KORANRB.ID - Tampaknya tahun ini Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur masih nihil.
Terkendala dengan anggaran masih menjadi alasan Pemkab Kaur, sehingga bansos ditiadakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinsos Kabupaten Kaur Ramdhanizar, SE, MM.
"Masih sama dengan tahun lalu (2023, red), kita untuk kegiatan di Dinsos ini sangat terbatas dengan anggaran," ujarnya.
BACA JUGA:19 Usulan Proyek Strategis Rentan, Bappeda Gandeng Kejari
Terlebih lagi untuk pemberian bantuan disabilitas saat ini anggaran tersebut dari Pemkab Kaur memang tidak ada. Hal ini tak terlepas, dari kondisi keuangan Kabupaten Kaur yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Pihak Dinsos telah sering melakukan pengajuan, hanya saja pihak Pemkab Kaur lebih memprioritaskan anggaran untuk kegiatan di OPD lainnya.
BACA JUGA:Pusatkan Data OPD di Satu Aplikasi
"Pengajuan sudah sering kita lakukan, hanya saja anggarannya tidak ada. Kita harap maklum juga, karena kondisi keuangan kita ini sedang tidak normal," kata Ramdhanizar.
Disampaikannya untuk membantu masyarakat Kabupaten Kaur, Dinsos bekerjasama dengan pihak Dharma Guna Provinsi Bengkulu, sehingga Dinsos masih bisa mengupayakan bantuan untuk penyandang disabilitas.
BACA JUGA:Awasi Aliran Sesat
"Kalau dari Pemkab kita memang tidak ada anggaran, terutama untuk bantuan penyandang disabilitas kita tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan dengan bekerjasama ini, kita dapat meringankan sedikit beban pada penyandang disabilitas di Kaur," ucapnya.
Meskipun demikian, apabila ada bantuan yang turun dari Kementrian Sosial . Pemkab Kaur tetap menjadi pelaksana, dengan melakukan pendataan warga mana saja yang layak untuk mendapatkan bantuan. Seperti yang dilakukan beberapa waktu yang lalu Pemkab Kaur menyalurkan bantuan sembako dengan total anggaran sebanyak Rp 1,3 miliar. Bantuan ini berasal dari sumber dana Insentif Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023.
BACA JUGA:9 Desa Persiapan Diresmikan, Gubernur: Segera Bangun Administrasi
"Kalau ada pembagian Bansos, kita tetap sebagai pelaksana. Yang sifatnya melakukan pendataan, masyarakat kurang mampu," pangkas Ramdhanizar. (cil)