Selain itu, Pemkab Lebong melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis juga harus proaktif menelusuri kapasitas produksi setiap tambang galian C yang beroperasi di Lebong.
Teknisnya memang harus benar-benar turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak adanya manipulasi data.
Artinya harus ada petugas khusus yang ditugaskan ke setiap lokasi tambang kalau memang Pemkab Lebong tidak mau terjadi lagi kebocoran PAD dari sektor pajak galian C.
Bahkan ide dewan soal pendirian TPR di 2 titik pelintasan itu sempat diusulkan Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil, BKD Kabupaten Lebong ke Pemkab Lebong.
Masing-masing di lintas Lebong-Rejang Lebong dan lintas Lebong-Bengkulu Utara.
Namun tindak lanjutnya masih menunggu instruksi dari pimpinan serta alokasi anggaran untuk operasional TPR nya.