Tahapan Pilkada Serentak Dimulai Mei 2024, Bawaslu Provinsi Bengkulu Awasi ASN

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 12 Mar 2024 - 21:42

Tahapan Pilkada serentak dimulai Mei 2024, Bawaslu Provinsi Bengkulu awasi ASN--Abdi/RB

KORANRB.ID - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu akan awasi ketat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bengkulu saat Pilkada nanti.

Ini terkait tahapan Pilkada serentak dimulai Mei 2024

Para ASN diminta lebih berhati - hati untuk melakukan tindakan yang tidak perlu selama penyelenggaraan Pilkada serentak.

Diketahui saat ini, tahapan Pilkada telah dimulai serta pada bulan Mei 2024 nanti sudah memasuki tahapan pendaftaran para putra-putri terbaik Bengkulu.

"Pelanggaran netralitas ASN di Bengkulu sangat kerap terjadi dan berujung disanksi selama Pemilu ini, sehingga para ASN tersebut haruslah belajar dan faham," sampai Kordiv Penanganan dan Pelanggaran (Kordiv PP) Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto.

Eko menyebutkan, sebagai contoh tindak pelanggaran pada Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong yang berujung pemecatan ASN tersebut.

Kemudian pada Kota Bengkulu beberapa ASN yang direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Semoga itu dapat dipetik langsung oleh para ASN Bengkulu," ungkap Eko.

Eko mengimbau, semua tindak pelanggaran netralitas ASN di Bengkulu tidak terulang kembali pada perhelatan Pilkada.

Tambah Eko, diketahui Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang meliputi Gubernur, Bupati dan Walikota.

tahapan pilkada serentak dimulai mei 2024, bawaslu provinsi bengkulu awasi asn                            koranrb.id - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu akan awasi ketat aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten bengkulu saat pilkada nanti. 
ini terkait tahapan pilkada serentak dimulai mei 2024
para asn diminta lebih berhati - hati untuk melakukan tindakan yang tidak perlu selama penyelenggaraan pilkada serentak. 
diketahui saat ini, tahapan pilkada telah dimulai serta pada bulan mei 2024 nanti sudah memasuki tahapan pendaftaran para putra-putri terbaik bengkulu.
baca juga:pan akan laporkan bawaslu provinsi bengkulu ke dkpp, sebut dasar dan alasannya 
baca juga:breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp
"pelanggaran netralitas asn di bengkulu sangat kerap terjadi dan berujung disanksi selama pemilu ini, sehingga para asn tersebut haruslah belajar dan faham," sampai kordiv penanganan dan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto.
eko menyebutkan, sebagai contoh tindak pelanggaran pada kabupaten bengkulu tengah, kabupaten lebong yang berujung pemecatan asn tersebut.
kemudian pada kota bengkulu beberapa asn yang direkomendasikan ke komisi aparatur sipil negara (kasn).
"semoga itu dapat dipetik langsung oleh para asn bengkulu," ungkap eko.
baca juga:sidang gugatan caleg gerindra digelar 4 april, tergugat ketua kpu dan bawaslu kepahiang
baca juga:caleg gugat kpu dan bawaslu kepahiang rp2 miliar, bawa ke dkpp
eko mengimbau, semua tindak pelanggaran netralitas asn di bengkulu tidak terulang kembali pada perhelatan pilkada.
tambah eko, diketahui pilkada merupakan pemilihan kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati dan walikota.
perhelatan tersebut dijalankan secara serentak, sehingga potensi pelanggaran yang melibatkan asn semakin besar.
"pemilukada diprediksi akan berjalan cukup alot, karena ini pemilihan kepala daerah," jelas eko.
baca juga:kpu dan bawaslu digugat caleg gerindra, ini materi gugatannya 
baca juga:pleno kpu bengkulu utara tuntas, ini catatan bawaslu sepanjang pleno
eko menekankan, keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses pengawasan. aktifnya masyarakat yang memberikan informasi yang baik dan memberikan laporan setiap tindak pelanggaran maka jalannya pemilukada akan semakin bagus.
lanjut eko, bawaslu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menyediakan platform, sebagai wadah laporan bagi masyarakat yang mendapati tindak pelanggaran.
eko sugianto menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan anak dalam kampanye pilkada 2024. 
“apabila didapati maka tentu hal tersebut akan menjadi temuan, dalam penanganan pelanggaran dan akan diproses sebagaimana mestinya,” ucap eko.
baca juga:sisa hibah pilkada kpu dan bawaslu bisa dicairkan, dengan syarat ini
baca juga:kewaspadaan maksimal, bawaslu kawal ketat pleno tingkat kpu kabupaten/kota di bengkulu 
dalam pernyataannya, eko mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah penindakan untuk menangani masalah tersebut.
"kami akan secara ketat mengawasi setiap tahapan kampanye pilkada dan siap mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan anak," ungkap eko.
menurutnya, keterlibatan anak dalam kampanye pilkada tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang.
“tentu kenapa dilarang karena hal tersebut diatur dalam regulasi kita yakni, undang  undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilhan umum, dan regulasi lainnya,” ujar eko.
baca juga:angket bisa diproses bersama sengketa di bawaslu dan mk, ini pendapat pakar hukum tata negara 
baca juga:bawaslu ingatkan rapat pleno kecamatan jangan molor
eko juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. 
tambah eko, pihak bawaslu baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran selama gelaran pilkada mendatang.
"kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang mereka temui.
hanya dengan kerjasama yang solid, kita dapat menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi ini," tambahnya.
langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya bawaslu provinsi untuk memastikan bahwa kampanye pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
diharapkan, dengan adanya langkah penindakan yang konsisten, akan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan hak-hak anak dan integritas proses demokrasi secara keseluruhan.
“ini tentu sebuah hal yang terus kita minta jangan lakukan, ini akan membuat sebuah tatanan demokrasi yang rapih jadi sia – sia,” harap eko
"tentu keterlibatan masyarakat juga diperuntukan, serta sangat penting bagi pengawasan," ungkap eko.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah menegaskan, pihaknya akan menindak lanjuti setiap temuan atau laporan terkait keterlibatan asn pada politik praktis pada jalalannya pemilukada 2024.
“sama kita akan proses sesuai ketentuan apabila ada nantinya,” ucap fahamsyah.
kemudian fahamsyah juga menyebutkan, tentu pengawasan netralitas harus melibatkan sinergitas penuh. pada setiap tingkatan bawaslu hingga panwascam dan pkd nantinya.
“pengawasan tentu akan lebih sempurna apabila pengawas pada tingkatan bekerjasama dengan baik,” jelas fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan