bengkulu minta Pemda lakukan langkah ini --bella/rb

"Kalau bisa sebelum 14 Maret 2024 ini sudah bisa ditanda tangan kontraknya," kata Bayu.

Dengan diselesaikannya penandatanganan kontrak sebelum 14 Maret tersebut, nantinya akan terlihat sisa dana yang belum dimanfaatkan untuk DAK fisik tersebut.

"Dengan adanya sisa dana sebelum 14 Maret ini, nanti bisa dimintakan persetujuan untuk dioptimalisasi untuk digunakan," demikian Bayu.

Di sisi lain, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Erna Sari Dewi, SE meminta dan mengimbau kepada jajaran eksekutif untuk dapat mengambil inisiatif mengatasi keterbatasan anggaran di tahun 2024.

Khususnya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

"Ini kan terkait dengan kreatifitas, bagaimana kreativitas PUPR itu untuk mencari dan mengejar anggaran yang ada di pusat," ujar Erna.

Ia juga menambahkan, anggaran APBD tahun 2024 cukup terbatas untuk pembangunan fisik.

Mengingat banyak anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada akhir tahun mendatang.

Dengan demikian, kegiatan pembangunan infrastruktur tidak dapat dioptimalkan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita akan menghadapi Pilkada, dan biaya Pilkada sungguh sangat bebesar, sedikit tidaknya akan terhambat juga untuk pemenuhan semua kebutuhan masyarakat di 2024 ini," ungkapnya.

realisasi dak fisik masih nihil, kepala djpb bengkulu minta pemda lakukan langkah ini                             koranrb.id - kepala direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, bayu andy prasetya menyampaikan hingga minggu pertama maret ini mencatat realisasi dana alokasi khusus (dak) fisik setiap pemerintah daerah (pemda) baik kabupaten/kota, maupun provinsi masih nihil. 
sementara itu, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu untuk penandatanganan dak fisik yakni hingga 14 maret 2024 mendatang.
realisasi dak fisik masih nihil, kepala djpb bengkulu minta pemda lakukan langkah-langkah.  
hal tersebut menjadi catatan khusus bagi setiap pemda di kabupaten/kota maupun provinsi, untuk segera memprosesnya.
baca juga:tidak hanya memudahkan parkir, ternyata fungsi paddock juga melindungi komponen motor
baca juga:treasury award kppn, ini pemda terbaik pengelolaan dak dan dd di bengkulu
sebagai salah satu langkah, dalam melakukan percepatan realisasi anggaran dak fisik tahun 2024.
hal tersebut dikatakan kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya, di ruang kerjanya, jumat 16 februari 2024.
"kita sudah memonitor dari sisi realisasi anggarannya sampai dengan hari ini masih nol atau nihil penyaluran," terang bayu.
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dikatakan bayu saat ini masih berlangsung.
baca juga:bertugas 5 tahun, pppk guru buat pernyataan tidak minta pindah tugas 
baca juga:dasar penarikan retribusi pkl di lapangan merdeka bintuhan tidak jelas, ada oknum gunakan perdes
meski begitu, pihaknya mengimbau agar seluruh pemerintah daerah, terkhusus para pengampu dak fisik, melakukan langkah.
dengan menyelesaikan kontrak sebelum tanggal 14 maret 2024 mendatang.
"kalau bisa sebelum 14 maret 2024 ini sudah bisa ditanda tangan kontraknya," kata bayu.
dengan diselesaikannya penandatanganan kontrak sebelum 14 maret tersebut, nantinya akan terlihat sisa dana yang belum dimanfaatkan untuk dak fisik tersebut.
baca juga:tidak puas vonis oknum polisi, korban ajukan gugatan perdata
baca juga:hasil pleno kpu bengkulu utara, 67.719 surat suara pemilu 2024 tidak sah 
"dengan adanya sisa dana sebelum 14 maret ini, nanti bisa dimintakan persetujuan untuk dioptimalisasi untuk digunakan," demikian bayu.
di sisi lain, wakil ketua iii dprd provinsi bengkulu, hj. erna sari dewi, se meminta dan mengimbau kepada jajaran eksekutif untuk dapat mengambil inisiatif mengatasi keterbatasan anggaran di tahun 2024.
khususnya kepala organisasi perangkat daerah (opd) yang ada di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, seperti halnya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu.
"ini kan terkait dengan kreatifitas, bagaimana kreativitas pupr itu untuk mencari dan mengejar anggaran yang ada di pusat," ujar erna.
baca juga: bapedda-litbang minta keaktifan opd persiapkan usulan dak 2025 
baca juga:operasi keselamatan nala 2024, 7 pelanggaran ini tiada maaf, langsung ditindak 
ia juga menambahkan, anggaran apbd tahun 2024 cukup terbatas untuk pembangunan fisik.
mengingat banyak anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada akhir tahun mendatang.
dengan demikian, kegiatan pembangunan infrastruktur tidak dapat dioptimalkan sesuai dengan harapan masyarakat.
"kita akan menghadapi pilkada, dan biaya pilkada sungguh sangat bebesar, sedikit tidaknya akan terhambat juga untuk pemenuhan semua kebutuhan masyarakat di 2024 ini," ungkapnya.
baca juga:miris! 41 anak di bengkulu tengah menjadi korban tindak asusila, januari dan februari 2024 sudah 7 kasus
baca juga:rekayasa pdss, koordinator humas dan promosi snpmb unib: ptn tidak bisa dikelabuhi
kegiatan penyerapan aspirasi atau kegiatan reses yang baru-baru ini dilaksanakan seluruh anggota dprd provinsi, didapatkan jika masyarakat masih banyak mengeluhkan dan membutuhkan pembangunan infrastruktur.
ia bahkan mencontohkan di kota bengkulu, yang merupakan daerah pemilihan (dapil) dirinya, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait infrastruktur jalan, drainase, hingga persoalan sampah yang tidak terselesaikan.
"persoalan seperti ini jadi poin permasalahan, setiap tahun kita reses 3 kali ini tidak pernah terselesaikan. namun memang ada beberapa titik yang bisa diselesaikan, kita selesaikan. tapi kan dengan besarnya kebutuhan anggaran di 2024 ini, maka akan terhambat juga," ungkapnya.
dengan kondisi yang ada di kota bengkulu yang demikian, tidak menutup kemungkinan di kabupaten akan mengalami hal yang sama bahkan lebih parah lagi.
untuk itu, dprd provinsi bengkulu mendorong kepada jajaran pemprov bengkulu dan pihak terkait lainnya dapat memiliki inisiatif mengatasi keterbatasan anggaran untuk menampung keberlanjutan pembangunan di bengkulu.
"harus punya inisiatif dan kreativitas mencari anggaran di pusat. supaya kita bisa melakukan pembangunan infrastruktur dan segala macamnya itu secara menyeluruh," demikian wanita yang juga akrab dipanggil nana itu. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan