Sebagaimana diketahui setiap tahunnya Jumlah data BPJS Kesehatan itu terus bergerak, sedangkan penganggaran yang dilakukan hanya sebatas itu-itu saja.
"Selain pendataan, pengalihan anggaran yang cukup besar di Pemilu dan Pilkada ini juga jadi faktor tunggakan," terang Sekda.
Pada intinya, Sekda meminta di tahun 2025 nanti tidak ada lagi tunggakan BPJS Kesehatan.
Semuannya telah rampung, dan kepada tim BPJS Kesehatan diharapkan juga agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta BPJS Kesehatan.
BACA JUGA:Surat Suara Pilbup Tiba di Gudang KPU Bengkulu Utara, Tinggal Tunggu Pelipatan
"Kita akan lunasi, tinggal nanti tugas BPJS Kesehatan untuk memperbaiki pelayanan mereka," pungkas Sekda.
Sementara itu, Kepala BPJS Cabang Kaur Ahmad Fauzi Nugraha, S.Fam, MM, AAK mengatakan tunggakan BPJS Kesehatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun ini.
Yang mana di tahun 2022 yang lalu jumlah tunggakan kurang lebih sebesar Rp2,9 miliar dan di tahun 2023 kurang lebih sebesar Rp2,1 miliar dan juga di tahun 2023 sekitar Rp2 miliar juga sehingga totalnya Rp6 miliar.
"Kita sudah sampaikan pada rapat sebelumnya, tanggapan dari Pemkab Kaur juga sangat baik.
BACA JUGA:3 Pimpinan DPRD Dilantik, Ini Target Utama Parmin Sebagai Ketua DPRD Bengkulu Utara
Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti semuannya dapat dilunasi," kata Ahmad.
Hingga saat ini, Ahmad mengungkapkan masih terus berupaya keras untuk melakukan penagihan untuk pembayaran tunggakan.
Dengan cara berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaur.
"Kita terus koordinasikan, mencari jalan terbaik agar tunggakan ini dapat segera di lunasi," sampai Ahmad.
BACA JUGA:Satpol PP Akan Razia Pelajar Bolos Sekolah
Tak hanya ASN, tingkat kesadaran warga Kaur yang terdaftar BPJS Kesehatan jalur mandiri masih sangat kurang.