Mobil BUMDes Pandan Diduga Sengaja Dirusak
DORONG: Mobil BUMDes Pandan saat akan dibawa ke Kota Bengkulu.--ist/rb
SELUMA UTARA, KORANRB.ID - Belum usai perkara mobil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) yang diduga dilarikan eks Direktur BUMDes. Kali ini Kepala Desa Pandan Kecamatan Seluma Utara, Emilia Hayati, S.Pd turut mengeluhkan kegelisahan terkait mobil operasional BUMDes di desanya.
Hal ini karena mobil operasional BUMDes Pandan jenis Toyota Hilux nopol BD 9047 PU hingga saat ini tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi yang didapat Kades, mobil tersebut sengaja dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Mobil tersebut sejak saya dilantik pada Oktober lalu belum pernah dioperasikan," ujar Emilia.
BACA JUGA:Wisatawan Ngaku Tetap Ditarik Parkir Saat Berlibur di Pantai Panjang
Awalnya pada saat serah terima aset desa dan BUMDes dari Kades yang lama, mobil tersebut dikatannya hanya mengalami kerusakan pada bagian akinya sehingga harus diganti.
Namun setelah diganti aki dan oli, ternyata mobil tidak kunjung hidup dan semakin parah.
"Saat serah terima mobil tersebut katanya hanya perlu diganti aki. Namun ternyata tidak ada pengaruhnya," ucap Emilia.
Atas hal tersebut, terpaksa mobil tersebut dibawa ke bengkel spesialis medin di Kota Bengkulu menggunakan jasa Derek.
Setelah diperiksa, ternyata kondisi mesin mobil tersebut sudah rusak parah dan teknisi mengatakan kerusakan tersebut terindikasi disengaja.
BACA JUGA:Sebar Bantuan, Targetkan Cetak Sawah Baru 2024
Jika harus diperbaiki, maka harus merogoh kocek sebesar Rp 60 juta. Padahal mobil tersebut baru saja didapat pada tahun 2019 lalu. "Mobil tersebut mati total lantaran ada kerusakan pada bagian dalam mobil, diduga ada sabotase," ungkapnya.
Atas hal ini, Kades mengaku sebelumnya sudah melakukan mediasi dengan memanggil mantan Kades, Babinsa serta Kecamatan Seluma Utara. Namun mantan Kades mangkir.
Maka dari itu rencananya jika tidak kunjung ada penjelasan, dirinya akan melaporkan hal tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat ditelusuri lebih lanjut.
"Kami hanya ingin kejelasan, karena mobil ini sangat diperlukan. Baik untuk operasional BUMDes maupun menolong warga. Saat ini belum ada yang ingin bertanggung jawab atas rusaknya mobil ini," jelas Kades.