Mengingat, Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tinggal menghitung hari lagi, Isnan mengatakan terkait kapan dilakukannya mutasi maupun rotasi tersebut hanya gubernur yang bisa menentukan.
Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui, apakah pelaksanaan tersebut sesudah atau sebelum Pemilu, yang digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Kapasitas pansel itu habis melakukan ujikom, melakukan rekapitulasi penilaian dan segala macam. Sudah di tandatangan berita acaranya baru diserahkan kepada gubernur," jelas Isnan.
Setelahnya, merupakan kewenangan gubernur untuk memanfaatkan hadil tersebut untuk apa.
BACA JUGA:Pendaftaran Minggu Ke-3 Maret: Kuota Besar, Ini Rincian Formasi CASN 2024
Yang pasti, menurut Isnan Gubernur Rohidin akan melihat momentum dengan baik. Mengenai dampak jika dilakukan rotasi sebelum atau sesuadah Pemilu.
"Akan berdampak apa kalau dilakukan sebelum pemilu. Mungkin memperkecil dampak itu dengan sebaiknya mutasi ini dilakukan sebelum pemilu. Itu kewenangan gubernur," terangnya.
Pelaksanaan rotasi dan mutasi tersebut, menurut Isnan semuanya serba mungkin.
Mungkin dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu, mungkin juga sebelum pemilu. Karena, itu juga akan dilaksanakan secara berantai.
BACA JUGA:Identitas Mayat Laki-Laki di Lentera Merah Akhirnya Terungkap
"Jika hasil ujikom ini dipakai untuk mutasi atau rotasi itu kan dampaknya juga adalah ke kegiatan berikutnya," imbuhnya.
Mengenai hasil tersebut dan dampak dari mutasi nanti akan dilakukan pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemprov Bengkulu, pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur usai diserahkannya hasil Ujikom tersebut.
"Mungkin pengisian jabatan kosong. Atau pengisial kepala-kepala OPD yang kosong, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan proses lelang dan semacamnya. Kita masih menunggu," tuturnya.
Namun, ditekankan Isnan pemilu tidak ada kaitannya dengan kegiatan mutasi. Karena mutasi dilakukan benar-benar untuk kegiatan organisasi dan birokrasi.
BACA JUGA:Disebut Ingin Bubarkan BUMN, Anies: Itu Tidak Benar, Tidak Masuk Akal
"Pemilu ini kan untuk urusan politik. Dan pemilu ini kan, belum bersentuhan langsung dengan kita pemerintah provinsi," ujarnya.