Rp 443 Triliun Digelontorkan Pemerintah untuk Perlindungan Sosial

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 03 Jan 2024 - 21:57

BANSOS: Warga saat menerima penyaluran bantuan sosial di BU. SHANDY/RB --

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memastikan jika bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. Jokowi pun menyebut bahwa bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret nanti.

Lebih lanjut, Jokowi pun menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam APBN mencukupi. “Kalau nanti APBN nya saya hitung dulu memungkinkan nanti April, Mei, Juni bisa kita teruskan lagi,” ungkapnya. Bantuan serupa juga diberikan saat kemarin Jokowi berkunjung ke Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 443,4 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos). (Selengkapnya lihat grafis)

’’Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp 443,4 triliun,’’ ujar Menkeu pada konferensi pers, Selasa (2/1).

Ani menjelaskan, belanja perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi Covid-19. Pada 2020, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar Rp 498 triliun. Kemudian, realisasinya sebesar Rp 468,2 triliun pada 2021 dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Nilai-nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019, yakni periode sebelum covid-19, yang tercatat sebesar Rp 308,4 triliun. ’’Jadi, ini naik lebih dari Rp 140 triliun dari sebelum precovid,’’ imbuh Bendahara Negara.

Ani melanjutkan, belanja perlinsos memang dijaga pada level yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi.

Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras. ’’Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial,’’ katanya.

Terkait kekhawatiran bansos dipolitisasi ini, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebetulnya sudah berulang kali memberikan tanggapannya. Dia menegaskan, bahwa bansos regular yang disalurkan pihaknya sudah tak lagi disalurkan berupa barang dan manual. Sejak 2021 lalu, penyaluran melalui e-warong untuk program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) pun sudah tak dilakukan.

Semua bantuan, kata dia, disalurkan melalui transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai. Sehingga, kalaupun ada celah itu sangat kecil.

”Itu karena penerima manfaatnya adalah langsung ke personilnya gitu bukan lewat siapa-siapa, baik bank pun rekeningnya juga langsung atas nama pribadi. Kemudian PT Pos juga langsung ke atas nama pribadi, secara pribadi,” jelasnya.

