Saksi Ngaku Palsukan Tanda Tangan 15 Cek Perkara Korupsi DKP-TKA, Majelis Hakim Pertanyakan Ini Kepada Jaksa

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 21 Mar 2024 - 22:53

SAKSI: Sidang perkara dugaan korupsi dana DKP-TKA dengan agenda keterangan saksi-saksi di PN Tipikor Bengkulu, kemarin, 21 Maret 2024. FIKI/RB --

Dakwaan Subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam surat dakwaan JPU, disebut bahwa terdakwa melakukan manipulasi rekening Disnakertrans Benteng.

Sehingga, dana DKP-TKA dari perusahaana akan masuk ke rekening yang sudah dimanipulasi tersebut.

“Jadi terdakwa ini selaku Kabid tenaga kerja, jadi modusnya itu membuat rekening BRI atas nama Dinas Ketenagakerjaan,” tutur Pohan.

Untuk diketahui, modus terjadinya dugaan tindak pidana korupsi DKP-TKA, disaat terdakwa Elpi Eriantoni sedang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Saat itu, terdakwa Elpi Eriantoni telah menerima uang DKP perpanjangan masa kerja TKA di Kabupaten Benteng.

Yang mana uang ini ditransfer ke rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Setelah masuk ke rekening, tersangka ini langsung memproses pencairan uang tersebut ke Bank.

Setelah cair ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah (Kasda) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, total kerugian negara berkisar Rp 416 juta.

saksi ngaku palsukan tanda tangan 15 cek perkara korupsi dkp-tka, majelis hakim pertanyakan ini kepada jaksa                            koranrb.id – di muka persidangan, perkara korupsi dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (dkp-tka). 
yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 21 maret 2024 dengan ketua majelis hakim agus hamza, sh, mh.
saksi rulli oktavian selaku mantan kasi di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah (benteng)
mengakui bahwa dirinya diminta terdakwa elpi eriantoni untuk memalsukan tanda tangan plt. kepala disnakertrans benteng,  yang saat itu dijabat saksi supawan. 
baca juga:polsek gading cempaka ringkus warga lahat curi iphone 13
baca juga:dugaan honorer gantung diri, polisi temukan buku bertuliskan 
pemalsuan tanda tangan ini untuk kepentingan pencairan cek bni dana dkp-tka di disnakertrans benteng. 
dikatakan saksi rulli oktavian, dia melakukan pemalsuan tanda tangan plt. kadis naker karena dirayu oleh terdakwa elpi eriantoni. 
“saya diminta pak elpi untuk tanda tangan, kata dia sudah izin sama pak plt saat itu,” ucap saksi rulli di muka persidangan. 
lebih terang dijelaskan saksi rulli, dia telah menandatangani lebih kurang 15 cek.
pertama dia diminta menandatangani cek itu di parkiran salah satu hotel di kota bengkulu. kedua kalinya, dirumah terdakwa elpi eriantoni. 
baca juga:jpu kejari kaur tuntut 4 terdakwa perkara korupsi bok kaur 16 bulan, kerugian negara rp406 juta pulih
baca juga:pendapat ahli, terdakwa ooj bisa lepas dari jeratan tipikor
“totalnya ada 15 cek. jujur saya tidak menerima apa-apa dari menandatangani cek itu, saya cuma diminta pak elpi untuk tanda tangan,” kata saksi. 
mendengar keterangan saksi rulli oktavian, ketua majelis hakim mempertannyakan kepada jpu kejari benteng, kenapa saksi rulli belum  terseret dalam perkara ini. 
“inikan bisa kena di pasal 55 (pasal 55 ayat (1) kuhp orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi, red),” ucap majelis hakim. 
jpu kejari benteng,  gusmiliyansyah mengatakan, berdasarkan keterangan saksi rulli, memang benar bahwa saksi ada memalsukan tanda tangan plt. kepala disnaker benteng.
baca juga:2 sejoli pelajar madrasah digerebek warga sebentar lagi lulus sekolah, begini penjelasan kepsek
baca juga:waduh, janda anak satu ditangkap edar sabu 
“memang benar saksi menandatangani cek, yang seharusnya ditandatangani kepala dinas,” kata jpu. 
menanggapi keterlibatan saksi rulli dalam perkara ini, jpu kejari benteng belum bisa memberikan keterangan. 
“kalau itu (dugaan keterlibatan saksi rulli, red) itu kita serahkan ke penyidik,” ujarnya. 
selain saksi rulli oktavian, jpu juga menghadirkan empat saksi lainnya ke persidangan, kamis, 21 maret 2024,
meliputi saksi supawan selaku mantan plt. kepala disnakertras benteng, laily staf pt. kru, direktur pt. kru iwan setiawan dan saksi upik dyah. 
saksi supawan saat dicecar pertanyaan di persidangan mengaku dirinya tidak mengetahui jika ada uang di rekening disnakertrans benteng yang sebelumnya dia buat. 
supawan mengaku, rekening itu dibuat bertujuan sebagai penampung jika ada anggaran csr dari perusahaan yang masuk daerah. 
“setahu saya buka rekening disnakertrans di bni itu dulu untuk menampung jika ada dana csr dari perusahaan yang masuk. namun, sampai saya pindah dari plt. ke dinas pertanian saya tanya ke terdakwa dia bilang rekening itu kosong,” pungkas supawan.
diberitakan sebelumnya, terdakwa elpi eriantoni didakwa jpu kejari benteng dengan dakwaan primer pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999.
sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
dakwaan subsidair, pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. 
dalam surat dakwaan jpu, disebut bahwa terdakwa melakukan manipulasi rekening disnakertrans benteng. 
sehingga, dana dkp-tka dari perusahaana akan masuk ke rekening yang sudah dimanipulasi tersebut. 
“jadi terdakwa ini selaku kabid tenaga kerja, jadi modusnya itu membuat rekening bri atas nama dinas ketenagakerjaan,” tutur pohan. 
untuk diketahui, modus terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dkp-tka, disaat terdakwa  elpi eriantoni sedang menjabat sebagai kepala bidang (kabid) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bengkulu tengah.
saat itu, terdakwa elpi eriantoni telah menerima uang dkp perpanjangan masa kerja tka di kabupaten benteng. 
yang mana uang ini ditransfer ke rekening dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bengkulu tengah.
setelah masuk ke rekening, tersangka ini langsung memproses pencairan uang tersebut ke bank. 
setelah cair ternyata uang tersebut tidak disetorkan ke kas daerah (kasda) sebagai pendapatan asli daerah (pad), melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. dalam kasus ini, total kerugian negara berkisar rp 416 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 22 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan