Pemkab Kaur Butuh Rp17,4 Miliar Bayar BPJS Kesehatan

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 29 Oct 2024 - 22:49

SAMPAIKAN: Kepala Bappeda Kaur Hiftario sampaikan jumlah ploting dana untuk pembayaran BPJS Kesehatan Tahun 2025 mendatang.--RUSMANAFRIZAL/RB

BINTUHAN, KORANRB.ID – Butuh anggaran hingga Rp17,4 miliar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur untuk membayar BPJS Kesehatan ASN dan warga miskin.

Jumlah tersebut untuk membaar tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu dimulai tahun 2024 lalu hingga sekarang dan untuk pembayaran iuran tahun 2025.

Hal ini disampaikan langsung oleh, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dr. Ir. Hifthario Syahputra, S.T., M.Si. saat dikonfirmasi RB Selasa, 29 Oktober 2024.

"Untuk pembayaran BPJS Kesehatan, kita telah ploting sebesar Rp 17,4 miliar. Ini dari APBD murni untuk pembayaran utang dan juga anggaran pembayaran BPJS kesehatan 2025," kata Hiftario.

Di tahun 2025 nanti di luar utang, untuk pembayaran BPJS Kesehatan Pemkab Kaur membutuhkan Rp12 miliar.

Jumlah ini memang lebih meningkat, lantaran penerima BPJS Kesehatan dari Pemkab Kaur yang datanya berubah jadi lebih banyak. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga warga Kaur itu sendiri.

"Kita telah lakukan pendataan ulang penerima BPJS Kesehatan, memang jumlahnya bertambah untuk itu anggarannya juga harus ditambahkan," ujar Hiftario.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri MM, mengatakan, beberapa waktu yang lalu dirinya bersama OPD terkait termasuk BPJS Kesehatan telah melakukan pembahasan terkait dengan tunggakan BPJS Kesehatan Pemkab Kaur yang memang sudah sangat membengkak.

Semuanya telah sepakat, bahwa pelunasan akan dilakukan di tahun 2025 mendatang.

Tak hanya itu pendataan juga akan dilakukan ulang, supaya benar-benar memastikan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembayaran utang tersebut.

"Saya sudah tegaskan dengan BPKAD dan juga Bappeda, untuk semua yang menjadi kewajiban termasuk pembayaran utang BPJS Kesehatan harus dilunasi tahun 2025 mendatang," ungkap Sekda.

Dirinya menyadari, bahwa dari pemaparan yang dilakukan oleh tim BPJS Kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya.

