Cegah Kesalahan, Operator Dapodik Mendapat Pelatihan

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Meningkat kapasitas dan menghindari terjadi kesalahan dalam proses penginputan data pokok pendidikan (Dapodik), ratusan operator akan mendapatkan pelatihan dari Pemkab Mukomuko.

Pelatihan digelar bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Operator kita latih kembali, Sebab, setiap tahunnya proses penginputan data mengalami pembaruan pada poin-poin yang ada didalam aplikasi,’’ ujar Kabid Dikdas Dinas Dikbud Kabupaten Mukomuko, Ramon Hosky ST. 

Proses input Dapodik sangat penting bagi kelangsungan aktivitas di sekolah. Jika terjadi kesalahan maka akan berpengaruh pada proses penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BACA JUGA: Usulan Sarpras Dua Kelompok Tani Mukomuko Terancam Gagal, Kok Bisa?

Data yang diinput operator sekolah terkait siswa. Mulai dari identitas diri, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), tanggal lahir hingga nama orang tua. Semuanya harus sesuai dengan data Kartu Keluarga (KK). 

‘’Pelatihan ini sangat penting. Kalau tidak ada halangan, di awal tahun 2024 kegiatan kita selenggarakan,” ujar Ramon lagi.

Kesalahan pengimputan dapodik oleh operator akan merepotkan. Karena proses perbaikan akan memakan waktu. Muaranya pada terhambatnya proses pengajuan, dan penyaluran dana BOS.

Selain itu, masih penjelasan Ramon, kesalahan pada penginputan dapodik akan berpengaruh pada ijazah yang akan diterima siswa sekolah terkait.

BACA JUGA: Seragam Sekolah, Disdikbud Usul Anggaran Rp 3,9 Miliar

“Selama ini tidak dipungkiri masih banyak sekolah yang kerap melakukan kesalahan pada saat penginputan dapodik. Akibatnya, siswa yang ingin diusulkan mendapat bantuan dan diminta verifikasi data diri, mengalami hambatan. Data yang diinput tidak terekam sistem dan harus diperbaiki,” paparnya.

Selain data pribadi siswa, operator dapodik sekolah diminta dapat memahami semua fasilitas di sekolah. Data fasilitas juga dibutuhkan oleh pusat untuk pemetaan kualitas pendidikan. Dimana akan berpengaruh pada usulan yang disampaikan daerah ke pemerintah pusat.

“Contoh kecil terkait fasilitas mebeler, datanya jangan dibuat-buat. Kalau minim tulis minim, kalau cukup tulis cukup. Kalau dimanipulasi, nanti kekeliruannya berkepanjangan,” pungkas Ramon.(pir)