KORANRB.ID - Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, Komisi II DPRD Bengkulu Selatan (BS) menuntut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bengkulu Selatan yakni PT Bengkulu Sawit Lestari (BSL) dan Manager PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS).
Beberapa hal penting yang disampaikan Komisi II diantaranya, terkait kewajiban perusahaan menyalurkan CSR atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Kemudian kewajiban PKS memiliki kebun inti.
Selanjutnya terkait penyerapan tenaga kerja oleh dua PT tersebut. Dua PKS juga diingatkan agar memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar agar tidak tercemar limbah.
Dan yang utama, Komisi II menekankan agar PKS menjaga stabilitas harga beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari petan.
BACA JUGA:Anggaran HUT Mukomuko Sudah Ada, Panitia Belum Juga Terbentuk
BACA JUGA:Seragam Gratis MI dan MTs Tidak Kunjung Dibagikan, Sekda: Disdikbud Segera!
Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan Nissan Deni Purnama S.IP mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung degan management PT SBS dan PT BSL di gedung DPRD beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan hearing tersebut, Komisi II menyampaikan tujuan paling utamanya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan.
Yang pertama diungkapkan Deni adalah terkait program CSR oleh PT selama ini kemana saja, sasaran pemberian kemana saja.
Oleh sebab itu Komisi II meminta hitungan yang lebih nyata terkait penyaluran CSR. Perusahaan wajib memberikan keuntungan 2 persen dari labah bersih perusahaan.
BACA JUGA:Mendekam di Rutan, Kasi Pidsus Periksa Mantan Sekda dan Kepala BPN Seluma
BACA JUGA:Kebakaran 2 Hari Beruntun, Armada PBK Kepahiang Tinggal Segini
“Peruntukannya lebih kearah social, pendidikan tertutama untuk masyarakat miskin, kaum dhuafa,” kata Deni.
Selain itu lanjut Deni pihaknya berharap ada regulasi yang jelas terkait CSR perusahaan, mulai dari skema penyaluran dan lain sebagainya.
Pada intinya pihak ewan berharap ada keterbukaan CSR perusahaan. “Dana CSR itu bukan mereka (perusahaan) saja yang menentukan, tapi ada keterlibatan pemerintah daerah,” terang Deni.