Ia menegaskan DPRD Bengkulu Utara akan terus bersifat kritis dalam pelaksanaan anggaran, terutama ada keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan.
“Terutama jika itu pelaksanaan pekerjaan fisik, maka jika memang ada informasi yang didapatkan DPRD, kita tidak segan memanggil OPD terkait,” terangnya.
Ia mengakui jika dalam pelaksanaan pekerjaan fisik OPD harus benar-benar melakukan pengawasan ketat, termasuk pengawasan yang dilakukan DPRD Bengkulu Utara.
Ia menerangkan hal ini sebagai bentuk pencegahan yang harus dilakukan semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Pengawasan yang ketat termasuk memperkuat APIP sangat penting, jangan sampai terjadi hal yang memang tidak kita inginkan sehingga mencoreng nama baik pemerintah,” terangnya.
Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran OPD juga FKPD yang sudah mendukung upaya pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut.
Ia berharap hal ini bisa dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya dan mempertahankan status wajar tanpa pengecualian yang sudah didapatkan tujuh kali berturut-turut tersebut. (qia/adv)