KOTA MANNA,KORANRB.ID - Kabupaten Bengkulu Selatan baru saja mendapatkan posisi kedua di Provinsi Bengkulu sebagai daerah yang memiliki kemajuan dalam indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk nilai MCP tertinggi saat ini diraih Kota Bengkulu yang mencatat nilai 73.
"Dari hasil evaluasi dari pihak KPK, memang Bengkulu Selatan berada di posisi kedua dengan nilai 64 setelah Kota Bengkulu. Mungkin itu baru sementara," kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini, S.Sos.
BACA JUGA: Semarak Gebyar Pilar-Pilar Sosial Libatkan Penerima Bansos di Kota Bengkulu
BACA JUGA:2 Warga Lubuk Gilang Digigit Anjing, Khawatir Terjangkit Rabies
Meski peringkat ini menunjukkan tren positif, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengelolaan dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi tantangan.
Khususnya dalam penguatan kelembagaan, upaya memperketat kontrol BMD perlu ditingkatkan agar tidak hanya mempertahankan capaian saat ini, tetapi juga memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.
"Dan kami juga dengan seluruh OPD yang ada langsung komandoi pimpinan seluruh dokumen-dokumennya diunggah ke MCP," pesan Hamdan.
Hamdan mengatakan sejak 28 Oktober lalu Kota Bengkulu memimpin dengan nilai 73 di dalam peringkat MCP. Sedangkan Bengkulu Selatan menyusul dengan nilai 64, diikuti Kepahiang di posisi ketiga dengan nilai 49.
BACA JUGA:Waspada Beredar Daging Bangkai Ternak Ngorok, DPRD Desak Pemerintah Awasi
BACA JUGA:Kejar Potensi Rp180 Triliun, Gerakan Wakaf Uang Menuju Indonesia Emas 2045 Diluncurkan
"Mudah-mudahan di tanggal 31 Desember nanti nilai MCP kita (BS, red) yang terbaik. Jadi kita tetap semangat dalam pemenuhan dokumen yang harus yang kita unggah dapat mendorong kita menjadi nomor satu," harapnya.
Sejauh ini Bengkulu Selatan dipandang telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tetapi tantangan dalam sistem pengawasan harus segera diatasi agar indeks MCP dapat meningkat lebih baik lagi.
Meski peringkat ini menunjukkan tren positif, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengelolaan dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi tantangan.
Khususnya dalam penguatan kelembagaan, upaya memperketat kontrol BMD perlu ditingkatkan agar tidak hanya mempertahankan capaian saat ini, tetapi juga memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.