KORANRB.ID - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Jumat (1/12) resmi diserahkan Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, kepada Bupati dan Walikota, serta instansi vertikal yang ada di Provinsi Bengkulu. Penyerahan tersebut dilakukan secara elektronik di Gedung Daerah Balai Raya Semarak.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya memaparkan, pada DIPA 2024 Belanja Negara tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun.
BACA JUGA:Hari Ini Bupati dan Wali Kota Terima DIPA dari Gubernur
"Alokasi tersebut meningkat 8,6 persen, dengan total Belanja Negara pada tahun tersebut sebesar Rp3.061,2 triliun," beber Bayu, kemarin (1/12).
Meskipun dalam penyusunan anggaran masih dibayang-bayangi dengan ancaman gejolak global khususnya berkaitan dengan inflasi, tekanan arus modal, serta kurs namun APBN 2024 mampu untuk tetap mengelola pembiayaan utang secara terukur, efisien dan kompeten.
"Hal tersebut terlihat dari defisit APBN yang berada di angka 2,29 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp522,8 triliun, dibawah ambang batas 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara," katanya.
BACA JUGA:PLN Klaim Jalan Dipagar Untuk Melindungi Aset Negara
Ia juga memaparkan, pagu anggaran Provinsi Bengkulu pada awal tahun 2024, menembus angka di atas Rp16 triliun, tepatnya Rp16,08 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,36 triliun atau 9,24 persen dari pagu awal tahun 2023 yakni diangka Rp14,72 triliun. Total alokasi tersebut terbagi atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,22 triliun dan TKD Rp10,86 triliun.
"Tidak menutup kemungkinan, Pagu Anggaran pada awal tahun 2024 akan berubah seiring dengan kinerja fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Secara rinci alokasi per jenis belanja untuk Satker Kementerian/Lembaga di Provinsi Bengkulu," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, meminta kepada Kementerian Lembaga Instansi vertikal, Jajaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, terutama sembilan kabupaten dan satu kota untuk segera membelanjakan dana yang sudah diserahkan tersebut.
BACA JUGA:Penyuluh Pertanian Bakal Dipangkas, 2024 Kepahiang Utamakan Penyuluh Bersertifikasi
"Percepatan pembelanjaan anggaran itu penting. Kalau tidak nanti dikhawatirkan akan ada pemotongan anggaran," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rohidin menyampaikan 2024 mendatang, banyak agenda nasional maupun kegiatan hari besar ke agamaan yang hampir dilakukan dengan waktu yang cukup bersamaan. Seperti Pemilu dilakukan pada bulan Februari, Maret sudah puasa, April lebaran, Juni haji bersama dengan pendaftaran Pilkada serentak.
"Andai Pemilu ini terjadi putaran, maka Mei itu sudah putaran ke dua. Sementara Pilkada bulan September. Maka saya minta percepatan membelanjakan itu sangat penting dilakukan," tutupnya. (**)