“Sampai saat ini belum ada pertemuan lagi setelah pertemuan pertama, pada intinya masyarakat menolak karena tidak ingin jalan kami hancur kembali seperti beberapa tahun lalu,” tegasnya.
BACA JUGA:Kadis Kesehatan Plt, Akan Ada Lelang Eselon II Usai 3 Pejabat Pensiun
BACA JUGA:Boleh Tidaknya Mudik Lebaran Pakai Randis Belum Diputuskan
Bahkan mereka juga meminta kejelasan terkait status jalan mereka.
Pasca dilepaskan dari jalan nasional, jalan sepanjang pesisir pantai Kecamatan Batik Nau tidak lagi berstatus jalinbar atau jalan nasional.
“Kami meminta kejelasan siapa penanggung jawab jalan tersebut sehingga ada kejelasan,” terangnya.
Penolakan warga jika jalan mereka kembali dilintasi truk batu bara selama pembangunan tiga jembatan karena tidak adanya jaminan perbaikan jalan.
Sedangkan jalan utama eks jalinbar tersebut baru tuntas dibangun Desember lalu.
“Karena kelas dan kondisi aspal jalan tidak sesuai jika harus dilintasi truk angkutan batu bara, apalagi selama satu tahun,” terangnya.
Camat Batik Nau, Alamsyah, S.Sos menerangkan jika hasil pertemuan pertama sudah disampaikannya ke Bupati sebagai laporan.
Dalam rapat tersebut juga sudah dihadiri oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional hingga dari Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB).
“Kita menunggu koordinasi kembali untuk dilakukan pertemuan kedua,” terangnya.
Ia mengakui jika memang sampai saat ini masyarakat masih menolak rencana pengalihan arus tersebut.
Maka Pemda Bengkulu Utara akan berkoordinasi dengan Balai PJN apakah pengerjaan renovasi tiga jembatan tersebut harus dilakukan dengan menutup seluruh akses jalan sehingga dibutuhkan pengalihan arus.
“Nantinya akan dilakukan pertemuan berikutnya,” terangnya.
Ia mengakui jika masyarakat terus menolak, namun pembangunan yang sudah dianggarkan harus dijalankan.