6 Ribu Guru Bantu Daerah, Honorer Hingga Perangkat Desa di Bengkulu Utara Belum Gajian, Ini Penyebabnya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 12 Feb 2024 - 23:07

POLEMIK APBD : Sekda dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara menyampaikan kekecewaannya terkait dengan terhambatnya APBD Bengkulu 2024 di Pemprov Bengkulu. SHANDY/RB--

BENGKULU, KORANRB.ID – Sekitar 6 ribu tenaga Guru Bantu Daerah atau GBD, Tenaga Honorer, hingga Kepala dan Perangkat desa di Bengkulu Utara belum bisa menerima gaji.

Ataupun penghasilan tetap (Siltap) mereka sejak Januari lalu.

Ini lantaran sampai saat ini tak kunjung disetujuinya Raperda APBD Bengkulu Utara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Penolakan persetujuan ini ditandai dengan tidak diberikannya nomor register APBD yang menjadi kewajiban Pemprov Bengkulu.

Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si menerangkan jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara sudah mengikuti dan melaksanakan pembahasan APBD sesuai dengan aturan.

“Kita mengesahkan APBD sebelum 31 November, sudah dilakukan verifikasi oleh Pemprov dan semua rekomendasi dalam verifikasi tersebut sudah kita penuhi,” terangnya.

Bahkan lantaran tak kunjung mendapatkan nomor registrasi APBD, Pemkab Bengkulu Utara sampai berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Hasilnya surat Mendagri 900.0.0/1012/ bukan hanya menilai

Langkah Pemkab Bengkulu Utara sudah sesuai dengan aturan perundangan dan memerintahkan Pemprov Bengkulu untuk memberikan nomor registrasi.

“Surat tersebut tertanggal 6 Februari, bahkan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut sesuai surat Mendagri tersebut,” terangnya.

6 ribu guru bantu daerah, honorer hingga perangkat desa di bengkulu utara belum gajian, ini penyebabnya                            bengkulu, koranrb.id – sekitar 6 ribu tenaga guru bantu daerah atau gbd, tenaga honorer, hingga kepala dan perangkat desa di bengkulu utara belum bisa menerima gaji.
ataupun penghasilan tetap (siltap) mereka sejak januari lalu. 
ini lantaran sampai saat ini tak kunjung disetujuinya raperda apbd bengkulu utara oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
penolakan persetujuan ini ditandai dengan tidak diberikannya nomor register apbd yang menjadi kewajiban pemprov bengkulu. 
baca juga:logistik pemilu disalurkan, 896 tps mulai dibangun di bengkulu utara
baca juga:ratusan apk caleg bandel di bengkulu utara diturunkan paksa, begini kata bawaslu
sekda bengkulu utara, fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan jika pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara sudah mengikuti dan melaksanakan pembahasan apbd sesuai dengan aturan. 
“kita mengesahkan apbd sebelum 31 november, sudah dilakukan verifikasi oleh pemprov dan semua rekomendasi dalam verifikasi tersebut sudah kita penuhi,” terangnya. 
bahkan lantaran tak kunjung mendapatkan nomor registrasi apbd, pemkab bengkulu utara sampai berkoordinasi ke kementerian dalam negeri. 
hasilnya surat mendagri 900.0.0/1012/ bukan hanya menilai
langkah pemkab bengkulu utara sudah sesuai dengan aturan perundangan dan memerintahkan pemprov bengkulu untuk memberikan nomor registrasi. 
baca juga:100 hektar lagi lahan usul replanting masih verifikasi
baca juga:depan rsp rusak berat karena truk batu bara, begini upaya pemkab 
“surat tersebut tertanggal 6 februari, bahkan saya sudah berkomunikasi langsung dengan pak gubernur. namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut sesuai surat mendagri tersebut,” terangnya.  
dalam surat tersebut mendagri juga meminta gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memfasilitasi permasalahan tersebut. 
ia mengakui jika dengan belum adanya nomor registrasi tersebut, maka berdampak pada tertundanya seluruh program pemerintah. 
“termasuk pembayaran gaji gbd, honorer, perangkat desa dan pegawai lainnya yang tercantum dalam apbd. namun kita sudah berupaya bahkan sudah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan perundangan,” terangnya. 
baca juga:11 februari logistik 17 kecamatan dikirim ke desa-desa, logistik enggano tiba 
baca juga:polemik apbd bengkulu utara 2024, kemendagri surati gubernur bengkulu 
ia menerangkan jika dalam pelaksanaan apbd pemerintah harus membuat daftar penggunaan anggaran (dpa) yang berpatokan dengan dokumen apbd yang sudah mendapatkan nomor registrasi. 
sehingga ia meminta pemprov melaksanakan apa yang menjadi perintah kementerian dalam negeri tersebut yang meminta pemprov bengkulu memberikan nomor registrasi. 
“memang ada dinamika dalam pembahasan, namun setelah kita berkoordinasi dengan mendagri dan menyatakan apa langkah yang sudah dilakukan pemda bengkulu utara sudah sesuai aturan sehingga terbitnya surat mendagri tersebut,” terang sekda. 
ia menegaskan saat ini pemda bengkulu utara masih akan melakukan komunikasi terkait dengan pemberian nomor registrasi tersebut. 
termasuk akan menyampaikan lagi pada kementerian dalam negeri terkait tertundanya program pemda bengkulu utara tersebut.
namun ia juga menegaskan jika pemkab bengkulu utara meminta berharap jika permasalahan rapbd bengkulu ini segera tuntas dan pemprov segera melaksanakan surat mendagri tersebut. 
karena hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat bengkulu utara terutama masyarakat yang mengabdikan dirinya pada pemerintah.
“terutama tenaga non pns termasuk guru dan perangkat desa. karena gaji mereka sudah dianggarkan dalam apbd dan harusnya sudah bisa dibayarkan,” terangnya.
ditambahkannya, jika dalam pelaksanaan rancangan pelaksanaan anggaran pemerintah bengkulu utara menjadwalkan pelaksanaan apbd lebih awal. 
rancangan pelaksanaan apbd sejak awal tahun ini dengan pertimbangan menjaga stabilitas harga bahan pokok hingga menekan angka inflasi yang juga menjadi penekanan pemerintah pusat. 
“kita sudah berkoordinasi dengan sekda provinsi bengkulu hingga pak gubernur. yang terpenting kita pastikan pada masyarakat jika pemda sudah menjalankan aturan dan sudah ditegaskan oleh kementerian dalam negeri,” tegas sekda.
sekadar mengetahui, rancangan apdb bengkulu utara 2024 sudah disahkan dalam paripurna sebelum akhir november lalu.
namun dalam dokumen verifikasi yang dikirimkan ke gubernur, dari tiga pimpinan dprd wakil ketua ii dprd bu herliyanto tidak melakukan penandatanganan persetujuan.
hal ini membuat pembahasan panjang hingga akhirnya tuntas dan terbit dokumen hasil verifikasi pemprov yang meminta pemkab dan dprd bengkulu utara melakukan perbaikan. 
hal itu sudah dilakukan pemkab bengkulu utara dan mengirimkan hasil perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi pemprov bengkulu. 
namun karena tak kunjung mendapatkan nomor register, pemkab bengkulu utara mendatangi kementerian dalam negeri memaparkan pelaksanaan apbd. 
saat ini pemkab bengkulu utara menunggu realisasi dari pemprov terkait dengan surat mendagri tersebut. 
apalagi surat tersebut sudah menegaskan jika langkah yang diambil pemkab bengkulu utara sudah sesuai dengan aturan perundangan dan meminta semuanya pemprov memberikan nomor registrasi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 13 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan