Penyandang Disabilitas di Bengkulu Minta Dilibatkan Pembuatan Raperda

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 20 Mar 2024 - 23:06

DISABILITAS: Para Penyandang Disabilitas sednag berkonsultasi mengenai peluang kerja di Job Fair yang dilaksanakan dipenghujung 2023. BELA/RB--

yang tergabung dalam Forum Pengawal Peraturan Daerah Disabilitas (FP2D2) Provinsi Bengkulu.

Dari FP2DD tersebut, nantinya tergabung pada 10 organisasi di Provinsi Bengkulu.

Meliputi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuannya Tunanetra Indonesia dan Gerakan untuk Kesejahteraan Sosial.

Selanjutannya, Gerakan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, National Paralympic Committee,

Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, dan Pusat Informasi Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas.

Berikutnya, Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif, Koperasi Disabilitas Indonesia

dan Yayasan Pembinaan Anak Cacat, tersebut untuk memastikan Peraturan tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Bengkulu.

"Jadi, ada 10 organisasi disabilitas yang tergabung dalam FP2D2," demikian Irna.

Selama ini, para penyandang disabilitas di Kota Bengkulu memang merasa sulit beraktivitas dikarenakan fasilitas-fasilitas masih begitu minim untuk disabilitas.

Hal tersebut terungkap saat hearing antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, dengan Forum Pengawal Peraturan Daerah Disabilitas (FP2D2) Provinsi Bengkulu, Selasa, 5 Maret 2024 lalu.

"Keperluan kami ini sama dengan non disabilitas. Kami juga mau bikin KTP, KK, kami juga harus akses kesehatan juga, karus ke Rumah Sakit dan fasilitas umum lainnya," ucap Sekretaris Himpunan Wanita

Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bengkulu, Ilona Azli, usai melakukan hearing, Selasa, 5 Maret 2024.

Ia mengapresiasi Komisi IV yang sudah menerima dengan baik. Bahkan, setelah dilakukan hearing tersebut, pihaknya berharap, hak-haknya sebagai disabilitas bisa terpenuhi di Provinsi Bengkulu ini.

penyandang disabilitas di bengkulu minta dilibatkan pembuatan raperda                            koranrb.id - saat ini rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di provinsi bengkulu, masih dalam proses pengajuan.
sebagai pengguna raperda ini, para penyandang disabilitas di provinsi bengkulu minta untuk dilibatkan, dimulai dari proses awal penyusunan. 
ketua mitra masyarakat inklusif (mmi) provinsi bengkulu, irna rizalyastuti mengatakan penyusunan raperda
yang merupakan turunan dari undang-undang nomor 8 tahun 2016 dilakukan oleh tim yang dibentuk pihak legislatif maupun eksekutif.
baca juga:bpom uji 37 sampel makanan di pasar panorama, ini hasilnya
baca juga:catat tanggalnya! hari tanpa bayangan, matahari tepat di garis khatulistiwa
sayangnya, tanpa melibatkan para penyandang disabilitas sehingga regulasi yang dibentuk tidak mewakili kebutuhan kalangan penyandang disabilitas. 
"pelibatan penyandang disabilitas hanya formalitas. dengan begitu, perda yang tersusun tidak rinci dan tidak menjawab kebutuhan,” kata irna.
kalangan difabel di provinsi bengkulu, diharapkan dapat bergabung dalam pembahasan raperda untuk penyandang disabilitas yang akan dibahas di dprd provinsi bengkulu dalam waktu dekat ini.
“pengawalan ini harus dilakukan, agar perda yang muncul nanti memang benar-benar melindungi kalangan difabel.
dan terimplementasi untuk penyandang disabilitas,” katanya. 
baca juga:pilkada, kpu coklit ulang dpt
baca juga:disnaker: perusahaan harus patuhi aturan thr
perda disabilitas ini diharapkan nantinya dapat dikawal oleh organisasi kalangan disabilitas di provinsi bengkulu,
yang tergabung dalam forum pengawal peraturan daerah disabilitas (fp2d2) provinsi bengkulu.
dari fp2dd tersebut, nantinya tergabung pada 10 organisasi di provinsi bengkulu.
meliputi, himpunan wanita disabilitas indonesia (hwdi), persatuannya tunanetra indonesia dan gerakan untuk kesejahteraan sosial.
baca juga:cegah inflasi lebaran, pemdes diminta segera cairkan dd
baca juga:fasilitasi 40 ikm daftar hak kekayaan intelektual
selanjutannya, gerakan ikatan tunanetra muslim indonesia,  national paralympic committee,
pusat pemilihan umum akses disabilitas, dan pusat informasi konsultasi perempuan penyandang disabilitas.
berikutnya, perkumpulan mitra masyarakat inklusif, koperasi disabilitas indonesia
dan yayasan pembinaan anak cacat, tersebut untuk memastikan peraturan tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di provinsi bengkulu.
"jadi, ada 10 organisasi disabilitas yang tergabung dalam fp2d2," demikian irna.
selama ini, para penyandang disabilitas di kota bengkulu memang merasa sulit beraktivitas dikarenakan fasilitas-fasilitas masih begitu minim untuk disabilitas.
hal tersebut terungkap saat hearing antara komisi iv dprd provinsi bengkulu, dengan forum pengawal peraturan daerah disabilitas (fp2d2) provinsi bengkulu, selasa, 5 maret 2024 lalu.
"keperluan kami ini sama dengan non disabilitas. kami juga mau bikin ktp, kk, kami juga harus akses kesehatan juga, karus ke rumah sakit dan fasilitas umum lainnya," ucap sekretaris himpunan wanita
disabilitas indonesia (hwdi) provinsi bengkulu, ilona azli,  usai melakukan hearing, selasa, 5 maret 2024.
ia mengapresiasi komisi iv yang sudah menerima dengan baik. bahkan, setelah dilakukan hearing tersebut, pihaknya berharap, hak-haknya sebagai disabilitas bisa terpenuhi di provinsi bengkulu ini. 
"kami menuntut hak-hak kami terpenuhi agar ruang kami tidak terbatas pergerakannya," kata ilona.
ia juga berharap, agar akses disabilitas yang dibutuhkan tersebut dapat dimasukan ke rancangan peraturan daerah (raperda) penyandang disabilitas. 
bahkan, ia menuntut agar perda tersebut dapat segera disahkan secepatnya di 2024 ini.
"mudah-mudahan nanti ke depan, perda disabilitas ini benar-benar di sahkan dan dapat memenuhi hak-hak disabilitas di provinsi bengkulu," turup ilona.
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm yang menerima hearing tersebut, mengatakan pihaknya sudah menitikberatkan sejauh mana perkembangan raperda tentang penyandang disabilitas.
bahkan, ia sudah menginformasikan kepada perwakilan penyandang disabilitas, jika masa sidang pertama tahun ini, tepatnya tanggal 16 april 2024 mendatang penyampaian nota penjelasan raperda tersebut.
"barulah pada masa sidang kedua kita lakukan pembahasan terhadap reperda tersebut," kata edwar.
disamping itu, lanjut edwar, dalam hearing tadi perwakilan penyandang disabilitas juga menyampaikan beberapa poin penting, terkait raperda tersebut.
"dimana poin-poin tersebut dipastikan menjadi catatan kita. seperti sarana dan prasarana untuk disabilitas di instansi pemerintah atau perkantoran, termasuk gedung dprd provinsi bengkulu ini yang dinilai belum memadai bagi para penyandang disabilitas," papar edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 21 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan