BINTUHAN, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kaur meminta kepada pengelola parkir agar segera melakukan pengurusan perpanjangan kontrak.
Pasalnya hingga awal tahun 2024 ini, Dishub belum mengeluarkan perpanjangan kontrak lahan parkir dengan pihak ketiga.
Tolal di Kabupaten Kaur sendiri ada sebanyak 28 titik parkir yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Pemkab. Untuk itu, tahun ini diharapkan para pengelola parkir untuk segera melakukan pengurusan perpanjangan kontrak.
"Sampai saat ini, belum ada yang melakukan perpanjangan kontrak. Kita telah berikan imbauan dengan para pengelola yakni pihak ketiga," kata Kepala Dinas (Kadis) Dishub Kaur Dihan Bastari, M.Pd.
BACA JUGA:Bawaslu Kota Bengkulu Buat Surat Rekomendasi Sanksi
Jika pengelola parkir tak kunjung melakukan pengajuan perpanjangan kontrak, maka Dishub akan melakukan pemutusan kontrak dan akan mengalihkan dengan pengelola yang baru.
Hal ini harus dilakukan karena jika tidak ada penandatanganan tanganan kontrak dengan Pemkab lahan parkir tersebut akan dinyatakan ilegal.
Karena memang tidak ada surat resmi yang dikeluarkan bahwa dilokasi tersebut diperbolehkan untuk dilakukan penarikan parkir.
"Jika tak kunjung dilakukan perpanjangan, kita akan melakukan pemutusan. Akan dipindahkan ke pengelola yang lain," ujar Dihan.
BACA JUGA:Rumah Adat Rampung, Masih Ada Pembangunan Lanjutan
Tahun 2023 yang lalu Dishub menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Parkir sebesar Rp 85 juta. Sementara di tahun 2024 target PAD parkir akan dinaikan diangka Rp 90 juta.
PAD parkir akan dipungut sesuai dengan kontrak yang diberikan ke pengelola parkir. Sebelum rekomedasi kontrak di berikan pengelola parkir wajib telah menyetor PAD ke Kas Daerah.
Bukti setor parkir tersebut akan dijadikan landasan dalam memberikan rekomendasi.
"Tahun ini PAD akan kita naikan lagi, untuk penambahan titik lahan parkir masih belum ada tapi kemungkinan ada," pungkas Dihan. (cil)