Pergub Direvisi, Disdikbud Provinsi Bengkulu Bentuk Satgas PPDB 2024

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 14 Mar 2024 - 21:36

Pergub Direvisi, Disdikbud Provinsi Bengkulu Bentuk Satgas PPDB 2024--bella/rb

KORANRB.ID - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Provinsi Bengkulu akan kembali dilaksanakan pada Juni - Juli mendatang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melakukan revisi terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PPDB.

Dipastikan Pergub tersebut akan segera diselesaikan, agar bisa menjadi dasar hukum pada pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024-2025 mendatang.

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu, Saidirman, SE., M.Si., pihaknya sudah melakukan rapat kecil dengan bidang teknis dan pengawas di Disdikbud Provinsi Bengkulu.

Dilanjutkan dengan rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), membahas tentang perubahan atau aturan-aturan yang memang harus dipatuhi pada Pergub tersebut.

"Akan dibahas beberapa terkait dengan Pergub tersbeut, seperti penerimaan siswa baru berdasarkan zona dan tidak boleh menggunakan KK dan KTP titipan," ucapnya.

Dengan begitu, anak-anak yang pindah nantinya harus betul-betul ikut orang tuanya. Bukan saudara, nenek dan sebagainya, yang tercatat dalam KK yang akan didaftarkan di PPDB tersebut.

"Harus benar-benar pindah bersama keluarganya dan masuk dalam zona sekolah tersebut," ucapnya.

Pada pelaksanaan PPDB mendatang, dikatakan Saidirman pihaknya juga tentu akan membantuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk pengawasan PPDB.

Sehingga minimnya kasus dan kejanggalan, terkhusus di sekolah-sekolah yang diunggulkan dan diminati di Kota Bengkulu selama ini.