rp 443 triliun digelontorkan pemerintah untuk perlindungan sosial                            jakarta, koranrb.id – penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah jadi isu panas yang mendapat sorotan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). muncul dorongan untuk menunda penyalurannya agar tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu demi mendapat simpati masyarakat. 
calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 muhaimin iskandar menilai penundaan penyaluran bansos perlu dilakukan agar tidak ditumpangi oleh kepentingan pemilu. namun, dia menegaskan penundaan itu hanya sementara hingga pemilu selesai. ”saya setuju lebih baik (penyaluran bansos, red) kita tunda sampai pemilu (selesai, red),” kata muhaimin di jakarta, selasa malam, 2 januari 2024.
baca juga:ada 3 ribu penerima bansos bs dicoret 
meski begitu, pria yang akrab disapa gus muhaimin itu menilai penyaluran bansos dapat dilakukan asal ada jaminan bahwa penyalurannya tidak ditumpangi kandidat tertentu. pemerintah atau negara harus menjamin bahwa penyaluran bansos kepada masyarakat tidak diklaim pihak tertentu sebagai uang dari presiden atau menteri.
baca juga:ini 12 sasaran bansos 2024, cek kriteria penerima
”bansos ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang calon presiden,” ungkap ketua umum partai kebangkitan bangsa (pkb) tersebut. dia menambahkan, anggaran bansos disahkan oleh dpr dari hasil pembicaraan pemerintah dengan dpr. ”jadi uang bansos adalah uang apbn, bukan punya seseorang,” imbuhnya.
baca juga:penerima bansos di lebong menurun 2.096 kpm 
deputi hukum tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud todung mulya lubis meluruskan bahwa pihaknya tidak meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai pemilu berakhir. melainkan meminta pemberian bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu. sebagaimana disampaikan ketua umum pan zulkifli hasan beberapa waktu lalu. 
baca juga:penerima bpnt dapat bansos el nino 2023
 "tpn ganjar-mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. tpn setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu,” ujar todung dalam keterangannya, kemarin. ”yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh dpr bersama pemerintah,” imbuh mantan duta besar (dubes) ri untuk norwegia dan islandia tersebut.
 todung menilai apa yang dilakukan zulkifli merupakan bentuk politisasi bansos. hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk menguntungkan paslon tertentu. ”ini (politisasi bansos, red) bukan saja salah. jelas apa yang dilakukan oleh zulkifli hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical,” tegas todung.
baca juga:sudah mampu tapi masih terima bansos, efredy: tunggulah azab dari tuhan 
 karena itu, tpn ganjar-mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi. apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati presiden jokowi. todung juga meminta agar tanggapan tpn ganjar-mahfud mengenai penyaluran bansos yang sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye tak dipolitisasi sebagai sikap untuk menghentikan distribusi bansos.
kontroversi terkait bansos tidak menghentikan presiden joko widodo membanggikan. dia menekankan bahwa bantuan langsung tunai (blt) el nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan. kemarin di hadapan penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (cbp) di gudang bulog klahang, kabupaten banyumas, jokowi menekankan bantuan ini  untuk menekan harga  akibat kemarau panjang. “karena ini memang blt khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” ujarnya.
baca juga:bansos el nino 2023 tak turun-turun
 dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga memastikan jika bantuan pangan cbp sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah tersalurkan. jokowi pun menyebut bahwa bantuan serupa akan disalurkan hingga maret nanti. 
 lebih lanjut, jokowi pun menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan pemerintah lanjutkan apabila anggaran dalam apbn mencukupi. “kalau nanti apbn nya saya hitung dulu memungkinkan nanti april, mei, juni bisa kita teruskan lagi,” ungkapnya. bantuan serupa juga diberikan  saat kemarin jokowi berkunjung ke gudang bulog munjung agung, kabupaten tegal. 
baca juga:bansos pkh tahap 4 segera dinikmati kpm
 sementara itu, menteri keuangan sri mulyani indrawati menjelaskan, pemerintah telah menggelontorkan rp 443,4 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos). (selengkapnya lihat grafis)
’’belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar rp 443,4 triliun,’’ ujar menkeu pada konferensi pers, selasa (2/1).
ani menjelaskan, belanja perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi covid-19. pada 2020, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar rp 498 triliun. kemudian, realisasinya sebesar rp 468,2 triliun pada 2021 dan rp 460,6 triliun pada 2022.
 nilai-nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019, yakni periode sebelum covid-19, yang tercatat sebesar rp 308,4 triliun. ’’jadi, ini naik lebih dari rp 140 triliun dari sebelum precovid,’’ imbuh bendahara negara. 
baca juga:aplikasi bansos, desa coret dan usulan sendiri penerima, kadis: wajib sesuai ekonomi warga 
 ani melanjutkan, belanja perlinsos memang dijaga pada level yang cukup tinggi. hal itu dikarenakan masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi. 
terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras. ’’makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial,’’ katanya. 
 terkait kekhawatiran bansos dipolitisasi ini, menteri sosial (mensos) tri rismaharini sebetulnya sudah berulang kali memberikan tanggapannya. dia menegaskan, bahwa bansos regular yang disalurkan pihaknya sudah tak lagi disalurkan berupa barang dan manual. sejak 2021 lalu, penyaluran melalui e-warong untuk program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (bpnt) pun sudah tak dilakukan. 
 semua bantuan, kata dia, disalurkan melalui transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (kpm) melalui bank himpunan bank milik negara (himbara) dan pt pos. hal ini sesuai peraturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai. sehingga, kalaupun ada celah itu sangat kecil.
baca juga:penerima bansos berkurang, dinsos terus verifikasi
”itu karena penerima manfaatnya adalah langsung ke personilnya gitu bukan lewat siapa-siapa, baik bank pun rekeningnya juga langsung atas nama pribadi. kemudian pt pos juga langsung ke atas nama pribadi, secara pribadi,” jelasnya. 
 dia menegaskan, tugas kemensos adalah penyaluran bansos untuk masyarakat. ada tidak ada pemilu, masyarakat miskin tetap butuh bansos. sehingga, penyaluran harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tidak kesulitan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan