”Kami telah menginstruksikan penolakan itu,” ujarnya.
Instruksi penolakan, lanjut Iwan, merupakan bagian dari upaya Timnas Amin yang tengah mempersiapkan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, rancangan pengajuan sengketa itu sedang diproses oleh Timnas Amin, khususnya tim hukum.
Sementara itu, di level pemilihan legislatif, KPU telah mengesahkan perolehan di 7 provinsi. Yakni Gorontalo, Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Dari ketujuh provinsi itu, PDIP mendominasi dengan keunggulan di Kalimantan Barat, Bali, Jogjakarta, dan Kalimantan Tengah.
Sementara Golkar unggul di Sumatera Selatan, Nasdem unggul di Gorontalo dan Gerindra unggul di Bangka Belitung.
Sementara itu, terkait pemungutan suara ulang (PSU) di Malaysia, Migrant Care menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi. Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data, dan Publikasi Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta mengungkapkan, pihaknya fakta bahwa para diplomat di Kuala Lumpur berstatus DPK. Hal ini dinilai aneh lantaran mereka jelas sudah berada di Kuala Lumpur.
Selain itu, ditemukan juga dugaan politik uang dan mobilisasi pemilih yang bahkan dilakukan secara terang-terangan di TPSLN.
Kami bahkan menemukan ada yang ketika dia mencoblos membuat video untuk kemudian ditukar ringgit," ungkapnya. Yang mengherankan lagi, banyak caleg DPR RI yang datang ke Kuala Lumpur.
Pada pelaksanaan PSU, lanjut dia, temukan pula kotak suara keliling (KSK) yang dikembalikan karena tidak ada penanggung jawab di lokasi.
Sehingga akhirnya harus dikembalikan ke gedung WTC.
Kemudian, pada akhir waktu, sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia, dari 2.000 DPT di tiap TPS, yang datang hanya 6-10 orang. Untuk DPK hanya berkisar 200 otang DPK.
"Berdasarkan penuturan petugas KPPS, data kali ini sangat tidak equal antara DPT dan DPK, beda dengan 11 Februari yang masih menunjukkan saling mendekati DPT dan DPK," paparnya.
Diakuinya, pihaknya sudah pernah menantang KPU RI untuk membuka data mana yang dimutakhirkan.
Pasalnya, jika dilihat sejak awal jumlah DPTLN yang semula 491 ribu menyusut menjadi sekitar 62 ribu ketika dimutakhirkan. Ketidakakuratan data ini mengakibatkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 11 Februari lalu tidak terdaftar pada PSU.
"Tidak adanya data yang valid membuat WNI terkendala melaksanakan PSU di Kuala Lumpur. Ini membuat hak konstitusional mereka secara tak langsung dihilangkan," katanya.
Selain itu, Migrant Care juga masih menemukan banyak sekali data yang ketika dicek di DPT online melalui nomor paspor, namun tidak terdaftar. Mereka justru terdaftar pada nomor NIK dan berisi DPT di masing-masing daerah dia tinggal di Indonesia. (**)