Begitu pula dengan Bantuan Langsung tunai (BLT) DD, yang juga lebih fleksibel yakni hanya 25 persen.
"Jadi syarat ini lebih mudah lah ya lebih tahu yang lalu. Ini kita harapkan tahap satu pengennya semua desa sebelum lebaran ini di sudah mencairkan yang tahap I," ucapnya.
Dikatakan Bayu, fiskal ini sebenarnya cukup membantu merespon atau menekan agar inflasi tidak terus meningkat.
Diharapkan pemegang komitmen bisa bertanggung jawab untuk segera lakukan pencairan dana desa tahap I.
Selain itu, fiskal ini akan mempunyai fungsi lebih efektif jika pencairannya tidak di akhir-akhir.
Bahkan justru dimomen ramadan dna Idulfitri untuk segera dilakukan pencairan.
"Tahap I ini batas akhirnya sampai 15 Juni, sebenarnya masih cukup lama. Hanya saja, kita ketahui di momen seperti hari raya ini kebutuhan bahan pokok meningkat," ucapnya.
Pada di 2023 lalu, dana desa di Provinsi Bengkulu berhasil tersalur 99,89 persen atau Rp1,079 triliun dari total pagu Rp1,08 triliun.
Artinya, terdapat 0,21 persen atau sebanyak Rp1,159 miliar Dana Desa yang tidak tersalur.
Kinerja penyaluran Dana Desa tersebut, dikatakan Bayu sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tersalur 7,1 persen.
Meski demikian, terdapat desa dari 4 kabupaten yang tidak bisa menyalurkan dana desa.
"Untuk kinerja penyalurannya sudah bagus, namun persentasenya tidak 100 persen karena ada yang tidak tersalurkan," jelas Bayu.
Terdapat desa yang tidak salur dana desa tersebut, yakni Desa Kasikasubun, Kabupaten Rejang Lebong.
Dana desa tahap II dan III tidak tersalurkan senilai Rp518.180.300, penyebabnya karena ada permasalahan hukum.
Selanjutnya, Desa Suro Bali, Kabupaten Kepahiang, dana desa tahap III tidak salur senilai Rp189.790.400, karena tidak merealisasikan DAK fisik tahap I dan II.
"Alasan tidak salur, untuk Desa Kasi Kasubun ini tersandung masalah hukum. Sementara Suro Bali, karena tidak merealisasikan fisik tahap I dan II," jelasnya.