Jerry menjelas melihat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk Go-Digital pada 2024.
Adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menggeser preferensi masyarakat ke arah permintaan layanan keuangan yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal.
Untu itu, pemerintah terus memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran.
Ia mengungkapkan, Kementerian Perdagangan turut mendukung digitalisasi dengan menyediakan sistem pemantauan pasar dan bapok.
“Pemerintah menyediakan sistem pemantauan pasar dan barang kebutuhan pokok (bapok) sebagai indikator pengukuran stabilitas harga bapok, peringatan dini kelangkaan barang, dan disparitas harga,” beber Jerry.
Selain itu, tambah Jerry, Kementerian Perdagangan juga mendukung sepenuhnya program Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai (SIAP) QRIS untuk digitalisasi pasar rakyat UMKM.(rilis)