Desa selanjutnya yang tidak salur dana desa yakni Desa Temiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, terdapat potongan sisa dana desa tahap I senilai RP401.569.600.
Selanjutnya, Desa Sendang di Mukomuko tidak bisa salur karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kurang dari 10 persen, dengan total anggran Rp49.521.300.
"Empat yang tidak salur ini dengan permasalahn yang berbeda," ungkp Bayu.
Lebih lanjut, dikatakan Bayu untuk desa-desa lainnya realisasinya cukup baik.
Termasuk desa Batu Tugu, Seluma yang sempat tersandung kasus korupsi pada tahun 2023 untuk pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019 - 2021.
"Capaiannya cukup baik, termasuk yang di Seluma meskipun salah satu desa di seluma itu mengalami kasus tersebut," ujarnya.
Sementara itu, pada Dana Transfer Ke Daerah (TKD), Pemerintah Pusat telah mengucurkan Dana Desa di Provinsi Bengkulu tahun anggaran (TA) 2024 sebesar Rp1,05 triliun.
Ia mengimbau agar segera dilakukan percepatan realisasi mulai awal tahun 2024 ini.
"Maka kita minta, mulai Januari ini segeralah direalisasikan. Karena kalau tidak direalisasikan kan sayang, dananya akan kembali ke pusat," tutur Bayu.
Selain itu, ia meminta pemerintah desa agar menggunakan DD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah desa juga harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan DD.
Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu, DD harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
Sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa.
"Untuk itu, kita minta pemerintah desa juga harus melaporkan penggunaan DD kepada masyarakat," sarannya. (**)