Pihaknya juga siap mengawal dan menguliti secara detail masalah penyelenggaraan pemilu yang terjadi.
”Kita dengar banyak sekali keluhan-keluhan kecurangan (pemilu, Red),” ujar anggota DPR Fraksi PKS yang duduk di Komisi III tersebut.
Hasanuddin menambahkan, saat ini partai Koalisi Perubahan masih mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara.
Selain itu, tiga partai koalisi pengusung Anies-Muhaimin itu juga terus mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data yang diperlukan untuk menguatkan dugaan kecurangan.
BACA JUGA:Logistik PSU Selesai Didistribuskan, KPU Minta 278 Pemilih Gunakan Hak Suara
”Rekapitulasi (penghitungan suara, Red) manualnya yang kita tunggu,” terangnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, hak angket itu diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Bukan untuk kepentingan orang per orang," terang Sarmuji kepada Jawa Pos kemarin.
Menurutnya, Pemilu 2024 sudah selesai dan rakyat sudah memberikan keputusan.
BACA JUGA:Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lirik Potensi Budidaya Durian, Ini yang Akan Dilakukan
Dia menegaskan bahwa yang diperlukan bukan hak angket, tapi jiwa besar mereka yang berkontestasi dalam menyikapi hasil pesta demokrasi lima tahunan itu.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu menegaskan, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen.
"Komisi yang dipilih oleh DPR sendiri. Lalu apa urgensinya hak angket,?" bebernya.
Sarmuji mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud sebaiknya legowo menerima hasil Pemilu 2024.
BACA JUGA:2 Jurusan Nakes Ini Diyakini Mampu Turunkan Stunting di Seluma
Sebab, selama pihak yang berkontestasi tidak legowo, maka sampai ke pengadilan yang paling adil pun tidak akan memuaskan.