pemkab kaur butuh rp17,4 miliar bayar bpjs kesehatan                             bintuhan, koranrb.id – butuh anggaran hingga rp17,4 miliar bagi pemerintah kabupaten (pemkab) kaur untuk membayar bpjs kesehatan asn dan warga miskin.
jumlah tersebut untuk membaar tunggakan iuran bpjs kesehatan itu dimulai tahun 2024 lalu hingga sekarang dan untuk pembayaran iuran tahun 2025.
hal ini disampaikan langsung oleh, kepala badan perencanaan pembangunan daerah dr. ir. hifthario syahputra, s.t., m.si. saat dikonfirmasi rb selasa, 29 oktober 2024.
"untuk pembayaran bpjs kesehatan, kita telah ploting sebesar rp 17,4 miliar. ini dari apbd murni untuk pembayaran utang dan juga anggaran pembayaran bpjs kesehatan 2025," kata hiftario.
baca juga:puluhan surat suara pilgub bengkulu ditemukan sudah rusak di kaur
di tahun 2025 nanti di luar utang, untuk pembayaran bpjs kesehatan pemkab kaur membutuhkan rp12 miliar. 
jumlah ini memang lebih meningkat, lantaran penerima bpjs kesehatan dari pemkab kaur yang datanya berubah jadi lebih banyak. mulai dari aparatur sipil negara (asn) hingga warga kaur itu sendiri.
"kita telah lakukan pendataan ulang penerima bpjs kesehatan, memang jumlahnya bertambah untuk itu anggarannya juga harus ditambahkan," ujar hiftario.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur dr. drs ersan syahfiri mm, mengatakan, beberapa waktu yang lalu dirinya bersama opd terkait termasuk bpjs kesehatan telah melakukan pembahasan terkait dengan tunggakan bpjs kesehatan pemkab kaur yang memang sudah sangat membengkak.
baca juga:budidaya ikan terganjal harga pakan tinggi 
semuanya telah sepakat, bahwa pelunasan akan dilakukan di tahun 2025 mendatang.
tak hanya itu pendataan juga akan dilakukan ulang, supaya benar-benar memastikan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk pembayaran utang tersebut.
"saya sudah tegaskan dengan bpkad dan juga bappeda, untuk semua yang menjadi kewajiban termasuk pembayaran utang bpjs kesehatan harus dilunasi tahun 2025 mendatang," ungkap sekda.
dirinya menyadari, bahwa dari pemaparan yang dilakukan oleh tim bpjs kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya.
baca juga:alat kelengkapan dprd bengkulu utara masih didominasi wajah lama 
ternyata memang selama ini bpjs kesehatan menanggung beban yang cukup berat, dimana piutang pemkab kaur yang sudah sangat membengkak sementara program kesehatan tetap harus dijalankan.
"dari pemaparan yang mereka lakukan, memang tagihannya sudah cukup besar dan itu kesalahan kita. makanya tahun depan komitmen harus dilakukan untuk pelunasan ini," ujar sekda.
sekda menjelaskan, salah satu faktor utama yang mempengaruhi tagihan bpjs kesehatan pemkab kaur menunggak hingga begitu besar adalah penganggaran yang salah oleh tim. 
sebagaimana diketahui setiap tahunnya jumlah data bpjs kesehatan itu terus bergerak, sedangkan penganggaran yang dilakukan hanya sebatas itu-itu saja.
baca juga:140 berkas pelamar pppk tidak memenuhi syarat, ini penjelasannya 
"selain pendataan, pengalihan anggaran yang cukup besar di pemilu dan pilkada ini juga jadi faktor tunggakan," terang sekda.
pada intinya, sekda meminta di tahun 2025 nanti tidak ada lagi tunggakan bpjs kesehatan.
semuannya telah rampung, dan kepada tim bpjs kesehatan diharapkan juga agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta bpjs kesehatan.
"kita akan lunasi, tinggal nanti tugas bpjs kesehatan untuk memperbaiki pelayanan mereka," pungkas sekda.
baca juga:dipenjara bersama anak, kades dan sekdes masih terima gaji
sementara itu, kepala bpjs cabang kaur ahmad fauzi nugraha, s.fam mm.aak mengatakan tunggakan bpjs kesehatan ini, sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun ini.
yang mana di tahun 2022 yang lalu jumlah tunggakan kurang lebih sebesar rp2,9 miliar dan di tahun 2023 kurang lebih sebesar rp2,1 miliar dan juga di tahun 2023 sekitar rp2 miliar juga sehingga totalnya rp 6 miliar.
"kita sudah sampaikan pada rapat sebelumnya, tanggapan dari pemkab kaur juga sangat baik.
mudah-mudahan di tahun 2025 nanti semuannya dapat dilunasi," kata ahmad.
baca juga:tidak hanya persoalan limbah cpo, ternyata limbah asap pt aip juga dikeluhkan warga
hingga saat ini, ahmad mengungkapkan masih terus berupaya keras untuk melakukan penagihan  untuk pembayaran tunggakan.
dengan cara berkoordinasi dengan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kaur.
"kita terus koordinasikan, mencari jalan terbaik agar tunggakan ini dapat segera di lunasi," sampai ahmad.
tak hanya asn, tingkat kesadaran warga kaur yang terdaftar bpjs kesehatan jalur mandiri masih sangat kurang. 
baca juga:pembentukan akd dprd provinsi bisa berakhir voting, apabila ini terjadi  
hingga saat ini tercatat ada sebanyak 25.794 orang warga kaur yang menunggak pembayaran bpjs kesehatan.
yang mana jika di kalkulasikan dalam bentuk uang total tunggakan bpjs kesehatan tersebut sudah mencapai rp11 miliar.
hal ini disampaikan langsung oleh kepala bpjs cabang kaur ahmad fauzi nugraha s.fam mm.aak, senin 22 juli 2024.
"tunggakan ini sejak tahun 2014 yang lalu, sampai dengan saat ini jumlahnya masih cukup besar," ucap ahmad.
baca juga:banyak psn dan dana pusat masuk bengkulu, romer diminta lanjutkan
disebutkannya, dari 25.794 warga kabupaten kaur yang menunggak bpjs kesehatan tersebut, yang paling banyak menunggak adalah dari peserta kelas iii yakni rp8.695.620.549 dari 21.588 peserta.
lalu kelas ii yakni rp1,8 miliar  dari 3.207 peserta dan untuk kelas i yakni rp 947 juta  dari 999 peserta.
para peserta ini menunggak dengan berbagai macam alasan, mulai dari kesadaran yang kurang, kemampuan membayar yang kurang sampai adanya pergantian kepesertaan yang belum diurus.
"tahun ini jumlah tunggakan lebih banyak dibandi tahun lalu.
baca juga:hotel santika bengkulu raih penghargaan lembaga swasta terbaik 1 dari badan bahasa
namun upaya penagihan tetap kita lakukan, dari berbagai upaya dan mulai dari mendatangi langsung hingga penagihan melalu teleconection," beber ahmad.
ahmad meminta kepada peserta bpjs kesehatan yang menunggak agar segera dilunasi.
apalagi, saat ini banyak cara dan relatif mudah untuk pelunasan tunggakan iuran bpjs kesehatan tersebut.
bahkan peserta bpjs kini bisa melakukan pembayaran tunggakan dengan cara mencicil.
baca juga:ikm kosmetik lokal memiliki prospek cerah
hal tersebut bisa dilakukan melalui program rencana pembayaran bertahap (rehab) yang tersedia di mobile jkn.
“lewat program rehab, masyarakat bisa kembali mengaktifkan kartunya dengan pembayaran tunggakan secara bertahap.
ini bisa diajukan sampai 12 tahap atau 12 kali cicilan sampai lunas dan juga bisa disesuaikan dengan kemampuan bayar warga,” harapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan