Sementara itu, Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi deklarasi tersebut. Namun dia berharap, komitmen netralitas tidak hanya di atas kertas, melainkan harus terimplementasi dalam perilaku. "Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata kata yang sudah kita tanda tangani," ujarnya.
Dia menuturkan, deklarasi tersebut akan kehilangan makna jika dalam perilaku tidak dilaksanakan. "Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur melaksanakan dengan sungguh-sungguh," tuturnya.
BACA JUGA:Memasuki Masa Kampanye, Hati-hati PNS dan Kades
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menambahkan, deklarasi integritas sebagai seremoni hal baik. Namun, pakta sesungguhnya baru bisa dinilai di lapangan nanti.
"Integritas bukan dinilai dari pakta yang di tandatangani, tapi deri peristiwa di lapangan," ujarnya.
Anies menambahkan, isu netralitas harus menjadi perhatian. Sebab, isu tersebut sudah bergulir ramai jauh sebelum digelar. Hal itu, menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik pada instrumen negara dalam menggelar pemilu.
"Mari kita kembalikan kepercayaan rakyat pd penyelenggara," jelasnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, kecurigaan tersebut bisa diredam hanya dengan praktik pemilu yang jujur dan adil. "Kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga bersama," kata Anies.
BACA JUGA:Rp 96 Miliar Gaji PPPK 2024 Disiapkan
Calon nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan keinginan serupa. Sosok yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu ingin pemenang pemilu sesuai dengan aspirasi murni masyarakat. "Suara rakyat yang menentukan suara rakyat yang menang," ujarnya.
Prabowo, bersama Gibran dan Tim Kampanye Nasional berkomitmen untuk melaksanakan pemilu sesuai aturan. "Kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya," ungkapnya.
Sementara Polri telah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pengamanan masa kampanye. Dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024 keamanan masa kampanye akan dijaga. Netralitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan dipegang teguh.
BACA JUGA:Rp 96 Miliar Gaji PPPK 2024 Disiapkan
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, sejak 19 Oktober 2023 Polri telah menggelar Operasi Mantap Brata dengan jumlah personel Polri 434.197 personel. "Dari opsus pusat hingga 34 polda. Kakau pusat ada 9 satgas," terangnya.
Pemetaan terhadap kerawanan pemilu juga telah dilakukan. Baik berdasarkan pemetaan Bawaslu atau pun internal Polri. "Dengan pemetaan kerawanan, bisa dilakukan prediksi dan antisipasi," jelasnya.
BACA JUGA:Rp 96 Miliar Gaji PPPK 2024 Disiapkan
Setidaknya ada empat kerawanan pemilu yang potensial terjadi, yakni cuaca ekstrem berupa hujan, distribusi logistik, kemacetan arus lalu lintas dan penyebaran hoax. Semua itu telah disiapkan antisipasinya. "Kalau untuk penyebaran hoax dilakukan patroli siber," jelasnya dalam keterangan tertulisnya kemarin.