Pertimbangkan Adhoc Terkena Sanksi Daftar Kembali di Pilkada, Sarjan: Tunggu Juknis KPU RI

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 06 Apr 2024 - 22:49

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Sarjan Effendi --ABDI/RB

Ke- 6 sidang tersebut, akibat pelanggaran administrative yang dilakukan selama tahapan Pemilu 2024 lalu.

“Iya ini tentang paham atau tidaknya mereka saat bertugas.

Bulan ini saja ya kurang lebih, Bawaslu telah melakukan sidang administrative sebanyak 6 kali,” tegas Fahamsyah.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Debisi menerangkan, seluruh sidang dugaan pelanggaran administratif yang disidangkan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu merupakan hasil temuan Bawaslu Kabupaten/kota.

“Itu temuan Bawaslu kabupaten dan naik ke Provinsi, jadi seperti itu,” ujar Debisi.

Sebelumnya, Tiga PPK BU tersebut, telah menjalani sidang pemerikasaan dugaan pelanggaran adimistratif Pemilihan Umum (Pemilu).

Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar tiga sesi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran adminstratif pemilihan umum di ruang sidang Bawaslu.

Pertama, sidang dugaan pelanggaran administratif PPK Argamakmur nomor registrasi: 003/TM/ADM.PL/BWS.PROV/07.00/III/2024, yang diselenggarakan Senin, 25 Maret 2024 kemarin.

Adapun kronologi dugaan pelanggarannya, yakni adanya formulir D tidak disegel dan langsung dimasukan ke dalam box.

Pada hari yang sama Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administratif PPK Air Padang nomor registrasi: 004/TM/ADM.PL/BWS.PROV/07.00/III/2024, Bengkulu Utara.

Adapun kronologi dugaan pelanggarannya, yakni terjadi print out D hasil berbeda dengan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Kemudian hari ini, giliran PPK Marga Sakti Seblat nomor registrasi: 005/TM/ADM.PL/BWS.PROV/07.00/III/2024 yang disidang Bawaslu Provinsi Bengkulu.

pertimbangkan adhoc terkena sanksi  daftar kembali di pilkada, sarjan: tunggu juknis kpu ri                            bengkulu, koranrb.id – komisioner komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, sarjan effendi menyebut, perangkat adhoc yang menerima sanksi administrasi akan dipertimbangkan apabila mendaftarkan diri kembali untuk pilkada 2024. 
meski saat ini kpu provinsi bengkulu belum menerima petunjuk terkait perekrutan perangkat adhoc untuk pilkada 2024. 
deketahui, baru – baru ini terdapat 3 panitia pemungutan suara kecamatan (ppk) kabupaten bengkulu utara yang menerima sanksi tegas berupa sanksi teguran.
“kalau (perangkat adhoc, red) mendapatkan teguran, maka sanksinya akan dipertimbangkan,” tegas sarjan, sabtu, 6 maret 2024 kemarin.
baca juga:pelemahan rupiah bisa sebabkan hal ini 
sarjan juga lebih merincikan, bahwa tidak akan melarang perangkat adhoc yang menerima teguran atau sanksi untuk mendaftar kembali.
namun diakui sarjan, apabila perangkat adhock tersebut lulus tahapan administrasi dan tahapan tertulis, maka kpu akan mempertimbangkan lulusnya perangkat adhoc tersebut pada tahap wawancara. 
“kalau dia (perangkat adhoc terima sanksi, red) lulus adminstrasi dan tertulis, maka akan dipertimbangkan saat wawancara,” terang sarjan.
sarjan meminta gelaran tahapan pemilu yang telah dilewati menjadi ajang evaluasi bersama.
baca juga:ciptakan lingkungan bermain aman untuk anak di desa-desa 
baik pihak penyelenggara, yakni kpu beserta jajarannya serta pihak lain yang terlibat dalam pemilu.
sehingga pelaksanaan pilkada mendatang seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menekan kesalahan dan pelanggaran  secara bersama–sama.
“gelaran pemilu ini sekiranya dapat menjadi bahan evaluasi dalam gelaran pilkada mendatang,” harap sarjan.
hal serupa disampaikan, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se, bahwa tahapan pemilu yang telah usai dapat menjadi bahan ajang evalasi bersama.
baca juga:ramadan, momentum mendidik anak dekat dengan ibadah
terutama pihak penyelenggara itu sendiri, baik kpu provinsi, kanupaten/kota, ppk, pps dan lainnya.
“ini harus benar – benar dimaknai, dan menjadi pembelajaran bersama terutama penyelenggara itu sendiri,” harap rusman.
sebelumnya, kamis 4 april 2024 tiga ppk kabupaten bengkulu utara diputuskan terbukti bersalah dalam sidang dugaan pelanggaran administratif oleh badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu.
putusan tersebut dibacakan oleh ketua bawaslu provinsi bengkulu sekaligus pimpinan sidang, fahamsyah dan didampingi oleh 3 komisioner bawaslu provinsi lainnya, yakni natijo elem, anjasmara dan debisi ilhodi.
baca juga:pilgub, petahana lebih diuntungkan, muncul para penantang potensial
adapun sidang dilakukan secara bergiliran, pertama pada pukul 13.00 wib, ppk arga makmur, pukul 14.00 wib ppk air padang, dan terakhir pada pukul 15.00 wib giliran ppk marga sakti seblat.
“sidang hari ini dimulai dari pukul 13.00 wib selesai 15.00 wib, ketiga diputuskan terbukti bersalah dan melanggar,” terang fahamsyah, kamis, 4 april 2024 kemarin.
fahamsyah menerangkan, 3 ppk tersebut menerima sanksi teguran atas perbuatan yang dilakukan saat tahapan pemilu 2024.
tambah fahamsyah, tentu hasil ini akan turut disampaikan kepada komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten bengkulu utara sebagai tembusan.
baca juga:pilwakot bengkulu, peluang terbentuknya koalisi pan dan pks 
“terbukti bersalah, dan hasilnya telah disampaikan ke kpu bengkulu utara karena itu tembusan,” kata fahamsyah.
setelah membacakan putusan, fahamsyah menekankan pentingnya pemahaman terkait penyelenggaraan pilkada mendatang untuk perangkat adhoc.
ia berpendapat, bahwa adanya beberapa pelanggaran administratif yang dilakukan perangkat adhoc, ia menduga kurangnya pemahaman yang didapat sehingga terjadilah beberapa pelanggaran yang fatal.
fahamsyah menerangkan, dalam kurun 1 bulan kurang lebih, bawaslu provinsi bengkulu telah melakukan 6 kali sidang dugaan pelanggaran administratif.
baca juga:sisa kuota 17 ribu diisi cjh cadangan, kloter pertama terbang ke saudi pada 12 mei
ke- 6 sidang tersebut, akibat pelanggaran administrative yang dilakukan selama tahapan pemilu 2024 lalu.
“iya ini tentang paham atau tidaknya mereka saat bertugas.
bulan ini saja ya kurang lebih, bawaslu telah melakukan sidang administrative sebanyak 6 kali,” tegas fahamsyah.
sementara itu, komisioner bawaslu provinsi bengkulu, debisi menerangkan, seluruh sidang dugaan pelanggaran administratif yang disidangkan oleh bawaslu provinsi bengkulu merupakan hasil temuan bawaslu kabupaten/kota.
baca juga:nantikan! thr gubernur dan wagub diumumkan besok
“itu temuan bawaslu kabupaten dan naik ke provinsi, jadi seperti itu,” ujar debisi.
sebelumnya, tiga ppk bu tersebut, telah menjalani sidang pemerikasaan dugaan pelanggaran adimistratif pemilihan umum (pemilu). 
bawaslu provinsi bengkulu menggelar tiga sesi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran adminstratif pemilihan umum di ruang sidang bawaslu.
pertama, sidang dugaan pelanggaran administratif ppk argamakmur nomor registrasi: 003/tm/adm.pl/bws.prov/07.00/iii/2024, yang diselenggarakan senin, 25 maret 2024 kemarin.
baca juga:ibu si pembuang bayi di kepahiang segera terungkap! diduga ada yang bantu saat melahirkan 
adapun kronologi dugaan pelanggarannya, yakni adanya formulir d tidak disegel dan langsung dimasukan ke dalam box.
pada hari yang sama bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administratif ppk air padang nomor registrasi: 004/tm/adm.pl/bws.prov/07.00/iii/2024, bengkulu utara.
adapun kronologi dugaan pelanggarannya, yakni terjadi print out d hasil berbeda dengan aplikasi sistem informasi rekapitulasi (sirekap).
kemudian hari ini, giliran ppk marga sakti seblat nomor registrasi: 005/tm/adm.pl/bws.prov/07.00/iii/2024 yang disidang bawaslu provinsi bengkulu. 
baca juga:jangan asal beli, begini tips memilih ban mobil bekas
adapun kronologi pelanggaran, yakni adanya blanko d – hasil yang tidak tersegel saat dimasukkan kedalam box.
ketiga sidang pemeriksaan tersebut atas laporan dugaan pelanggaran di kabupaten bengkulu utara yakni, bawaslu bengkulu utara.
adapun pihak terlapor, yakni ppk arga makmur, telapor ppk air padang dan terakhir ppk air padang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 7 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan