Rp 443 Triliun Digelontorkan Pemerintah untuk Perlindungan Sosial

JAKARTA, KORANRB.ID – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah jadi isu panas yang mendapat sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat. 

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. Namun, dia menegaskan penundaan itu hanya sementara hingga pemilu selesai. ”Saya setuju lebih baik (penyaluran bansos, Red) kita tunda sampai pemilu (selesai, Red),” kata Muhaimin di Jakarta, Selasa malam, 2 Januari 2024.

BACA JUGA:Ada 3 Ribu Penerima Bansos BS Dicoret

Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menilai penyaluran bansos dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. Pemerintah atau negara harus menjamin bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri.

BACA JUGA:Ini 12 Sasaran Bansos 2024, Cek Kriteria Penerima

”Bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Dia menambahkan, anggaran bansos disahkan oleh DPR dari hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. ”Jadi uang bansos adalah uang APBN, bukan punya seseorang,” imbuhnya.

BACA JUGA:Penerima Bansos di Lebong Menurun 2.096 KPM

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meluruskan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. Melainkan meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. 

BACA JUGA:Penerima BPNT Dapat Bansos El Nino 2023

 "TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” ujar Todung dalam keterangannya, kemarin. ”Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” imbuh mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Norwegia dan Islandia tersebut.

 Todung menilai apa yang dilakukan Zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. ”Ini (politisasi bansos, Red) bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” tegas Todung.

BACA JUGA:Sudah Mampu Tapi Masih Terima Bansos, Efredy: Tunggulah Azab dari Tuhan

 Karena itu, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. Apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Todung juga meminta agar tanggapan TPN Ganjar-Mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos.

Kontroversi terkait bansos tidak menghentikan Presiden Joko Widodo membanggikan. Dia menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan. Kemarin di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jokowi menekankan bantuan ini  untuk menekan harga  akibat kemarau panjang. “Karena ini memang BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” ujarnya.