KORANRB.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur menggandeng masyarakat untuk ikut serta melipat serta memeriksa surat suara serta yang telah tiba di gudang logistik III KPU Kaur.
Antusias masyarakat, yang ikut melipat surat suara cukup luar biasa. 50 warga yang didominasi ibu-ibu ikut.
BACA JUGA:Sepakat 2024 Pengadaan Obat Rp 900 Juta
Untuk upah yang didapat warga dari melipat surat suara sebesar Rp 248 rupiah per satu lembar surat suara. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisioner KPU Kaur, Muklis Aryanto.
"Hari ini (kemarin,red) kita telah membuka job (pekerjaan, red) bagi masyarakat. 1 surat suara dihargai Rp 248," kata Muklis.
BACA JUGA:Terkumpul Rp 1,2 Miliar Zakat, Infak dan Sedekah di Baznas
Total ada sebanyak 99.138 surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) yang bakal dilipat oleh masyarakat.
Pelipatan surat suara diperkirakan Muklis akan selesai dalam satu hari saja. Sebab warga hanya bertugas melipat dan mengecek apakah ada surat suara yang rusak atau tidak. Pengecekan sementara, tidak ada surat suara yang rusak dan semuanya dengan kondisi layak digunakan untuk Pemilu nantinya.
BACA JUGA:Kaur Tuan Rumah Jamda Ke-VII
"Sehari dirasa pelipatan akan selesai, bukan hanya warga petugas KPU di lokasi juga ikut serta melakukan pelipatan," ungkap Muklis.
Pada saat melakukan pelipatan, pihak Kepolisian juga terus mengawasi pekerjaan tersebut. Guna untuk mencegah adanya tindak kecurangan, tampak dilokasi personil Polres Kaur terus melakukan pengawasan saat pelipatan surat suara berlangsung.
BACA JUGA:Wujudkan KTR Demi Pembangunan Berkelanjutan
"Pengawasan dari tim KPU, dan juga Polres Kaur juga diperketat saat proses pelipatan," terang Muklis.
Ditambahkannya, untuk logistik lainnya, KPU Kaur masih harus menunggu didalam waktu dekat ini diperkirakan surat suara untuk pemilihan legislatif (Pileg) juga akan tiba. Saat ini logistik yang telah tiba digudang KPUD Kaur yakni berupa Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta, Segel dan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
BACA JUGA:Usulkan Bedah 3.735 RTLH ke Kementerian PUPR