pergub direvisi, disdikbud provinsi bengkulu bentuk satgas ppdb 2024                            koranrb.id - penerimaan peserta didik baru (ppdb) sma/smk di provinsi bengkulu akan kembali dilaksanakan pada juni - juli mendatang.
pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu melakukan revisi terkait dengan peraturan gubernur (pergub) tentang ppdb. 
dipastikan pergub tersebut akan segera diselesaikan, agar bisa menjadi dasar hukum pada pelaksanaan ppdb tahun ajaran 2024-2025 mendatang.
dikatakan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu, saidirman, se., m.si., pihaknya sudah melakukan rapat kecil dengan bidang teknis dan pengawas di disdikbud provinsi bengkulu. 
baca juga:ppdb dibuka, sma 10 pentagon banjir pendaftar
baca juga:pergub ppdb 2024 sedang digodok, dewan minta petakan kebutuhan tiap sekolah
dilanjutkan dengan rapat musyawarah kerja kepala sekolah (mkks), membahas tentang perubahan atau aturan-aturan yang memang harus dipatuhi pada pergub tersebut. 
"akan dibahas beberapa terkait dengan pergub tersbeut, seperti penerimaan siswa baru berdasarkan zona dan tidak boleh menggunakan kk dan ktp titipan," ucapnya.
dengan begitu, anak-anak yang pindah nantinya harus betul-betul ikut orang tuanya.  bukan saudara, nenek dan sebagainya, yang tercatat dalam kk yang akan didaftarkan di ppdb tersebut.  
"harus benar-benar pindah bersama keluarganya dan masuk dalam zona sekolah tersebut," ucapnya.
baca juga:wow! ada seragam gratis ppdb 2024 di mukomuko, anggarannya diusul rp3,9 miliar
baca juga:perketat ppdb 2024, gubernur rohidin berikan 4 arahan kepada forum kepala sekolah 
pada pelaksanaan ppdb mendatang, dikatakan saidirman pihaknya juga tentu akan membantuk satuan tugas (satgas) khusus untuk pengawasan ppdb.
sehingga minimnya kasus dan kejanggalan, terkhusus di sekolah-sekolah yang diunggulkan dan diminati di kota bengkulu selama ini. 
"ini semua harus dilakukan terkait dengan pembaharuan sehingga kejadian-kejadian yang sama pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi pada tahun ajaran 2024/2025 ini," katanya.
hingga saat ini, pergub terkait dengan ppdb tersebut masih dalam tahap pembahasan. termasuk juga dalam tahap review dan perbaikan 
baca juga:ppdb sd dan smp di lebong tersedia 5.000 kuota, ppdb online masih banyak kendala
baca juga:ppdb 2024, gubernur: beri peluang untuk semua siswa 
"termasuk pengaturan zona-zona nya ada semua di pergub nanti," demikian saidirman.
perubahan pergub ppdb tersebut juga menyangkut aturan baru ppdb, sesuai dengan permendikbud nomor 9798/a5/hk.04.01/2023 tanggal 7 maret 2023 perihal pelaksanaan ppdp tahun ajaran 2024. 
sehingga, pergub sebulumnya tidak bisa digunakan dan harus disesuaikan dengan pergub yang baru.
kepala bidang (kabid) pembinaan sma, disdikbud provinsi bengkulu, three marnope, m.pd, menjelaskan, sesuai dengan permendikbud terbaru, khusus dengan kouta ppdb 2024 berbeda dari tahun 2023. 
baca juga:cegah polemik ppdb, gubernur: lakukan rapat teknis 
baca juga:atasi kecurangan ppdb, kuota zonasi diperbanyak
jika sebelumnya kouta untuk zonasi maksimal 55 persen, prestasi 25 persen, afirmasi 15 persen, dan kepindahan orang tua 5 persen. ppdb 2024 difokuskan kepada kuota zonasi. 
"yang berubah itu persentase dari zonasi. amanat dari permendikbud tersebut, untuk zonasi itu minimal 70 persen. berarti, untuk zonasi tidak boleh di bawah 70 persen," ungkap three.
dengan begitu, dilanjutnya three untuk jalur lainnya seperti prestasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua hanya tersedia kouta 30 persen.
sesuai dengan pergub yang sudah diusulkan, direncanakan untuk kuota prestasi 15 persen, afirmasi 10 persen, dan jalur kepindahan orang tua 5 persen. 
baca juga:tahun ini, ppdb sistem online
"nanti kita akan diatur di pergubnya, akan kita susun dan sesuaikan lagi," ucapnya.
sebab dengan aturan minimal persebut, disimpulkan three kouta paling untuk jalur zonasi 70 persen. artinya, dari zonasi ini boleh 75-80 persen bahkan boleh semuanya zonasi.
"itu yang membedakan antara tahun lalu dan tahun ini. jadi di 2024 ini tidak ada batasan," ujar three.
aturan tersebut, diterapkan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan pada saat pelaksanaan ppbd, seperti yang kerap terjadi sebelumnya.
dijelasjan three, jika dilihat dari evaluasi ppdb sebelumnya, banyak sekali orang tua siswa dan masyarakat yang ribut terutama karena aturan zonasi ini. tidak hanya itu, yang lebih banyak juga yang mencermati jalur prestasi dan afirmasi.
"pergubnya sedang dalam proses dan sudah di daftarkan ke biro hukum untuk menjadi salah satu usulan dikbud untuk menjadi pergub. juklak-juknis ya mengusul setelah pergubnya jadi," demikian three. 
sementara itu, anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, h. zainal, s.sos,m.si mengatakan, meminta agar pemerintah provinsi bengkulu melalui dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) provinsi bengkulu dapat melakukan persiapan dengan baik.
"kita harap, mulai saat ini sudah bisa memberikan analisa dan pemetaan terhadap anak-anak yang bakal tamat smp dan melanjutkan ke jenjang sma.
seharusnya, itu sudah tergambar setiap tahunnya sekian persen yang keluar," kata zainal. 
data tersebutlah, dikatakan zainal yang nantinya akan menjadi patokan pada proses ppdb 2024. 
dengan analisa dan pemetaan yang dilakukan tersebut, nantinya akan tergambar persentase kebutuhan setiap sekolah. baik secara murid maupun ebutuhan ruang belajar.
"sehingga saat proses ppdb dibuka pendaftaran tidak menumpuk satu sekolah saja, namun tersebar secara merata," tuturnya.
ia berharap, semua pihak dapat terlibat dan mengawasi pelaksanaan ppdb 2024 ini. sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan persoalan-persoalan yang signifikan.
"kalau kita melihat dari tahun 2022 ke 2023  kemarin sudah ada perbaikan, dan untuk 2024 harapan kita lebih baik lagi dari 2023," tutup zainal. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 15 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan