Dengan cara meminta penanggung jawab yakni ketua forum CSR, namun sampai dengan sekarang laporan dana CSR yang masuk ke Pemkab Kaur masih nihil.
BACA JUGA:Uji Coba Berhasil, 12 Desember MPP Kabupaten Kaur Diresmikan
BACA JUGA:Pembangunan Jalan Trans Tanjung Agung Dilanjutkan, Pemkab Kaur Siapkan Rp25 Miliar
"Kita sudah surati, tapi sampai dengan sekarang belum ada laporan pembayaran dana CSR yang masuk," ujarnya.
Dijelaskannya, banyak bidang pembangunan di daerah yang masih membutuhkan dari pihak tanpa bergantung sepunuhnya kepada APBD, karena keterbatasan dan kemampuan jumlah anggaran saat ini.
Juga kepada perusahaan yang berada di Kabupaten Kaur diminta terus melakukan upaya pembinaan terhadap warga atau kelompok disekitar wilayah kerjanya.
Dalam aturan menyebutkan, besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan harusnya mencapai 2 persen, 2,5 persen atau 3 persen dari keuntungan.
BACA JUGA:Pembangunan Jalan Trans Tanjung Agung Dilanjutkan, Pemkab Kaur Siapkan Rp25 Miliar
BACA JUGA:Tanpa Gugatan MK, Nata-Hafizh Mulus Menuju Pelantikan Bupati dan Wabup Kepahiang
"Apabila sampai akhir tahun nanti tidak laporan maka akan kita rapatkan terkait dengan CSR ini, perlu di ketahui CSR ini wajib," tegas Agus.
Ditambahkannya, peran para investor sangat besar dalam membantu pemerintah untuk melakukan pembinaan maupun peningkatan ekonomi warga.
Terlebih lagi saat ini dan juga pasca pandemi Covid-19 lalu, ekonomi warga banyak susah serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
“CSR ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Harapan kita kedepan tidak ada lagi perusahaan yang tidak menyalurkan dana CSR ini,”tukasnya.
Sementara, itu saat RB mencoba menghubungi pihak ketua Forum CSR yakni Sapto hingga berita ini diterbitkan dirinya belum memberikan jawaban apapun.