Lantaran belum ada kepastian dari pihak Kementerian, Ismawar meminta kepada seluruh masyarakat yang sebelumnya telah didata untuk dapat bantuan agar lebih bersabar.
Dinas Perkim selaku penghubung, akan terus berupaya agar bantuan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Kaur yang membutuhkan.
"Sabar dulu, tetap kita upayakan kalau memang tidak terealisasi tahun ini mungkin di tahun 2025 nanti," tukasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas Perkim Kaur tahun Kaur Beberapa waktu yang lalu sudah selesai menyalurkan bantuan untuk 10 unit Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang bersumber dari dana APBD.
BACA JUGA:Awas! Bahaya Pohon Tumbang Mengintai Warga di 3 Kawasan
Saat ini proses pengerjaan perbaikan rumah tengah dilakukan oleh pemilik rumah, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.
Bantuan yang diberikan berupa uang tunai.
Sementara Dinas Perkim bersama konsultan akan melakukan pengawasan terkait dengan pembangunan rumah tersebut.
10 penerima bantuan ini, adalah mereka yang rumahnya telah melewati survei terlebih dahulu.
BACA JUGA:Dewan Soroti Distribusi Air Bersih Warga Kota
Yang ternyata memang layak untuk mendapatkan bantuan, karena rumahnya sangat tidak layak huni.
Mulai dari belum memiliki lantai, dindingnya masih papan dan atapnya yang banyak sudah bocor.
Meskipun bantuan dari Pemkab Kaur hanya 10 unit RTLH, pihak Dinas Perkim sekarang juga tengah mengusulkan bantuan RTLH Provinsi.
Namun untuk jumlahnya belum sampai dengan saat ini belum ada petunjuk dari Pemprov.