Temuan BPK di Sekretariat Dewan Miliaran Rupiah Belum Juga Kelar, Inspektorat: Jadi Catatan Sampai Mati

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 26 Jun 2024 - 22:37

CATATAN BPK: tTemuan BPK miliaran rupiah di sekretariat DPRD Kepahiang yang belum juga kelar.--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di lingkungan sekretariat dewan (Setwan) DPRD Kepahiang, tak luput dari catatan temuan.

Itu berkaitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu.

Dari informasi diperoleh, dengan nilai temuan terbilang besar nyaris mencapai Rp11 miliar, catatan temuan LHP sejak 2021-2023 di sekretariat dewan Kepahiang sejauh ini diketahui belum juga kelar. Mulai dari item kegiatan pembayaran pajak, hingga SPPD dan biaya makan minum jadi catatan.

Mengenai hal ini, Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Dedi Candira Wijaya Kusuma, S, S.Sos, MAP saat diwawancarai, Rabu 26 Juni 2024 tak menampiknya.

Dengan alasan bukan merupakan kewenangan, dirinya belum bersedia menjelaskan secara rinci item apa saja yang menjadi temuan.

"Untuk menyampaikan temuan LHP BPK bukan kewenangan kita," elak Dedi.

Sebagai perangkat daerah yang turut mengawasi pengelolaan keuangan daerah, pihaknya hanya bisa terus mengingatkan semua lembaga dan institusi dengan catatan BPK untuk menyelesaikan temuan segera.

"Temuan BPK ini akan terus jadi temuan sampai mati. Kita hanya bisa berharap dan terus mengingatkan untuk segera menyelesaikan," tambah Dedi.

Mengenai temuan BPK ini sendiri, DPRD Kepahiang secara kelembagaan melalui Komisi I, Komisi II dan Komisi III diketahui juga telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemkab Kepahiang TA 2023.

Dari penyampaian Komisi III DPRD Kepahiang misalnya, telah membeberkan sejumlah temuan BPK di beberapa OPD lingkungan Pemkab Kepahiang. Dari hasil diskusi dan penelahaan yang dilakukan, Komisi III memberi sejumlah catatan.

temuan bpk di sekretariat dewan  miliaran rupiah belum juga kelar, inspektorat: jadi catatan sampai mati                            kepahiang, koranrb.id  - hampir semua organisasi perangkat daerah (opd) termasuk di lingkungan sekretariat dewan (setwan) dprd kepahiang, tak luput dari catatan temuan. 
itu berkaitan laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu. 
dari informasi diperoleh, dengan nilai temuan terbilang besar nyaris mencapai rp11 miliar, catatan temuan lhp sejak 2021-2023 di sekretariat dewan kepahiang sejauh ini diketahui belum juga kelar. mulai dari item kegiatan pembayaran pajak, hingga sppd dan biaya makan minum jadi catatan.
baca juga:perkara judi online website diblokir, tpp asn pemkab mukomuko kembali molor
baca juga:sampah jadi masalah besar, kampanyekan pengolahan sampah jadi barang bernilai ekonomis 
mengenai hal ini, plt. inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang dedi candira wijaya kusuma, s, s.sos, map saat diwawancarai, rabu 26 juni 2024 tak menampiknya. 
dengan alasan bukan merupakan kewenangan, dirinya belum bersedia menjelaskan secara rinci item apa saja yang menjadi temuan.
 "untuk menyampaikan temuan lhp bpk bukan kewenangan kita," elak dedi. 
sebagai perangkat daerah yang turut mengawasi pengelolaan keuangan daerah, pihaknya hanya bisa terus mengingatkan semua lembaga dan institusi dengan catatan bpk untuk menyelesaikan temuan segera.
"temuan bpk ini akan terus jadi temuan sampai mati. kita hanya bisa berharap dan terus mengingatkan untuk segera menyelesaikan," tambah dedi. 
mengenai temuan bpk ini sendiri, dprd kepahiang secara kelembagaan melalui komisi i, komisi ii dan komisi iii diketahui juga telah menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap  lhp bpk ri atas laporan keuangan pemkab kepahiang ta 2023. 
baca juga:pemkab rejang lebong terbitkan surat edaran larang terlibat judi online, ini sanksi asn terlibat perjudian
baca juga:baru 16 paket selesai lelang, tahun ini total 120 paket pekerjaan akan dikerjakan pemkab rejang lebong 
dari penyampaian komisi iii dprd kepahiang misalnya, telah membeberkan sejumlah temuan bpk di beberapa opd lingkungan pemkab kepahiang. dari hasil diskusi dan penelahaan yang dilakukan, komisi iii memberi sejumlah catatan. 
diantaranya, meminta bupati menginstruksikan seluruh opd dengan catatan dalam lhp bpk untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang dikeluarkan bpk. 
lalu, agar bupati menginstruksikan kepada tim anggaran pemerintah daerah (tapd) lebih hati-hati melakukan verifikasi anggaran agar tak terjadi kesalahan dalam menempatkan jenis belanja. 
kemudian, meminta bupati agar menginstruksikan bkd khususnya bagian pendapatan daerah mengidentifikasi dan mendata kembali objek dan subjek pajak reklame yang selama ini belum dijadikan sumber pendapatan daerah seperti reklame melalui videotron. 
komisi iii juga meminta bupati menginstruksikan segera dilakukan penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap beberapa temuan kerugian negara yang harus dikembalikan. 
serta, meminta bupati meningkatkan kinerja aparatur pengawas internal pemerintah (apip) inspektorat daerah untuk mencegah terjadinya temuan bpk di tahun berikutnya. 
pengawasan internal juga diminta dilakukan secara menyeluruh ke seluruh opd, baik untuk pendapatan maupun untuk belanja sebelum dilakukannya audit eksternal oleh bpk ri. 
terkait temuan bpk terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang ini pula, sebelumnya sekda kepahiang dr. hartono sebelumnya berkeyakinan temuan bpk terhadap pengelolaan keuangan kabupaten kepahiang, kelar tahun ini. 
total temuan mencapai rp21 miliar, progres pengembalian diklaim sudah diangka 60 persen. 
adapun nilai pengembalian yang sudah dilakukan, diperkirakan masih di kisaran rp10 miliaran.   pengembalian sesuai dengan dengan catatan bpk terus berproses," kata sekda.  
terkait tindaklanjut dari temuan bpk, sudah diatur dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.
baca juga:hampir lunas, 3 tsk nyicil uang dugaan korupsi bos man 2 
baca juga:lagi, gas elpiji 3 kg menghilang di kepahiang meresahkan 
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima"
diketahui, pengelolaan keuangan pada kabupaten kepahiang di ta 2023 telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp). 
gelar opini wtp dari bpk ri perwakilan provinsi bengkulu tersebut, merupakan  yang ke enam kalinya secara berturut   turut diraih kabupaten kepahiang. 
total, kabupaten kepahiang telah mendapatkan gelar wtp sebanyak 7 kali. 
secara simbolis,  laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 telah diserahkan langsung kepala bpk ri perwakilan provinsi bengkulu mohammad toha arafat, kepada bupati kepahiang, dr. ir. hidayattullah sjahid,mm.,ipu pada 3 mei 2024 lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 27 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan