Perda Pemberlakuan Adat Pertama Disosialisasikan di Kota Bengkulu

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 04 May 2024 - 22:00

SAMPAIKAN: Para narasumber yang sedang menyampaikan pemahaman mengenai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2003 tentang pemberlakuan adat yang dilakukan di Taman Bhadrika, Jenggalu, Sabtu, 4 Mei 2024. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2003

Tentang Pemberlakuan Adat yang dihadiri seluruh elemen masyarakat setiap daerah di Bengkulu.

Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, Badan Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Tefi Susanti, S.IP menjelaskan

sosialisasi yang dilakukan mengakomodir mengenai adat di kota Bengkulu yang beragam dan untuk itu perlunya kesatuan dan persatuan.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk membuat keberagaman adat yang ada di kota Bengkulu lebih dilihat,” terang Tefi.

Sebab adat yang ada di kota Bengkulu sangat banyak dan harus saling menghargai.

Selain itu juga menurut Tefi bahwa Perda Nomor 26 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat baru kali ini disosialisasikan secara konferensif.

Sebab terkendala waktu dan juga terkendala pendanaan, dan juga untuk mengumpulkan para elemen masyarakat juga memerlukan waktu.

“Untuk sosialisasi memang baru kali ini dan yang konferensif sela mini hanya segelintir orang saja,

dan memang ini terbilang terlambat namun keterlambatan ini memiliki sebab dan mohon dimaklumi,” jelas Tefi

perda pemberlakuan adat pertama disosialisasikan di kota bengkulu                            koranrb.id – pemerintah kota (pemkot) bengkulu mengadakan sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 26 tahun 2003
tentang pemberlakuan adat yang dihadiri seluruh elemen masyarakat setiap daerah di bengkulu.
kepala bidang (kabid) ketahanan ekonomi sosial budaya, agama dan organisasi masyarakat, badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) tefi susanti, s.ip menjelaskan
sosialisasi yang dilakukan mengakomodir mengenai adat di kota bengkulu yang beragam dan untuk itu perlunya kesatuan dan persatuan.
baca juga:pemkot bengkulu hibahkan rp28 miliar sukseskan pilkada 2024, ini rincian pembagiannya
baca juga:koni klaim persiapan menuju pon xxi aceh-sumut sudah matang
“sosialisasi ini dilakukan untuk membuat keberagaman adat yang ada di kota bengkulu lebih dilihat,” terang tefi.
sebab adat yang ada di kota bengkulu sangat banyak dan harus saling menghargai.
selain itu juga menurut tefi bahwa perda nomor 26 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat baru kali ini disosialisasikan secara konferensif.
sebab terkendala waktu dan juga terkendala pendanaan, dan juga untuk mengumpulkan para elemen masyarakat juga memerlukan waktu.
baca juga:ngeri! elang harpy, burung predator terkuat dan terbesar di dunia, ini faktanya 
baca juga:pppk wajib tahu, ini sebab pppk bisa dipecat dan berikut cara menggugatnya
“untuk sosialisasi memang baru kali ini dan yang konferensif sela mini hanya segelintir orang saja,
dan memang ini terbilang terlambat namun keterlambatan ini memiliki sebab dan mohon dimaklumi,” jelas tefi
di tempat yang sama anggota dprd kota bengkulu komisi ii h. ariyono gumai, s.stp. mengungkapkan bahwa sosialisasi perda adat yang sedang disosialisasikan adalah hal yang pertama dilakukan.
“sosialisasi ini memang benar yang pertama namun itu lebih baik dari pada tidak sama sekali,” ungkap ari.
baca juga:ternyata bukan ikan paus, ini ikan terbesar yang pernah ada di dunia
baca juga:nama nama baik allah, ini 99 asmaul husna beserta artinya
dan sosialisasi ini dianggap perlu dilakukan sebab masyarakat harus tahu bagaimana rukun tetangga (rt) atau rukun warga (rw) bergerak dalam pelaksanaan adat.
“sosialisasi ini dianggap penting dan perlu sebab penting untuk pejabat masyarakat,” terang ari.
menurut ari bahwa selama ini sering bergerak dan menegakkan hukum adat itu para masyarakat sendiri.
namun seharusnya dari hakim adat yang harus bergerak yaitu dari badan musyawaratan adat (bma).
“kita sering salah tafsir mengenai pemberlakuan dan penanganan adat,” jelasnya.
terkadang dengan kurangnya literasi masyarakat mengenai penegakan adat maka membuat mikomunikasi.
“terjadinya kesalah pahaman tentang hukum maka harus diberikan pemahaman yang jelas mana poksi rt, rw dan mana poksi ketua adat,” ungkap ari.
ari mengambil contoh bahwa terkadang untuk kebiasaan melakukan penggerebekan di suatu adat dan dilangsungkan proses cuci kampung itu harus diketahui bma tidak bisa asal gerebek saja.
pemberlakuan hukum yang tidak sesuai dengan kriteria penegakan memang dianggap salah.
maka dari itu dengan sosialisasi adat kepada elemen masyarakat harus dilakukan agak tidak terjadi kesalahan hukum.
ignorantia jurist non excusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan ini adalah pribahasa hukum yang sebaiknya di pahami.
“ketidaktahuan hukum itu tidak bisa dimaklumi beda dengan ketika tidak tau fakta maka hal tersebut bisa di maklumi,” jelas ari.
hal tersebut juga yang membuat terselenggarakannya acara sosialisasi tersebut, dan juga ari berharap untuk pemberlakuan adat dan hukum adat harus di akui dan di hormati oleh segala masyarakat sebab hal tersebut juga di akui dalam aturan negara.
“salah satu kenapa perda adat digaungkan dan diberitahukan sebab aturan adat harus diketahui seluruh orang pasalnya hukum adat diakui dalam aturan negara,” tutup ari.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 5 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan