Audit Tuntas, Bengkulu Utara Kembali Target Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 03 Apr 2024 - 23:29

EXIT MEETING : Bupati Bengkulu Utara Ir. H Mian saat mengikuti exit meeting tanda tuntasnya audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan di Bengkulu Utara. FOTO: DOK/RB--

Sehingga pelaksanaan program dan belanja pemerintah yang dilakukan oleh Pemda Bengkulu Utara benar-benar tetap mengacu pada aturan belanja keuangan pemerintah.

“Apapun yang menjadi saran BPK akan menjadi acuan dan pembelajaran kita dalam pelaksanaan belanja anggaran kedepannya,” terangnya.

Bengkulu Utara sendiri sudah enam kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Mian menargetkan ditahun ini kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketujuh kalinya.

“Target kita mempertahankan opini WTP yang selama ini sudah enam kali berturut-turut kita dapatkan,” terangnya.

Untuk meraih hal tersebut, ia meminta seluruh OPD untuk memperhatikan hasil audit yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.

Sehingga apa yang menjadi rekomendasi bisa dilaksanakan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran ke depannya.

“Seingga dalam pelaksanaan anggaran kita terus menjadikan aturan terbaru sebagai acuan, termasuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dalam belanja anggaran tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.

Selain itu, Pemda Bengkulu Utara juga selalu mendapatkan penilaian tinggi terkait kepatuhan dalam pelaksanaan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Sehingga Ia meminta seluruh OPD melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi badan pemeriksa keuangan tersebut.

Termasuk memberikan jawaban atau keterangan terkait pelaksanaan anggaran yang dilakukan.

“Apa yang menjadi rekomendasi segera laksanakan karena terkait dengan kepatuhan dalam pelaksanaan apa yang menjadi rekomendasi BPK,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Tim Auditor BPK RI Provinsi Bengkulu, Satrio Raharjo menerangkan pelaksanaan audit yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar.

audit tuntas, bengkulu utara kembali target opini wajar tanpa pengecualian                             koranrb.id – setelah lebih dari satu bulan melaksanakan audit di pemda bengkulu utara.
kemarin, 3 april 2024, badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu tuntas melakukan audit dan melakukan exit meeting dengan seluruh pejabat pemda bengkulu utara. 
exit meeting ini dilakukan tanda tuntasnya pelaksanaan audit yang dilakukan selama lebih dari satu bulan belakangan ini.
kegiatan exit meeting ini dilakukan di kediaman dinas bupati bengkulu utara ir. h mian  dan dihadiri oleh seluruh jajaran kepala dinas dan sekretaris daerah. 
baca juga:nipppk guru dan nakes di bengkulu utara tak kunjung tuntas, berkas kurang muncul lagi 
baca juga:rawan pungli, polisi awasi khusus eks jalinbar bengkulu utara sepanjang mudik dan balik lebaran
mian sangat mendukung program audit terperinci yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau lkpd yang disampaikan.
“audit yang dilakukan tersebut sangat penting dans esuai dengan komitmen pemda bengkulu utara dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan,” terangnya. 
ia mengakui jika memang masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dari hasil audit terperinci yang dilakukan tersebut. 
hal ini akan menjadi acuan dari seluruh jajaran pemda bengkulu utara. 
baca juga:bupati bengkulu utara: perekrutan tenaga teknis juga diprioritaskan
baca juga:pasar murah kodim 0423 bengkulu utara diserbu masyarakat, ini penyebabnya
“tentunya meskipun sudah dilakukan exit meeting, kita tetap akan melakukan komunikasi jika memang dibutuhkan data dan keterangan terkait dengan audit yang dilakukan tersebut,” terangnya.
ia memastikan hasil audit atau saran dari auditor badan pemeriksa keuangan tersebut akan menjadi acuan bagi pemda bengkulu utara dalam pelaksanaan anggaran ke depannya. 
sehingga pelaksanaan program dan belanja pemerintah yang dilakukan oleh pemda bengkulu utara benar-benar tetap mengacu pada aturan belanja keuangan pemerintah. 
“apapun yang menjadi saran bpk akan menjadi acuan dan pembelajaran kita dalam pelaksanaan belanja anggaran kedepannya,” terangnya.  
baca juga:karyawan tidak dapat thr, pemkab bengkulu utara buka posko pengaduan
baca juga:kekurangan pupuk capai 3.308 ton di bengkulu utara, dinas tphp tunggu keputusan tambahan kuota
bengkulu utara sendiri sudah enam kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian dari badan pemeriksa keuangan. 
mian menargetkan ditahun ini kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk ketujuh kalinya.  
“target kita mempertahankan opini wtp yang selama ini sudah enam kali berturut-turut kita dapatkan,” terangnya. 
untuk meraih hal tersebut, ia meminta seluruh opd untuk memperhatikan hasil audit yang disampaikan oleh badan pemeriksa keuangan tersebut. 
sehingga apa yang menjadi rekomendasi bisa dilaksanakan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran ke depannya. 
“seingga dalam pelaksanaan anggaran kita terus menjadikan aturan terbaru sebagai acuan, termasuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dalam belanja anggaran tahun-tahun berikutnya,” tegasnya. 
selain itu, pemda bengkulu utara juga selalu mendapatkan penilaian tinggi terkait kepatuhan dalam pelaksanaan rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan. 
sehingga ia meminta seluruh opd melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi badan pemeriksa keuangan tersebut. 
termasuk memberikan jawaban atau keterangan terkait pelaksanaan anggaran yang dilakukan. 
“apa yang menjadi rekomendasi segera laksanakan karena terkait dengan kepatuhan dalam pelaksanaan apa yang menjadi rekomendasi bpk,” terangnya.
sementara itu, ketua tim auditor bpk ri provinsi bengkulu, satrio raharjo menerangkan pelaksanaan audit yang sudah dilakukan berjalan dengan lancar. 
hal ini atas dukungan jajaran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan audit tersebut. 
“maka kami sangat berterimakasih atas dukungan yang diberikan, baik itu dalam bentuk data maupun klarifikasi yang sudah diberikan pada tim auditor sehingga tidak ada hambatan selama pelaksanaan audit,” terangnya.
sekadar mengetahui, pasca audit yang dilakukan saat ini, biasanya badan pemeriksa keuangan akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau lph dan opini dua bulan kedepan. 
setelah itu, pemerintah daerah diberikan waktu selama 60 hari untuk pelaksanaan atau tindak lanjut hasil audit berdasarkan lhp tersebut.
setelah menerima lhp, pemda bengkulu utara akan menyerahkan pada tim pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit tersebut yang akan melakukan pengawasan pada seluruh opd yang terkait dengan hasil audit tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan